DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Februari 25, 2011 pukul 3:57 pm | Ditulis dalam Fiqih Ibadah | Tinggalkan komentar

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan kemudian dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu :
Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Hasil Pemilu 1955

Peserta pemilu 1955 yang berjumlah 29 partai memperoleh kursi masing-masing sebagai berikut :

5 besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama (NU) 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia (PKI) 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante (2,89 persen).

Partai-partai lainnya, mendapat kursi DPR di bawah 10. Yaitu PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) 8 kursi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia) 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) 5 kursi. Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI / Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Perti / Pergerakan Tarbiyah Islamiyah). 6 partai mendapat 2 kursi (PRN / Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, GPPS / Gerakan Pembela Panca Sila, PRI / Partai Rakyat Indonesia, PPPRI / Persatuan Pegawai Polisi RI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR (Persatuan Indonesia Raya) Wongsonegoro, PIR (Persatuan Indonesia Raya) Hazairin, Grinda, Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), Partai Persatuan Dayak, PPTI (Partai Politik Tarikat Islam), AKUI, PRD (Persatuan Rakyat Desa), PRIM (Partai Republik Indonesis Merdeka), ACOMA (Angkatan Comunis Muda) dan R. Soedjono Prawirisoedarso.

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945.

Kemudian pada tanggal 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia Ir. Sukarno mengeluarkan sebuah keputusan penting dalam sejarah tata pemerintahan Indonesia, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya dekrit tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Konstituante menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang dasar baru bagi Republik Indonesia. Kondisi itu sangat membahayakan persatuan dan keselamatan bangsa dan negara.

Anjuran Presiden Sukarno dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan melalui Amanat Presiden tanggal 22 April 1959, ternyata tidak mendapat keputusan Konsituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebagian besar anggota Konstituante sendiri telah menyatakan tidak akan menghadiri sidang-sidang lagi. Oleh karena itu, Presiden Sukarno menilai perlu mengambil suatu keputusan untuk menyelamatkan negara dari ancaman kekacauan. Presiden Sukarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.   Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan diberlakukannya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).   (Sumber: Dekrit Presiden 5 Juli 1959).

PENGAKUAN KEDAULATAN INDONESIA MELALUI KONFERENSI MEJA BUNDAR (KMB)

Usaha Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia dengan cara-cara kekerasan mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda pun terpaksa maju ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik dengan pihak Indonesia. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 merupakan salah satu perundingan yang menjadi tonggak diakuinya kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.

Desakan-desakan dunia internasional telah memaksa Belanda untuk melakukan pendekatan-pendekatan politis terhadap pihak Indonesia. Langkah itu diawali dengan undangan Perdana Menteri Belanda Dr. Drees kepada Prof. Dr. Supomo, salah seorang anggota delegasi RI dalam lanjutan perundingan Renville. Selain itu, Belanda juga melakukan pertemuan dengan delegasi Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) yang terdiri atas Mr. Djumhana dan dr. Ateng, serta dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Pada tanggal 13 Februari 1949, Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan bahwa perundingan dapat dimulai jika pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik mundur sesuai dengan resolusi PBB. Keinginan Hatta tersebut disetujui pula oleh BFO.

Pada tanggal 26 Februari 1949, pemerintah Belanda menyatakan niatnya untuk menyelenggarakan KMB, merundingkan syarat-syarat “penyerahan” kedaulatan, serta pembentukan Uni Indonesia-Belanda. Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai Wakil Tinggi Mahkota untuk menemui Ir. Soekarno yang bersama beberapa pemimpin RI lainnya ditawan di Bangka. Dr. Koets berangkat ke Bangka pada tanggal 28 Februari 1949 kemudian menyampaikan penjelasan kepada Ir. Soekarno, antara lain :

1.      pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag untuk membahas “penyerahan” kedaulatan yang dipercepat,

2.      penarikan pasukan-pasukan Belanda secepat-cepatnya setelah “penyerahan” kedaulatan,

3.      mengenai pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dinyatakan belum dapat dilaksanakan.

Menanggapi penjelasan Dr. Koets tersebut, Presiden Soekarno setelah melakukan pembicaraan dengan penghubung BFO menyatakan penolakan menghadiri KMB, kecuali

  1. pengembalian kekuasaan RI harus dilakukan untuk memulai perundingan,
  2. kedudukan dan kewajiban Komisi PBB untuk Indonesia dalam membantu melaksanakan resolusi PBB tidak akan terganggu.

Senada dengan sikap Bung Karno itu, BFO juga menyatakan bahwa

  1. agar pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta,
  2. Komisi PBB untuk Indonesia agar membantu melaksanakan resolusi,
  3. RI memerintahkan gencatan senjata.

Atas usaha keras dari Merle Cochran, anggota Komisi PBB dari Amerika Serikat, telah dicapai suatu persetujuan pada tanggal 17 Mei 1949. Ketua Delegasi Indonesia Mr. Moh. Roem menyampaikan kesanggupan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 serta petunjuk-petunjuknya tanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan

  1. pengeluaran perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya,
  2. kerja sama dalam pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban,
  3. turut serta dalam KMB di Den Haag untuk mempercepat “penyerahan” kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Ketua Delegasi Belanda Dr. Van Royen menyampaikan pula pernyataan pemerintahnya yang antara lain berisi:

  1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama di bawah pengawasan Komisi PBB dengan tujuan

Ø  mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum pengembalian pemerintah RI,

Ø  mempelajari dan memberikan nasihat tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban.

  1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi Keresidenan Yogyakarta.
  2. Pemerintah Belanda membebaskan tidak bersyarat pemimpin-pemimpin Indonesia dan tahanan politik yang tertangkap sejak tanggal 19 Desember 1948.
  3. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS).
  4. KMB di Den Haag akan diadakan secepatnya setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Sekembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta, diadakanlah serangkaian pertemuan antara pihak RI dengan BFO yang disebut Konferensi Antar-Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyamakan pandangan dan pendapat dalam menghadapi KMB.

Pada tanggal 4 Agustus 1949 dipilihlah delegasi Indonesia yang terdiri atas Dr. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. KMB dimulai di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 dan selesai pada tanggal 2 November 1949.

Adapun hasil KMB, antara lain sebagai berikut.

  1. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), kecuali Irian yang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
  2. Dibentuknya sebuah Uni Belanda-Indonesia, dengan Kerajaan Belanda sebagai pemimpinnya.
  3. Pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Hasil KMB kemudian diratifikasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 6 Desember 1949. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Bung Karno terpilih sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949 dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Pada tanggal 20 Desember 1949 dibentuk Kabinet RIS yang pertama dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menterinya. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan di Belanda dan di Indonesia secara bersama-sama. Di Belanda, Ratu Juliana yang didampingi Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen serta Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan kepada RIS. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mewakili RIS menandatangani naskah pengakuan kedaulatan bersama dengan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada tulisan ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog pada WordPress.com. | The Pool Theme.
Tulisan dan komentar feeds.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: