M Natsir

Maret 8, 2011 pukul 11:23 pm | Ditulis dalam Tokoh | Tinggalkan komentar

Sebuah Pemberontakan tanpa Drama
Hidupnya tak terlalu berwarna. Apalagi penuh kejutan ala kisah Hollywood:
perjuangan, petualangan, cinta, perselingkuhan, gaya yang flamboyan, dan akhir yang di luar dugaan, klimaks. Mohammad Natsir menarik karena ia santun, bersih, konsisten, toleran, tapi teguh berpendirian. Satu teladan yang jarang.
DIA, Mohammad Natsir (17 Juli 1908–6 Februari 1993), orang yang puritan. Tapi kadang kala orang yang lurus bukan tak menarik. Hidupnya tak berwarna-warni seperti cerita tonil, tapi keteladanan orang yang sanggup menyatukan kata-kata dan perbuatan ini punya daya tarik sendiri. Karena Indonesia sekarang seakan-akan hidup di sebuah lingkaran setan yang tak terputus: regenerasi kepemimpinan terjadi, tapi birokrasi dan politik yang bersih, kesejahteraan sosial yang lebih baik, terlalu jauh dari jangkauan. Natsir seolah-olah wakil sosok yang berada di luar lingkaran itu. Ia bersih, tajam, konsisten dengan sikap yang diambil, bersahaja.
Dalam buku Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, George McTurnan Kahin, Indonesianis asal Amerika yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu, bercerita tentang pertemuan pertama yang mengejutkan. Natsir, waktu itu Menteri Penerangan, berbicara apa adanya tentang negeri ini. Tapi yang membuat Kahin betul-betul tak bisa lupa adalah penampilan sang menteri. ”Ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah mana pun,” kata Kahin.
Mungkin karena itulah sampai tahun ini—seratus tahun setelah kelahirannya, 15 tahun setelah ia mangkat—tidak sedikit orang menyimpan keyakinan bahwa Mohammad Natsir merupakan sebagian dunia kontemporer kita. Masing-masing memaklumkan keakraban dirinya dengan tokoh ini. Di kalangan Islam garis keras, misalnya, banyak yang berusaha melupakan kedekatan pikirannya dengan demokrasi Barat, seraya menunjukkan betapa gerahnya Natsir menyaksikan agresivitas misionaris Kristen di tanah air ini. Dan di  kalangan Islam moderat, dengan politik lupa-ingat yang sama, tidak sedikit yang melupakan periode ketika bekas perdana menteri dari Partai Masyumi ini memimpin Dewan Dakwah Islamiyah; seraya mengenang masa tatkala perbedaan pendapat tak mampu memecah-belah bangsa ini. Pluralisme, waktu itu, sesuatu yang biasa.
Memang Mohammad Natsir hidup ketika persahabatan lintas ideologi bukan hal yang patut dicurigai, bukan suatu pengkhianatan. Natsir pada dasarnya antikomunis. Bahkan keterlibatannya kemudian dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), antara lain, disebabkan oleh kegusaran pada pemerintah Soekarno yang dinilainya semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Masyumi dan PKI, dua yang tidak mungkin bertemu. Tapi Natsir tahu politik identitas tidak di atas segalanya. Ia biasa minum kopi bersama D.N. Aidit di kantin gedung parlemen, meskipun Aidit menjabat Ketua Central Committee PKI ketika itu.
Perbedaan pendapat pula yang mempertemukan Bung Karno dan Mohammad Natsir, dan mengantar ke pertemuan-pertemuan lain yang lebih berarti. Waktu itu, pengujung 1930- an, Soekarno yang menjagokan nasionalisme-sekularisme dan Natsir yang mendukung Islam sebagai bentuk dasar negara terlibat dalam polemik yang panjang di majalah Pembela Islam. Satu polemik yang tampaknya tak berakhir dengan kesepakatan, melainkan saling mengagumi lawannya.
Lebih dari satu dasawarsa berselang, keduanya ”bertemu” lagi dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Natsir menjabat menteri penerangan dan Soekarno presiden dari negeri yang tengah dilanda pertikaian partai politik. Puncak kedekatan Soekarno-Natsir terjadi ketika Natsir sebagai Ketua Fraksi Masyumi menyodorkan jalan keluar buat negeri yang terbelah-belah oleh model federasi. Langkah yang kemudian populer dengan sebutan Mosi Integral, kembali ke bentuk negara kesatuan, itu berguna untuk menghadang politik pecah-belah Belanda.
Mohammad Natsir, sosok artikulatif yang selalu memelihara kehalusan tutur katanya dalam berpolitik, kita tahu, akhirnya tak bisa menghindar dari konflik keras dan berujung pada pembuktian tegas antara si pemenang dan si pecundang. Natsir bergabung dengan PRRI/Perjuangan Rakyat Semesta, terkait dengan kekecewaannya terhadap Bung Karno yang terlalu memihak PKI dan kecenderungan kepemimpinan nasional yang semakin otoriter. Ia ditangkap, dijebloskan ke penjara bersama beberapa tokoh lain tanpa pengadilan.
Dunianya seakan-akan berubah total ketika Soekarno, yang memerintah enam tahun dengan demokrasi terpimpinnya yang gegap-gempita, akhirnya digantikan Soeharto. Para pencinta demokrasi memang terpikat, menggantungkan banyak harapan kepada perwira tinggi pendiam itu. Soeharto membebaskan tahanan politik, termasuk Natsir dan kawankawannya. Tapi tidak cukup lama Soeharto memikat para pendukung awalnya. Pada 1980 ia memperlihatkan watak aslinya, seorang pemimpin yang cenderung otoriter.
Dan Natsir yang konsisten itu tidak berubah, seperti di masa Soekarno dulu. Ia kembali menentang gelagat buruk Istana dan menandatangani Petisi 50 yang kemudian memberinya stempel ”musuh utama” pemerintah Soeharto. Para tokohnya menjalani hidup yang sulit. Bisnis keluarga mereka pun kocar-kacir karena tak bisa mendapatkan kredit bank. Bahkan beredar kabar Soeharto ingin mengirim mereka ke Pulau Buru—pulau di Maluku yang menjadi gulag tahanan politik pengikut PKI. Soeharto tak memenjarakan Natsir, tapi dunianya dibuat sempit. Para penanda tangan Petisi 50 dicekal. Mohammad Natsir meninggalkan kita pada 1993. Dalam hidupnya yang cukup panjang, di balik kelemahlembutannya, ada kegigihan seorang yang mempertahankan sikap. Ada keteladanan yang sampai sekarang membuat kita sadar bahwa bertahan dengan sikap yang bersih, konsisten, dan bersahaja itu bukan mustahil meskipun penuh tantangan.
Hari-hari belakangan ini kita merasa teladan hidup seperti itu begitu jauh, bahkan sangat jauh. Sebuah alasan yang pantas untuk menuliskan tokoh santun itu ke dalam banyak halaman laporan panjang edisi ini.
Lelaki dari Lembah Gumanti
Masa kecil Mohammad Natsir dihabiskan di berbagai tempat. Mulai dari Alahan Panjang, Maninjau, Solok, hingga Padang. Tempo mengunjungi beberapa tempat di antaranya.
FOTO itu usang sudah: warnanya pudar dan kertasnya tak lagi mulus. Namun, hari itu, 3 Februari 1993, mendapatkan foto tersebut, Mohammad Natsir gembira bukan main. Sambil berbaring, matanya tak lepas foto dengan gambar rumah beratap joglo dengan halaman yang luas itu. Tak jauh dari rumah tersebut terdapat sungai jernih dengan jembatan kayu jati berukir di atasnya.
Saat itu, Mohammad Natsir tengah terkulai lemah di sebuah ruang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Natsir meminta Hamdi El Gumanti, kini 60 tahun, salah seorang pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta, mencarikan foto-foto semasa kecilnya di Alahan Panjang, Sumatera Barat.
Kota sejuk itu sangat istimewa bagi Natsir. Di sanalah, seabad silam dia lahir dan menghabiskan masa kecilnya, sebelum berpindah-pindah tempat tinggal. Mendapatkan permintaan itu, Hamdi terbang ke Alahan Panjang. ”Saya kaget. Sebelumnya Pak Natsir tidak pernah seperti itu,” katanya mengenang. Setelah membongkar berbagai album, akhirnya dia menemukan foto yang diinginkan Natsir. Segera dia kembali ke Jakarta. Syukurlah, dia tidak terlambat. Tiga hari setelah melihat-lihat foto itu, Natsir pun berpulang.
Semasa hidupnya, Natsir selalu rindu mengunjungi tempat masa kecilnya. Namun, karena kesibukan, keinginan itu tak pernah kesampaian. Pada 1970-an, dia pernah berencana menengok kampung bersama Syahrul Kamal, salah satu kolega. ”Namun Syahrul Kamal keburu meninggal,” kata Hamdi, yang juga masih terhitung kemenakan Syahrul.
Pada 1991, keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat masa kecilnya kembali mencuat.Ketika itu Natsir memang tengah berkunjung ke Padang dan Bukittinggi, untukmeresmikan gedung Islamic Center. Rencananya, selepas acara itu, Natsir mampir ke Alahan Panjang, Solok, dan Maninjau. Tapi rencana tinggal rencana. Mungkin karena terlalu bersemangat, ketika meresmikan Islamic Center, Natsir naik gedung hingga ke lantai empat. Sakit jantungnya kumat. Akhirnya, Natsir hanya sempat ke Solok. ”Di sana, Bapak menunjuk beberapa tempat yang sempat diingatnya,” kata kata Aisyah Rahim Natsir, anak kelima Natsir. Akhirnya, hanya kertas lusuh itu yang menjadi alat Natsir bernostalgia.
**
ALAHAN Panjang, yang dulu dikenal dengan nama Lembah Gumanti, adalah dataran tinggi yang subur. Kebun kopi, sayur-mayur, dan persawahan terhampar di sana. Udaranya pun sejuk akibat sering disiram hujan karena terletak di kaki Gunung Talang. Danau kembar, yakni Danau Diatas dan Danau Dibawah, yang terdapat di kota itu membuat pemandangan Alahan Panjang rancak di mata. Di kota ini mengalir pula sungai Batang Hiliran Gumanti.
Sungai itu tak bisa dipisahkan dengan hidup Natsir. Di sebuah rumah di tepi sungai itulah Mohammad Natsir dilahirkan pada 15 Juli 1908. Muhammad Idris Sutan Saripado, ayah Natsir, yang saat itu juru tulis, tinggal bersama di rumah Sutan Rajo Ameh, saudagar kopi yang kaya-raya.
”Mungkin karena kakek saya bersahabat dengan ayah Pak Natsir sehingga mereka diajak tinggal di rumah itu,” kata Hamdi, cucu Sutan Rajo Ameh. Rumah itu besar dan berhalaman luas. Di sisi kirinya mengalir Batang Hiliran Gumanti, yang mengalir dari Danau Diatas. Oleh pemiliknya, keluarga Sutan Rajo Ameh, rumah dibagi dua: ia dan keluarganya tinggal di bagian kiri, sisanya ditempati Muhammad Idrus Saripado, istri dan anaknya.
Sayangnya, tidak banyak orang yang mengetahui kehidupan Natsir semasa di sana. Maklum, orang-orang yang satu generasi dengan Natsir sudah tidak ada. Selain itu, Natsir memang tidak lama tinggal di Alahan Panjang: sebelum dia masuk Holland Inlander School (HIS) atau sekolah rakyat, dia pindah ke Maninjau.
Satu-satunya orang yang mengenal Natsir kecil adalah Hamdi. Itu pun berdasarkan cerita Siti Zahara, neneknya. ”Semasa kanak-kanak Natsir orangnya lugu, jujur, dan sudah kelihatan akan jadi pemimpin,” kata Hamdi menirukan ucapan Zahara. Selain itu, masih mengutip ucapan Zahara, Natsir juga suka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. ”Dia kerap merapikan kamar tidur dan suka membantu mencuci piring.”
Seperti umumnya anak lelaki Minang pada masa itu, Natsir kecil juga kerap pergi ke surau, yang tak jauh dari rumahnya, untuk mengaji. Surau itu bernama Surau Dagang, didirikan para pedagang dari nagari-nagari di sekitar Alahan Panjang. Dalam buku biografi memperingati ulang tahunnya yang ke-70, dikisahkan ketika kanak-kanak, hampir setiap malam, Natsir memilih tidur di surau berselimut kain sarung.
Masa kecil Natsir dihabiskan di berbagai tempat mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai pegawai kolonial Belanda. Setelah dari Alahan Panjang, Natsir sempat tinggal di Maninjau dan bersekolah hingga kelas dua. Kemudian pindah ke Padang, untuk bersekolah di HIS Adabiyah. Tak lama berselang, dia pindah ke Solok. Dan ketika sang ayah pindah ke Makassar, Natsir kembali ke Padang tinggal bersama kakaknya. Di sana dia menamatkan pendidikan dasarnya sebelum akhirnya melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Bandung.
Kini, Alahan Panjang tidak banyak berubah. Lembah Gumanti masih berhawa sejuk. Ladang sayuran dan kebun kopi masih terhampar luas. Namun tempat kelahiran Natsir agak berubah. Dihajar bom Belanda dalam agresi militer, rumah dibangun kembali pada 1957. Kini rumah yang dihuni seorang kerabat itu lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Di samping kiri rumah masih mengalir Batang Hiliran Gumanti dengan airnya yang jernih. Jembatan masih ada namun sudah diganti beton. Meski demikian, nama jalan di depan rumah itu tetap Jembatan Berukir. Nama Natsir juga diabadikan sebagai nama salah satu pesantren selain juga nama perpustakaan yang menyimpan buku-buku karyanya.
Dendam Anak Juru Tulis
Natsir sempat ditolak masuk sekolah dasar Belanda. Tak bayar iuran, ia pernah belajar kucing-kucingan.
SETIAP kali menatap bangunan kukuh berdinding batu di Kota Padang itu, hati remaja itu selalu bergetar. Di gedung sekolah Belanda, Holland Inlander School (HIS) Padang, itulah ia pernah memendam kecewa: sebagai anak juru tulis, ia pernah ditolak belajar di sana.
Itulah sekolah dambaan M. Natsir sejak kecil. Tapi pemerintah Belanda hanya menerima anak pegawai negeri dan anak saudagar kaya. Pada usia 7-8 tahun, sekolah Natsir sempat tak menentu. Saat itu ayahnya, Mohammad Idris Sutan Saripado, pindah kerja dari Bonjol ke Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Natsir ikut ayahnya ke sana.
Di Maninjau ia belajar di sekolah rakyat berbahasa Indonesia, yang di Jawa dikenal dengan sekolah Ongko Loro. Itu pun tak resmi. ”Saya belajar, tapi tak bayar uang sekolah dan tidak terdaftar sebagai murid,” kata Natsir suatu ketika. Karena itu, ia sekolah sembunyi-sembunyi: jika inspektur sekolah datang, oleh guru kelas Natsir diminta bersembunyi—menyingkir atau pulang duluan. Jika inspektur itu sudah pergi, ia boleh balik lagi.
Belakangan Natsir mendengar beberapa tokoh pergerakan mendirikan sekolah HIS partikelir di Padang untuk menampung bumiputra yang tidak diterima di sekolah pemerintah. Namanya Adabyah. Kegiatan belajarnya sore hari. Tak sementereng HIS, sekolah ini hanya berdinding kayu dan beratap rumbia.
Tapi di sini pun Natsir hanya bertahan beberapa bulan. Ayahnya yang dipindahkan ke Alahan Panjang membuatnya harus pindah sekolah lagi. Tapi kali ini Natsir sekolah di kelas II HIS Solok. Untuk itu, ia dititipkan di rumah Haji Musa, seorang saudagar. Di tempat inilah Natsir belajar bahasa Arab dan mengaji fikih. Dalam uji coba sekolah di HIS, Natsir muda berhasil mengikuti pelajaran dengan baik bahkan melampaui prestasi kawan-kawan kelasnya.
Tak lama Natsir di Solok, ayahnya kembali pindah, kali ini ke Makassar. Adapun Natsir tetap tinggal di rumah Haji Musa. Keluarga ini memperlakukan Natsir seperti keluarga sendiri. Di rumah, Natsir terbiasa bangun pagi untuk membersihkan rumah dan memompa air.
Siang di HIS, sore hari Natsir belajar di madrasah, dan malam mengaji Al-Quran. Tiga tahun ia tinggal di rumah itu. Di sekolah Diniyah kelas III ia terpilih menjadi guru bantu untuk kelas I. Untuk itu, ia dibayar Rp 10. Tapi tak lama di Solok, kakak Natsir, Uni Rabiah, memintanya kembali ke Padang. Di ibu kota Sumatera Barat itu ia diterima di kelas V HIS. Sekolah yang empat tahun lalu pernah menolaknya kemudian membuka tangan. Terbayar sudah kesumat Natsir muda.
Di Padang, Natsir tinggal di sebuah gudang bersama pamannya, Macik Rahim, yang bekerja memilah kopi di sebuah pabrik di dekat lapangan Skipdi, di pinggiran pantai Padang. Tapi Natsir mengaku jiwanya lebih bebas jika dibanding saat tinggal menumpang di Solok. ”Karena terbebas dari tekanan perasaan berutang budi,” tulis Natsir suatu ketika.
Hidup di Padang adalah ujian berat bagi Natsir kecil. Ia harus mengurus keperluan hidupnya sendiri. Pada usia 11 tahun, ia mencuci dan memasak sendiri makanannya. Beban hidupnya di Padang agak ringan setelah kakak perempuannya, Uni Rabiah, bisa menyusul. Mereka kemudian tinggal di dekat Pasar Gadang, Pulau Air Palinggam. Setelah lulus HIS, Natsir mendengar sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Padang—setingkat sekolah menengah pertama—memberikan beasiswa. Syaratnya: siswa harus mendapat nilai bagus dalam uji coba selama tiga-enam bulan.
Natsir yang terbiasa bekerja keras ikut serta. Bersyukur rapornya bagus dan ia mendapatkan beasiswa Rp 20 per bulan. Uang itu digunakannya untuk menolong kakak perempuannya dan membeli buku.
Di MULO Natsir belajar bermain biola. Ia juga aktif di kepanduan organisasi Pemuda Islam, Jong Islamiten Bond. Di MULO Natsir untuk pertama kalinya duduk berdampingan dengan murid-murid Belanda. Di Jong Islamiten Bond inilah Natsir mengenal Nur Nahar, murid perempuan yang saat itu aktif dalam Jibda—organisasi wanita Jong Islamiten Bond. Kelak Nur Nahar menjadi istri yang mendampinginya hingga akhir hayat.

Menunggu Beethoven di Homan
Di Bandung, sekolah Belanda dan dunia pergerakan membentuk jiwa perlawanan Natsir. Kutu buku yang suka menunggu orkes Homan.
”Engkau dari MULO mana tadinya?” ”Dari MULO Padang.” ”Eh, pantaslah!” Pertanyaan itu singkat tapi terasa melecehkan. Hal itu selalu ditanyakan meneer Belanda di sekolah saat bercakap dalam bahasa Belanda dengan Mohammad Natsir. Karena terkesan mengejek, anak muda itu menyimpan kesumat.
Meski sama-sama dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), kemampuan bahasa Belanda Natsir tak sefasih teman-teman dari Jawa. Bahasa Belanda Natsir tak parahparah amat: menulis dia oke, tapi kalau bercakap-cakap, dia tak lancar. Sekolah Natsir di Padang memang memakai bahasa Indonesia sebagai pengantar.
Padahal, layaknya sekolah Hindia Belanda di masa itu, hampir semuanya berbahasa pengantar Belanda. Begitupun di Algemene Middelbare School (AMS) di Bandung. Pada 1927, saat Natsir masuk sekolah ini, AMS, sekolah menengah umum—setingkat sekolah menengah atas sekarang— tergolong sekolah elite dan mahal.
Berdiri pertama kali pada 1919, AMS diperuntukkan bagi lulusan MULO yang ingin melanjutkan sekolah tapi tak mungkin ditampung di Hogere Burger School, yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, Eropa, atau elite pribumi. Sekolah ini hanya ada di Jawa. Dan hanya anak orang berpangkat tinggi yang bisa masuk.
Natsir termasuk yang beruntung. Nilai-nilainya tergolong bagus, sehingga anak pensiunan juru tulis ini mendapat beasiswa Rp 30 masuk AMS Afdeling A-II. Jurusan ini hanya diberikan di AMS Bandung, khusus studi sastra dan humaniora Barat. ”Sekolah itu satusatunya yang memberi pelajaran bahasa Latin, kebudayaan, dan filsafat Yunani,” kata Tisna, 86 tahun, warga Jalan Cihapit, Bandung. Tisna masuk AMS pada 1939.
Di Bandung, Natsir tinggal di rumah eteknya, Latifah, di Jalan Cihapit. Jalan itu tak – berapa jauh dari sekolahnya di Beliton Straat—sekarang Jalan Belitung. Cukup 15 menit saja berjalan kaki lewat jalan besar.
Tiga bulan pertama di AMS adalah ujian berat bagi Natsir. Sadar selalu diejek karena tak fasih bercakap Belanda, ia melecut diri. Tiap sore, dia belajar bahasa Latin. Selepas magrib, ia melanjutkan pelajaran sekolah. Nyaris tak ada hari libur.
Tiap hari, selepas sekolah, ia membenamkan diri di perpustakaan Gedung Sate untuk melahap buku-buku di bibliotek. Targetnya: satu buku satu minggu. Beberapa bagian dibacanya keras-keras di rumah. Ia juga memberanikan diri terus-menerus bercakap bahasa Belanda.
Di saat kemampuan bercakapnya bertambah, ia ikut lomba deklamasi bahasa Belanda yang digelar sekolah pada akhir tahun. Mengambil satu syair karangan Multatuli berjudul ”De Bandjir”, ia berlatih dengan kawannya, Bachtiar Effendy. Kawannya satu kampong yang duduk di kelas IV-B (khusus eksakta) ini berbahasa Belanda dengan baik. Dia juga dikenal pandai berdeklamasi.
Saat hari lomba tiba, Natsir sengaja memakai baju adat Minang. Sepuluh menit berdeklamasi, tepuk tangan riuh menyambut. Di mukanya tampak Meneer gurunya. Tetap dengan senyum dan tepuk tangan sinis.
Natsir mendapat juara I lomba itu. Hadiahnya buku karangan Westenenk, Waar Mensen Tigger Buren Ziyn (Manusia dan Harimau Hidup Sejiran). Natsir puas karena sudah membayar kesumatnya. ”Setidaknya nama MULO Padang yang selama ini diejek sudah tertebus,” tulis Natsir dalam suratnya kepada anak-anaknya, 50 tahun lampau. Meski begitu, hati Natsir masih sedikit ”panas” jika melihat gurunya itu. Di kelas V-A (kelas II sekolah menengah atas), ia bertemu lagi dengan si Meneer. Kali ini ia mengajar ilmu bumi ekonomi. Di tengah pelajaran ia suka menyindir pergerakan politik kaum nasionalis. Maklum, siswa AMS pada tahun itu, 1927-1929, suka ikut bicara soal politik. Dan si Meneer tak suka.
Suatu kali, Meneer memberikan pelajaran pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa. Ia menyuruh muridnya menulis makalah. Butuh dua pekan bagi Natsir untuk menyelesaikan tugas paper-nya itu. Tiap hari ia membenamkan diri di perpustakaan Gedung Sate, mencari literatur tentang pabrik gula itu. Dikumpulkannya jurnal terbitan kaum pergerakan. Juga notula perdebatan dalam Volksraad—semacam Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada harinya, Natsir mempresentasikan analisisnya di muka kelas. Ia menyodorkan bukti bahwa tidaklah benar Jawa menerima keuntungan dari pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang untung, kata dia, tetap saja kaum kapital dan pejabat bupati yang memaksa rakyat menyewakan tanahnya kepada pabrik dengan harga rendah. Empat puluh menit menyampaikan analisisnya dengan bahasa Belanda yang rapi, seluruh kelas sunyi-senyap. Natsir melirik gurunya. Meneer itu diam. Natsir puas.
Hidup dalam didikan sekolah Belanda, Natsir melek terhadap dampak buruk penjajahan. Jiwa perlawanannya menyala-nyala. Ketertarikannya pada politik mulai bertumbuh. Apalagi, beberapa bulan sebelumnya, ia bertemu dengan A. Hassan, pria keturunan India asal Singapura yang kemudian menjadi ahli agama di organisasi Persatuan Islam. Kepada Hassanlah, Natsir datang menimba agama, menulis, dan berdiskusi. Masa-masa itu Natsir juga memasuki Jong Islamiten Bond (JIB) cabang Bandung. JIB didirikan Haji Agus Salim dengan Wiwoho Purbohadijoyo. Di situlah awal perkenalan Natsir dengan Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, dan Kasman Singodimedjo, yang belakangan menjadi tokoh politik Masyumi, partai yang didirikannya. Di sana juga ia mengenal Nur Nahar, perempuan yang kelak menjadi istrinya. Natsir menjadi Wakil Ketua JIB Bandung pada 1928-1932.
Sebagai aktivis politik, Natsir juga rajin berinteraksi dengan tokoh pergerakan waktu itu. Ia pun mendengarkan pidato Soekarno. Juga pada rapat umum Partai Nasional Indonesia yang diselenggarakan 17 Oktober 1929 di gedung bioskop Oranje-Casino, Bandung. Saat itu, Soekarno dengan sengaja mengundang para pemimpin organisasi Islam yang ada di Bandung.
Namun Natsir tak sepaham dengan Soekarno soal cara memandang Islam. Ia memilih
berjuang dengan caranya, menulis di majalah bulanan Pembela Islam yang tersebar ke
seluruh Indonesia. Oplahnya 2.000 eksemplar. Cukup banyak untuk ukuran masa itu.
Amien Rais, yang bergaul lama dengan Natsir, mengatakan Natsir muda sesungguhnya
seorang kutu buku. Ia melahap buku-buku filsafat Barat, baik kuno maupun modern. Ia
membaca buku sejarah, sastra, dan rajin mengikuti berita internasional dari berbagai
jurnal.
Natsir juga merajang habis karya-karya Snouck Hurgronje di perpustakaan, di antaranya
Netherland en de Islam, buku yang memaparkan strategi Hurgronje dalam menghadapi
Islam. Buku ini membuat Natsir bertekad melawan Belanda melalui pendidikan.
Jika sedang tak membaca atau sekolah, sesekali Natsir menonton bioskop. Kadang ia
bervakansi ke Jaarbeurs—pasar malam yang digelar setahun sekali di Bandung. Di awal
kedatangannya di Bandung, saban Sabtu, Natsir pergi berjalan kaki ke kota. Ia biasanya
mampir makan sate di Kedai Madrawi di depan kantor polisi. Lalu berkeliling sebentar di
alun-alun dan Pasar Baru. Setelah puas, pulanglah ia ke Cihapit dengan berjalan kaki. Kali
ini ia memutar lewat Hotel Homan. Di trotoar di depan hotel itu, ia menunggu orkes
Hotel Homan yang selalu memainkan Beethoven tiap Sabtu petang. Lalu ia pulang sambil
merindukan biolanya yang tertinggal di kampung.
Setelah Diskusi Sore di Kampung Keling
Di Bandung, jalan hidup Natsir berbelok. Perjumpaannya dengan A. Hassan dan
keaktifannya di organisasi Islam membuat Natsir memutuskan menolak beasiswa ke
Belanda. Ia pun mendirikan sekolah Islam modern pertama di Indonesia.
Lebar jalan itu 1,5 meter. Hanya cukup dilalui satu mobil. Tak panjang, cuma sekitar satu
kilometer. Sepi. Tak ramai mobil melintas di jalan yang terletak dekat Jalan Otto
Iskandar Dinata, Bandung itu. Papan nama jalan itu pun sudah tidak terlalu jelas. Hurufhurufnya
kabur digosok usia. Namun toh tetap bisa dibaca: Jalan Pakgade.
Pada zaman Belanda, namanya Gank Belakang Pakgade. Menurut sejarawan Ajip Rosidi,
dulu banyak orang keturunan India berkulit keling tinggal di situ. Tapi kini hampir tak
tersisa. Kalau belakangan Anda sempat lewat jalan itu, ada tanah kosong tak
berbangunan di sana. Entah, kini milik siapa. Tapi, ”Setahu saya, dulunya di situ rumah
Hassan,” kata Tan Kim, 53 tahun, yang tinggal di jalan itu. ”Hassan siapa, saya tidak
tahu.”
Hassan yang dimaksud adalah Ahmad Hassan, pria keturunan India asal Singapura yang
kemudian menjadi ahli agama di organisasi Persatuan Islam (Persis). Ia tinggal di
Bandung pada akhir 1920-an, setelah turun kapal di Surabaya. Dan di rumah Hassan di
Jalan Pakgade itulah Mohammad Natsir kerap datang untuk menimba ilmu agama.
Bahkan, dari diskusi-diskusi sore hari di sanalah, jalan hidup Natsir berbelok. Natsir
muda yang awalnya bercita-cita menjadi ahli hukum itu pun mulai tertarik (lagi) dengan
agama dan memutuskan untuk melempar kesempatan kuliah hukum.
Perjumpaan keduanya terjadi ketika Natsir berumur 20 tahun dan duduk di kelas 5
Algemeene Middelbare School (2 SMA). Adalah Fachroeddin Al-Khahiri—pelajar AMS
keturunan India yang bertubuh tinggi, bersuara lantang, agak emosional, penggembira,
dan kalau tertawa berkakakan—yang membawa Natsir ke rumah A. Hassan. ”Pemikiran
maju Natsir bertemu dengan pemahaman agama Hassan yang reformis, maka cocok
sekali,” kata Ketua Umum Persis KH Shiddiq Amien. Mereka cocok, meski usia terpaut 20
tahun.
Kecocokan itu yang membuat Natsir kerap singgah. Kadang dengan Fachroeddin, tapi
lebih sering sendiri. Menurut kesaksian Natsir, di rumahnya yang amat sederhana, di
belakang Pajak Gadai, Bandung itu, Hassan menulis, mengedit, mencetak, bahkan
mengepak sendiri buku yang diterbitkannya. Sebuah mesin cetak kecil dengan leter
timah diletakkan di atas ampar di beranda rumah itu. ”Tertarik benar Aba kepada Tuan
Hassan itu,” tulis Natsir dalam surat kepada anak-anaknya. ”Beliau seorang alim yang
original. Beliau seorang ahli perusahaan yang praktis.”
Meski amat sibuk, Hassan, yang ahli menggesek biola seperti Natsir, selalu menghentikan
kegiatannya begitu Natsir datang, dan mengajaknya bercakap-cakap. ”Percakapan dan
pertukar pikiran dengan Tuan A. Hassan itu banyak sekali pengaruhnya bagi jiwa dan
arah hidup Aba selanjutnya. Sudah tentu yang dibicarakan soal agama. Dicampur dengan
soal politik, soal pergerakan kemerdekaan,” tulis Natsir dalam suratnya.
Diskusi itu kembali membangkitkan minat Natsir pada agama, yang pernah dipelajarinya
di Solok, ”Tetapi sudah bertahun-tahun terbengkalai.” Natsir mulai kembali mempelajari
bahasa Arab dan Al-Quran dari dua terjemahan yang diberikan A. Hassan, terjemahan
bahasa Inggris oleh Muhammad Ali dan Tafsir Al-Furqan karya A. Hassan. Begitu
bersemangatnya Natsir mempelajari Islam, hingga hampir-hampir ia ketinggalan
pelajaran di sekolah.
Sebenarnya, menurut pengakuan Natsir, ada tiga guru yang mempengaruhi pemikirannya.
A. Hassan, Haji Agus Salim, dan Ahmad Sjoorkati. Yang terakhir adalah ulama asal
Sudan, pendiri Al-Irsyad, dan juga guru A. Hassan. Tapi intensitas pertemuanlah yang
membuat Natsir lebih dekat kepada Hassan.
Setelah menjadi wakil Fachroeddin dalam Jong Islamiten Bond Bandung, Natsir kian
kerap berkunjung. Setiap sore. Yang membuat Natsir betah datang adalah keterbukaan
dan kelugasan Hassan dalam beragama. Berbeda dengan kiai dan ulama tradisional yang
menjejalkan ilmu dan tak mau dibantah, Hassan cenderung menyuruh Natsir mencari
sendiri jawaban akan keingintahuannya.
Hassan yang lancar berbahasa Arab dan Inggris itu, bersama para pendiri Persis,
memang memelopori pendekatan baru dalam beragama. Dia melarang taklid (membebek)
pada pendapat ulama, membolehkan umat Islam membuat fatwa sendiri menurut
zamannya, dan menghilangkan batas-batas mazhab yang membelenggu. Bahkan tak segan
ia mengubah pendapatnya jika muridnya mendapati dalil yang lebih sahih.
”Karena Natsir bergabung dengan tokoh pendiri Persis dan A. Hassan, maka Natsir
mendapatkan pemikiran baru yang tercerahkan. Natsir muncul sebagai tokoh intelektual
muda,” kata Profesor Dadan Wildan, guru besar Universitas Padjadjaran yang pernah
menjadi Sekretaris Umum Persis.
Tapi bukan hanya Natsir yang terpengaruh. Meski tak pernah masuk kepengurusan
Persis, Natsir dianggap memberi warna modern pada organisasi ini. ”Sehingga Persis
waktu itu dikenal sebagai kelompok modernis atau pembaharu dalam Islam,” kata Shiddiq
Amien. Natsir jugalah yang memperkenalkan sistem organisasi yang modern dan tertib di
Persis.
Pertemuannya dengan Hassan dan para tokoh Persis membuat Natsir banting setir. Citacitanya
untuk dapat menjadi meester in de rechten, seorang ahli hukum, pun
ditanggalkannya. Padahal, ketika menerima ijazah AMS Afd AII pada 1930 yang
berangka memuaskan, Natsir berhak mendapat beasiswa kuliah di fakultas hukum di
Batavia atau Fakultas Ekonomi di Rotterdam, Belanda. ”Aneh! Semua (beasiswa) itu tidak
menerbitkan selera Aba sama sekali,” tulis Natsir kepada anak-anaknya.
Menolak beasiswa sebesar Rp 130 sebulan, Natsir memilih mendirikan sekolah partikelir
dengan gaji Rp 17,50. Setelah berdiskusi dengan Hassan, Natsir merintis sebuah sekolah
kecil di Jalan Lengkong Besar Nomor 16. Untuk mengirit ongkos hidup, ia pindah dari
kontrakannya di Ciateul ke gedung sekolah. Tinggal di satu kamar dekat dapur
Ini adalah proyek idealis. Ia ingin membuat lembaga pendidikan Islam yang modern. Jauh
dari kesan pesantren dan madrasah pada saat itu. Ia ingin menggabungkan ilmu
pengetahuan umum yang diajarkan di sekolah Belanda dengan pelajaran agama Islam.
”Maka sistem pendidikan Islam itu, ringkasnya, adalah ditujukan kepada manusia yang
seimbang. Seimbang kecerdasan otaknya dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul,”
kata Natsir.
Meski memiliki lembaga pendidikan sendiri, Natsir tidak melupakan Persis. Menurut
Shiddiq Amien, Natsir jugalah yang mempengaruhi sistem pendidikan pesantren Persis
pertama di Jalan Pajagalan, Bandung. Tidak seperti di pesantren tradisional yang
santrinya mengaji ramai-ramai, pesantren Persis mewajibkan santrinya masuk kelas. Di
Persis, santri setingkat SMA sudah diajar psikologi, sosiologi, logika Yunani, dan
astronomi. ”Pak Natsir juga yang memperkenalkan sistem administrasi dalam pendidikan
pesantren,” tuturnya.
Natsir saat itu masih berusia 23 tahun. Ia hanya punya semangat. Bahkan sebelum
mengambil kursus guru selama setahun, dia sama sekali tak punya teori soal membuat
sekolah. Rumah kecil yang menjadi cikal bakal sekolah Pendidikan Islam (Pendis) itu pun
tak mampu menampung banyak murid.
Peruntungan sekolah Natsir berubah pada suatu sore. Bertongkatkan payung hitam, Pak
Haji Muhammad Yunus—orang kaya, salah seorang tokoh Islam saat itu—mendatanginya
di gedung sekolah. Mukanya berseri-seri tatkala berkata kepada Natsir: ”Ada gedung
yang lebih besar akan kosong. Di jalan ini juga, nomor 74. Ruangannya lebih banyak,
halamannya luas, tempat murid bermain,” kata Yunus.
Di situlah ide Natsir mulai membuahkan hasil. Dengan mengurangi hafalan, Natsir
menstimulus muridnya berpikir mandiri dan tidak minder. Khotbah Jumat tidak diberikan
oleh guru atau ustad, tapi juga oleh murid. Mereka juga diajari berkebun di lahan satu
hektare di Ciateul. Mereka bahkan, ”Belajar piano untuk meninggikan nilai belajar
mengaji.”
Murid juga diminta membuat sendiri lagu-lagunya, ”Agar tidak membeo kepada nyanyian
yang sudah ada.” Setidaknya sekali setahun para murid diminta mementaskan lagu,
sandiwara, musik, dan kerajinan tangan. Tonil Sekolah Pendis saat itu bahkan amat
terkenal di Bandung.
Bersikap Melalui Tulisan
Natsir gencar mengkritik kaum nasionalis yang merendahkan Islam di majalah
Pembela Islam. Tapi dia juga membela Soekarno
Mohammad Natsir pernah terpesona pada ajaran nasionalisme yang dikumandangkan
Partai Nasional Indonesia. Dia pun cukup rajin mendatangi rapat Partai yang senantiasa
menggelorakan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu. Bahkan Natsir pernah
menghadiri orasi Soekarno, yang ketika itu terkenal sebagai Pemimpin Besar Partai
Nasional Indonesia, di Bandung.
Tapi Natsir terperanjat ketika dia mendengar ejekan terhadap Islam semakin sering
muncul di tengah kampanye Partai Nasional Indonesia pada kurun 1920-1930. Ada yang
mencela poligami dan aturan Islam. Bahkan Dr Sutomo pernah mengatakan, ”Pergi ke
Digul lebih baik daripada pergi naik haji ke Mekah.”
Sadarlah Natsir bahwa gerakan kebangsaan yang dipelopori Soekarno dan kawankawannya
mulai menyemai bibit kebencian dan meremehkan Islam. Padahal, pada saat itu,
Partai Nasional Indonesia dan Partai Syarekat Islam Indonesia—yang berdiri lebih dulu
15 tahun ketimbang Partai Nasional—sama-sama gigih menentang kolonialisme.
Kondisi politik ketika itu membuat Natsir gelisah. Dia banyak belajar pengetahuan Islam
dari A. Hassan, gurunya di Bandung, yang kemudian bahkan membuat Natsir muda rela
melepaskan kesempatan kuliah hukum di Leiden, Belanda. Tapi dia juga dihadapkan pada
perbedaan pandangan politik yang tajam. Paham nasionalisme yang dia banggakan, justru
oleh kelompok Partai Nasional Indonesia, ”digunakan” sebagai landasan untuk
merendahkan Islam.
Natsir pun tak tinggal diam. Bersama teman-temannya di majalah Pembela Islam ia mulai
mengeluarkan tulisan pedas yang menyerang balik kelompok nasionalis. Majalah bulanan
seukuran 12 x 19 sentimeter itu kemudian boleh dikata sebagai media yang isinya sarat
dengan berbagai perdebatan dan pemikiran. Mulai dari urusan fikih, pertentangan
antaraliran agama dan golongan, sampai ke tema politik dan kebangsaan.
Tak mengherankan, karena begitu ”beratnya” Madjallah Comite ”Pembela Islam”—begitu
yang tertulis di halaman depannya—menyuarakan berbagai soal itu, semua penulis
menggunakan nama samaran atau inisial. Maklum, penguasa Belanda tidak pernah
membiarkan artikel kritis seperti itu bermunculan di tanah jajahan.
Ancaman hukuman delik pers (pers delict) terhadap pengelola dan penulisnya, hingga
penghentian penerbitan, selalu membayangi mereka. Menurut guru besar luar biasa
Jurusan Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung, Profesor Dadan Wildan Annas,
karena kondisi politik saat itu, dan untuk menyembunyikan diri dari serangan lawan
politiknya, penggunaan nama samaran memang hal wajar.
Inisial yang muncul antara lain AH, AL, AM, WS, dan MS. Ahmad Hassan, guru agama
Natsir, memakai inisial AH. Sedangkan Natsir sendiri ”menyembunyikan” identitas
dengan AM atau A. Moechlis, serta Is. Namun, beberapa penulis dari luar tetap
memasang nama asli mereka, seperti Moenawwar Chalil, ulama dari Kendal, Jawa Tengah;
dan Abikoesno Tjokrosoejoso, aktivis Partai Syarekat Islam Indonesia.
Sebenarnya, meski menggunakan nama samaran, para pembaca setia Pembela Islam tetap
tahu siapa identitas asli penulis, dari gaya tulisan mereka. AH umumnya mengulas –
masalah fikih, antaraliran Islam dan golongan kaum muslimin. Dia juga banyak mengkritik
kaum Alawiyin (Ba’alwi), yang selalu meminta kedudukan lebih tinggi dalam urusan agama
Islam. Tampak A. Hassan sangat pro Al-Irsyad dan kaum Wahabi yang tak sejalan
dengan Ar-Rabitah Alawiyin, Ba’alwi, dan aliran Islam mazab Syafii yang banyak dianut di
Indonesia. Sedangkan AM atau A. Moechlis lebih banyak mengulas masalah politik,
kebangsaan, dan Islam yang lebih luas.
Yang paling seru adalah ”pertempuran” antara Natsir dan kelompok nasionalis, yang
disebut sebagai ”Soekarno cs”. Dalam tulisan-tulisannya, Natsir ingin memberikan garis
pemisah tegas antara perjuangan kemerdekaan berdasar kebangsaan dan yang berdasar
cita-cita Islam. Hal itu makin dikuatkan oleh artikel berjudul ”Kebangsaan Muslimin”.
Tulisan ini—yang merupakan reaksi atas penghinaan kaum nasionalis terhadap Islam—
sangat menggemparkan, hingga Pembela Islam disebut sebagai ”Pembelah Islam”.
Toh, Natsir jalan terus. Dia bahkan juga mengkritik kaum bid’ah dalam pergerakan
kemerdekaan. Menurut dia, kaum bid’ah adalah mereka yang suka mengadakan kegiatan
maulud, pesta besar khatam Quran anak-anaknya, dan pesta perkawinan yang berlebihan.
Natsir menganggap kaum bid’ah banyak bergabung dalam Partai Syarekat Islam
Indonesia. Tulisan di Pembela Islam edisi 62 misalnya: kalaoe pergerakan politiek Islam
membenarkan kaoem ahli bid’ah masoek djadi anggotanja, apakah beda pergerakan
politiek Islam ini dengan partij politik jang berasas kebangsaan jang menerima
anggotanja dari orang-orang Islam tjap ”hanya bibir”?
Kritik Natsir dan kawan-kawan terhadap kaum nasionalis—atau aliran Islam yang tak
sejalan dengan pemikiran dan kelompoknya dalam Pembela Islam—memang keras. Namun
Natsir tetap maju membela Soekarno, yang selama ini dia kritik, ketika dia diadili
pemerintah kolonial Belanda sebelum dibuang ke Ende. Bahkan selama di pembuangan itu,
Soekarno paling sering berkorespondensi dengan kelompok Pembela Islam.
Sayang, jejak Pembela Islam kini hanya samar-samar. Kantornya sudah tak bisa dikenali
lagi. Dalam salah satu edisi di majalah itu, alamat pengelolanya disebutkan ada di Jalan
Lengkong Besar 90, Bandung. Tapi, setelah ditelusuri, yang ada hanya nomor 88 lalu
lompat ke 92. Di antara dua bangunan itu, berdiri sebuah rumah dalam gang buntu kecil,
tanpa nomor dan tertulis Panti Pijat Mitra Sehat. Orang yang tinggal di sana tak satu
pun tahu tentang keberadaan rumah nomor 90, apalagi bekas kantor Pembela Islam.
Namun, menurut Dedy Rahman, anak perintis Pesantren Persis, Jalan Lengkong Besar 90
kini menjadi gedung Universitas Pasundan, yang sebelumnya adalah hotel.
Satu lagi petunjuk juga tak berbekas. Ada satu alamat kantor Pembela Islam lain yang
tercantum dalam majalah edisi 66, yaitu di Pangeran Soemedangweg 39, Bandung.
Tempat itu kini dikenal sebagai Jalan Otto Iskandar Dinata 233. Di sana berdiri kantor
sebuah bank. Bangunan aslinya sudah dipugar total. ”Di tempat ini, Natsir muda sering
berdiskusi dengan A. Hassan, Haji Zamzam, dan Haji Muhammad Yunus, tiga tokoh
penting Persatuan Islam,” ujar Dadan.
Bahkan lembaga yang dekat dengan Natsir pun hanya memiliki ”kenang-kenangan”
terbatas. Pengurusan Pusat Persatuan Islam (Persis) di Bandung hanya punya fotokopi
majalah tersebut. Itu pun tidak lengkap. Ketua Umum Pengurus Pusat Persis, Shiddiq
Amien, sebenarnya sudah lama berencana menyimpan dan mengumpulkan semua edisi
Pembela Islam. Bahkan dia sudah menyiapkan satu ruangan di lantai dua untuk menyimpan
koleksi majalah itu. Tapi usahanya tak kunjung berhasil. ”Banyak keluarga yang masih
tidak rela dan memilih menyimpan (majalah) di rumah. Padahal tidak dibaca, kalau di sini
kan banyak orang yang bisa mengaksesnya,” katanya.
http://serbasejarah.wordpress.com 22
Saat Mesra dengan Bung Karno
Hubungan Natsir dan Soekarno amat akrab di awal kemerdekaan.
Kepentingan negara di atas perbedaan pendapat pribadi.
”Bung Natsir, kita ini dulu berpolemik, ya, tapi sekarang jangan kita buka-buka soal itu
lagi.” ”Tentu tidak. Dalam menghadapi Belanda, bagaimana pula? Nanti saja.”
Percakapan mesra di antara dua petinggi negeri itu terjadi pada 1946, ketika ibu kota
Republik berada di Yogyakarta. Soekarno menjadi presiden, sedangkan Mohammad
Natsir menjabat Menteri Penerangan pada kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Sutan
Sjahrir.
Pada 1930-an kedua bapak bangsa itu pernah terlibat polemik tajam di surat kabar. Soekarno
menganjurkan paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi seraya
memuji ”sekularisasi” yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Turki. Sedangkan Natsir
menyayangkan hancurnya Turki Ottoman, sambil menunjukkan akibat-akibat negatifnya.
Tulisan-tulisan Natsir jernih dan argumentatif.
Tatkala Indonesia merdeka, keduanya berjumpa lagi. Kali ini bukan di medan gagasan
yang abstrak, melainkan di ranah perjuangan yang konkret melawan Belanda. Soekarno
menjadi proklamator dan presiden, sedangkan Natsir tiga kali menjadi Menteri
Penerangan dalam tiga kabinet Sutan Sjahrir berturut-turut pada 3 Januari 1946 sampai
27 Juni 1947. Jabatan yang sama ia emban dalam kabinet Mohammad Hatta pada 29
Januari 1948 hingga 19 Desember 1948.
Sejak awal, ketika Sjahrir mengusulkan Natsir menjadi Menteri Penerangan, Presiden
Soekarno tidak keberatan. Justru ia menyambut dengan mengatakan, ”Hij is de man
(bahasa Belanda, artinya dialah orangnya).” Barangkali Soekarno teringat akan
pengalamannya ketika berpolemik dan mengakui kepiawaian Natsir dalam menyusun katakata.
Di Istana Yogyakarta, Presiden Soekarno kerap mengundang teman dan pejabat Republik
untuk sarapan bersama. Natsir termasuk orang yang sering menerima undangan itu.
Hubungan keduanya amat dekat dan hangat. Bisa dibilang, tak ada pidato Presiden pada
17 Agustus yang dibuat tanpa melalui persetujuan Natsir, Menteri Penerangan saat itu.
Menjelang 17 Agustus, bila Soekarno mengetahui Natsir tidak berada di Yogyakarta, ia
akan memerintahkan stafnya mencari menteri andalan itu. Biasanya Natsir terlebih dulu
membuat kerangka pidato. Pada acara sarapan pagi di Istana, ia mempersilakan Soekarno
membaca konsep pidato buatannya dan menerangkan apa yang belum jelas.
Bila Soekarno telah menyetujui konsep pidato tersebut, Natsir pulang ke penginapannya
dan berkurung selama sehari semalam untuk menuliskan pidato peringatan proklamasi
kemerdekaan itu. Setelah selesai, pidato tertulis diserahkan kepada Presiden. Soekarno
biasanya menggodok lagi, menyesuaikan pidato itu dengan gaya bahasanya yang khas,
dengan kalimat yang bergelombang dan berulang-ulang, tapi isinya tak menyimpang dari
konsep asli yang dibuat Natsir.
Pernyataan-pernyataan resmi lain yang dibuat Presiden biasanya juga diparaf terlebih
dulu oleh Natsir sebagai Menteri Penerangan. ”Kalau Pak Natsir belum paraf, pernyataan
Presiden itu tak akan disebarkan,” kata Bachtiar Effendi, ahli politik Islam yang banyak
meneliti perihal Masyumi.
Kedekatan Soekarno dan Natsir terlihat pula di saat kritis menjelang agresi militer
Belanda kedua. Ketika itu pemerintah mendapat tawaran dari Perdana Menteri India
Jawaharlal Nehru agar Presiden Soekarno mengungsi ke India. Nehru akan mengirimkan
pesawat untuk menjemput Soekarno di Yogyakarta.
Presiden dan kabinet serta-merta menerima tawaran tersebut. Spontan pula Soekarno
meminta Natsir ikut bersamanya pergi ke India. Sayangnya, Belanda lebih dulu menyerbu
dan menawan para pemimpin Republik, sedangkan pesawat yang dikirim Nehru terhenti di
Singapura.
Namun, sebelum tertawan, Soekarno, Hatta, dan Natsir sempat menyiapkan pesan
kepada rakyat Indonesia agar tidak menyerah dan tetap mempertahankan kemerdekaan.
Natsir, yang ketika itu terbaring sakit di Rumah Sakit Bethesda, menyelundupkan naskah
pidato tersebut melalui Wakil Menteri Penerangan A.R. Baswedan.
Pidato tersebut tak dapat lagi disiarkan melalui radio yang sudah diduduki Belanda.
Baswedan lantas meminta pertolongan Mr Sumanang memperbanyak dengan cara
menstensil. Di Jakarta, pidato itu akhirnya bisa disiarkan melalui harian Keng Po.
Natsir juga ikut menyusun radiogram yang dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran Mr
Sjafroeddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Radiogram itu berisi kuasa agar Sjafroeddin membentuk pemerintahan darurat di
Sumatera.
Radiogram serupa dikirimkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A. Maramis yang
sedang berada di India. Isinya berupa perintah agar mereka mendirikan pemerintahan di
pembuangan bila Sjafroeddin gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.
Bekas Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mendengar langsung dari
Natsir betapa di awal kemerdekaan semua bapak bangsa berjuang tulus mempertahankan
Republik yang masih bayi. ”Ketulusan di antara kami amat tinggi dan perbedaan tidak
ditonjolkan,” ujar Natsir seperti ditirukan Yusril.
Tatkala berpolemik pada 1930-an, Soekarno dan Natsir sesungguhnya juga saling
menghormati pendapat masing-masing dan menjaga tali silaturahmi. Sewaktu Soekarno
dituntut di Pengadilan Bandung oleh penjajah Belanda, majalah Pembela Islam yang
diasuh Natsir menurunkan tulisan-tulisan yang membela Soekarno. Salah satunya tulisan
tajam dari Haji Agus Salim berjudul ”Hakim, Hukum, dan Keadilan”.
Dalam satu suratnya dari pembuangan di Endeh, Flores, Soekarno balas memuji lawan
diskusinya itu: ”Alangkah baiknya kalau Tuan punya mubalig-mubalig bermutu tinggi
seperti Tuan Natsir.” Tak mengherankan pula bila atas izin Soekarno, surat-surat itu
kemudian diterbitkan oleh Pembela Islam dalam bentuk brosur berjudul: ”Surat-surat
dari Endeh”.
Puncak kemesraan hubungan Soekarno dan Natsir terlihat pada saat pengajuan mosi
kembali ke negara kesatuan oleh Natsir di parlemen Republik Indonesia Serikat. Sebagai
Ketua Fraksi Masyumi, Natsir mengusulkan agar negara-negara bagian yang tergabung
dalam Republik Indonesia Serikat membubarkan diri dan kemudian bergabung lagi dalam
Republik Indonesia.
Saat berdebat di parlemen, Natsir memuji-muji mutu dan kepribadian Soekarno dan
Hatta sebagai negarawan dan pemimpin nasional. Dan ia mengusulkan agar keduanya
dipilih kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Untuk membentuk negara kesatuan itu, dibuat Panitia Persiapan yang terdiri atas utusan
semua negara bagian. Dalam panitia itu, Mr Sjafroeddin Prawiranegara dari Masyumi
mengusulkan agar di masa peralihan sebaiknya dibentuk kabinet presidentil. Tujuannya
agar tercipta stabilitas pemerintahan, mengingat ketika itu belum ada undang-undang
pemilihan umum yang menjadi syarat mutlak kabinet parlementer.
Namun usul itu ditolak. Masyumi kalah suara menghadapi Partai Nasional Indonesia dan
Partai Sosialis Indonesia yang masih menginginkan sistem parlementer. Keputusan itu tak
cuma mengecewakan Masyumi, tapi juga Soekarno, yang kewenangannya sebagai presiden
di sistem pemerintahan parlementer amat terbatas.
Maka, ketika mosi kembali ke negara kesatuan berhasil memenangi suara mayoritas di
parlemen, Soekarno tak ragu menjawab pertanyaan wartawan tentang siapa yang akan
memimpin kabinet. ”Natsir dari Masyumi karena mereka mempunyai konsepsi untuk
menyelamatkan Republik melalui konstitusi.” Mosi itu sekarang dikenal sebagai Mosi
Integral karena mengembalikan Indonesia dari negara serikat menjadi negara kesatuan.
Natsir pun menjadi perdana menteri. Dia memilih Sultan Hamengku Buwono IX sebagai
wakil perdana menteri. Saat membentuk kabinet, ia menghadapi kesulitan karena Partai
Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia tak mendukung. Hampir saja ia
menyerahkan mandat kembali kepada Presiden. Tapi Soekarno—sebagai sesepuh Partai
Nasional Indonesia—tetap mendukungnya dan memintanya membentuk kabinet tanpa
partai itu.
Akhirnya Natsir membentuk kabinet yang terdiri atas 18 menteri. Kabinet ini dikenal
sebagia zakenkabinet alias kabinet ahli lantaran orang-orangnya dipilih sesuai dengan
keahlian masing-masing ketimbang pertimbangan perwakilan partai.
Sayangnya, Kabinet Natsir hanya berumur tujuh bulan. Ironis sekali, terpilihnya Natsir
menjadi perdana menteri justru menjadi awal retaknya hubungannya dengan Presiden
Soekarno.
Menteri dengan Jas Bertambal
Natsir membiasakan keluarganya hidup bersahaja. Dia sendiri memberikan
teladan.
Dari balik lemari yang menjadi sekat ruang tamu, Sitti Muchliesah bersama empat adik
dan sepupunya mencuri dengar pembicaraan ayahnya, Mohammad Natsir, dengan seorang
tamu dari Medan. Hati remaja-remaja itu berbunga ketika mendengar si tamu hendak
menyumbangkan mobil buat ayah mereka.
Lies–panggilan Sitti–menyangka mobil Chevrolet Impala yang sudah terparkir di depan
rumahnya di Jalan Jawa 28 (kini Jalan H.O.S. Cokroaminoto), Jakarta Pusat, itu akan
menjadi milik keluarganya. Sedan besar buatan Amerika ini tergolong ”wah” pada 1956.
Saat itu Natsir, yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri, hanya
punya mobil pribadi bermerek DeSoto yang sudah kusam.
Aba—demikian anak-anaknya memanggil Natsir—ketika itu masih anggota parlemen dan
memimpin Fraksi Masyumi. ”Dia ingin membantu Aba karena mobil yang ada kurang
memadai,” kata putri tertua Natsir yang saat itu baru masuk usia 20 tahun.
Harapan anak-anak naik mobil Impala buyar saat ayah mereka menolak tawaran dengan
amat halus agar tidak menyinggung perasaan tamunya. ”Mobil itu bukan hak kita. Lagi
pula yang ada masih cukup,” Lies menirukan ucapan ayahnya ketika mereka bertanya.
Nasihat itu begitu membekas di hati Lies, kini 72 tahun. Aba dan Ummi Nurnahar—
ibunda Lies—selalu berpesan kepada anak-anaknya, ”Cukupkan yang ada. Jangan cari yang
tiada. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat.”
Ketika sang ayah menjadi Menteri Penerangan pada awal 1946, Lies mengenang mereka
tinggal seadanya di rumah milik sahabat Natsir, Prawoto Mangkusasmito, di Kampung
Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sewaktu pusat pemerintah pindah ke Yogyakarta,
keluarga Natsir menumpang di paviliun milik Haji Agus Salim di Jalan Gereja Theresia,
sekarang Jalan H Agus Salim.
Periode menumpang di rumah orang baru berakhir ketika mereka menempati rumah di
Jalan Jawa pada akhir 1946. Rumah tanpa perabotan ini dibeli pemerintah dari seorang
saudagar Arab dan kemudian diserahkan untuk Menteri Penerangan. ”Kami mengisi rumah
itu dengan perabot bekas,” kata Lies.
Selama menjadi menteri, Natsir jarang bertemu dengan keluarga karena lebih banyak
berdinas di Yogyakarta. Di sana pula dia pertama berjumpa dengan guru besar dari
Universitas Cornell, George McTurnan Kahin. ”Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan ia
seorang menteri dalam pemerintahan,” tulis Kahin dalam buku memperingati 70 tahun
Mohammad Natsir.
Dia melihat sendiri Natsir mengenakan jas bertambal. Kemejanya hanya dua setel dan
sudah butut. Kahin, yang mendapat info dari Haji Agus Salim mengenai sosok Natsir,
belakangan tahu bahwa staf Kementerian Penerangan mengumpulkan uang membelikan
pakaian supaya bos mereka terlihat pantas sebagai seorang menteri.
Penampilan Natsir tidak berubah saat menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan
Republik Indonesia pada Agustus 1950. Keluarga Natsir menempati rumah Soekarno di
Jalan Pegangsaan Timur (sekarang Tugu Proklamasi), Jakarta Pusat. Rumah di Jalan Jawa
yang sempit dan kusam dinilai tidak layak buat pemimpin pemerintah. Rumah di Jalan
Proklamasi itu lengkap dengan perabotan sehingga Natsir dan keluarganya hanya
membawa koper berisi pakaian dari Jalan Jawa.
Pada masa ini kehidupan keluarga Natsir sudah dibatasi protokoler. Rumah dijaga polisi
dan sang Perdana Menteri selalu didampingi pengawal. Pemerintah juga menyediakan
pembantu yang membenahi rumah, tukang cuci dan masak, serta tukang kebun. ”Semua
fasilitas tidak membuat kami manja dan besar kepala,” ujar Lies.
Putri tertua Natsir yang saat itu duduk di kelas II sekolah menengah pertama tersebut
tetap naik sepeda ke sekolah karena jaraknya dekat. Adik-adiknya antar-jemput dengan
mobil DeSoto yang dibeli dari uang sendiri. Ibunya masih melanjutkan belanja ke pasar
dan kadang masak sendiri. Lies mengatakan keluarganya tidak pernah memanfaatkan
fasilitas pemerintah, misalnya perjalanan dinas.
Contoh lain kejujuran Natsir selama menjadi pejabat negara didengar pula oleh Amien
Rais, bekas Ketua Umum Muhammadiyah. Ketika masih mahasiswa, ia mendengar cerita
Khusni Muis yang pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Kalimantan Selatan.
Syahdan, Khusni menuturkan, ia pernah datang ke Jakarta untuk urusan partai (saat itu
Muhammadiyah merupakan anggota istimewa Masyumi). Ketika hendak pulang ke
Banjarmasin, ia mampir ke rumah Natsir. Tujuannya meminjam uang untuk ongkos pulang.
Tapi Natsir menjawab tidak punya uang karena belum gajian. Natsir lalu meminjam uang
dari kas majalah Hikmah yang ia pimpin. ”Bayangkan, Perdana Menteri tidak memegang
uang. Kalau sekarang, tidak masuk akal,” ujar Amien.
Tatkala Natsir mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri pada Maret 1951,
sekretarisnya, Maria Ulfa, menyodorkan catatan sisa dana taktis. Saldonya lumayan
banyak. Maria mengatakan dana itu menjadi hak perdana menteri. Tapi Natsir
menggeleng. Dana itu akhirnya dilimpahkan ke koperasi karyawan tanpa sepeser pun
mampir ke kantong pemiliknya.
Dia juga pernah meninggalkan mobil dinasnya di Istana Presiden. Setelah itu, ia pulang
berboncengan sepeda dengan sopirnya. Keluarganya pindah lagi ke rumah di Jalan Jawa
setelah Natsir turun dari jabatan perdana menteri. ”Kami kembali ke kehidupan semula,”
kata Lies.
Pola hidup sederhana itu pula yang membuat anak-anak Natsir mampu bertahan saat
suratan takdir mengubah hidup mereka dari kelompok ”anak Menteng” menjadi ”anak
hutan” di Sumatera ketika meletus pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik
Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta.
Setelah periode hidup di hutan dan Natsir mendekam dari satu penjara ke penjara yang
lain selama 1960-1966, keluarga mereka kehilangan rumah di Jalan Jawa, termasuk mobil
DeSoto. Harta itu diambil alih seorang kerabat seorang pejabat pemerintah.
Mereka menjalani ”kehidupan nomaden,” terus berpindah kontrakan, dari paviliun di Jalan
Surabaya sampai rumah petak di Jalan Juana, di belakang Jalan Blora, Jakarta Pusat.
Rumah itu cuma terdiri atas satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan ruang makan
merangkap dapur.
Setelah Natsir bebas dari Rumah Tahanan Militer Keagungan Jakarta pada 1966, ia
membeli rumah milik kawannya, Bahartah, di Jalan Jawa 46 (sekarang Jalan H. O.S.
Cokroaminoto), Jakarta Pusat. Rumah itu sebetulnya dijual dengan ”harga teman”, tapi
Natsir tetap tidak mempunyai uang. Alhasil, ia harus mengais pinjaman dari sejumlah
kawan dan dicicil selama bertahun-tahun.
Teladan kesederhanaan tetap ia tunjukkan saat memimpin Dewan Dakwah Islamiyah
Indonesia pada masa Orde Baru. Bekas Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza
Mahendra, yang ketika itu pernah menjadi anggota staf Natsir, menuturkan betapa
bosnya acap ke kantor mengenakan kemeja itu-itu saja. Kalau tidak baju putih yang di
bagian kantongnya ada noda bekas tinta, kemeja lain adalah batik berwarna biru.
Saat ulang tahun ke-80, Natsir memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya menjaga
rumah keluarga di Jalan Cokroaminoto 46 dan buku-buku karyanya. Lima tahun kemudian
ia menutup mata selamanya. Setahun sepeninggalnya, kelima anaknya, Lies, Asma Faridah,
Hasnah Faizah, Aisyahtul Asriah, dan Fauzie Natsir, sepakat menjual rumah peninggalan
almarhum: mereka tidak sanggup membayar pajaknya.
Arsitek Negara Kesatuan
Mosi Integral merupakan karya utama Natsir sebagai bapak bangsa. Paduan kejelian
membaca situasi dan kepiawaian melakukan lobi.
Pada pertengahan 1949, Indonesia berada di tubir jurang. Republik yang masih bayi tak
hanya menghadapi gempuran militer, tapi juga rongrongan diplomasi Belanda. Salah satu
pukulan yang menusuk jantung Republik adalah dibentuknya negara-negara bagian yang
tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg.
Dalang Bijeenkomst adalah bekas Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus
Johannes van Mook. Resminya, pembentukan Bijeenkomst disebut sebagai pelaksanaan
Perjanjian Linggarjati 1946. Namun, dengan kelicikannya, Van Mook membiakkan negara
bagian yang semestinya cuma terdiri atas Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur,
dan Negara Borneo, menjadi 16 negara bagian.
Negara Borneo dipecah menjadi lima: Dayak Besar, Borneo Tenggara, Borneo Timur,
Borneo Barat, dan Banjar. Republik Indonesia dicabik menjadi sembilan negara bagian:
Bengkulu, Beliton, Riau, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, Jawa
Timur, dan Jawa Tengah. Dia menyisakan Republik Indonesia menjadi negara bagian kecil
yang hanya memiliki wilayah seluas Kesultanan Yogyakarta.
Bahkan di Sumatera telah antre Jambi dan Tapanuli Selatan untuk menjadi negara
bagian sendiri. Van Mook memang sengaja melakukan politik pecah belah. Tujuan akhirnya
jelas: untuk meniadakan Republik Indonesia.
Dalam sebuah tulisan pada 1982, Mr Mohammad Roem menyebut, ”Memang sangat
menarik untuk membentuk negara bagian, lebih-lebih untuk menjadi kepala negaranya.
Orang memperoleh segala fasilitas keuangan dan teknis dari pemerintah Hindia Belanda.”
Tak mengherankan bila kaum Republik mencemooh Bijeenkomst voor Federaal Overleg
sebagai, ”Negara boneka bikinan Van Mook.”
Pada 27 Desember 1949 lahirlah Republik Indonesia Serikat menggantikan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Soekarno tetap
menjadi presiden dan Hatta menjabat wakil presiden merangkap perdana menteri.
Belanda melakukan penyerahan kedaulatan disertai pengakuan kepada republik baru.
Siasat Van Mook terbukti tak berjalan mulus. Di Yogyakarta, Mr Asaat dilantik menjadi
Presiden Republik Indonesia—salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia
Serikat. Tapi, karena rakyat tak dapat melepaskan pikiran dari wibawa dan pengaruh
Presiden Soekarno, Asaat mengambil sumpah sebagai ”Pemangku Jabatan Presiden
Republik Indonesia”.
Pada 4 Januari 1950, Asaat mengangkat tiga orang untuk membentuk kabinet, yakni Mr
Susanto Tirtoprodjo, Mohammad Natsir, dan Dr Halim. Pokok pertama program kabinet
itu berbunyi: ”Melanjutkan perjuangan untuk membentuk satu negara kesatuan yang akan
meliputi Nusantara sebagai tersebut dalam proklamasi 17 Agustus 1945.”
Pada hari yang sama, negara-negara bagian lain mulai bergolak. Kaum republiken dari
berbagai pelosok negeri menyampaikan aspirasi kembali ke Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malang, misalnya, mencetuskan resolusi
untuk lepas dari Negara Jawa Timur dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.
Pada 30 Januari 1950, giliran Kabupaten Sukabumi mengeluarkan resolusi serupa: lepas
dari Negara Pasundan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Gejolak yang sama
terjadi di Negara Sumatera Timur. Di sini malah terjadi demonstrasi-demonstrasi
disertai kekacauan yang membuat polisi harus bertindak.
Menghadapi situasi ini, Natsir segera bermanuver. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi di
parlemen Republik Indonesia Serikat, ia mengambil inisiatif bertukar pikiran dengan
pemimpin-pemimpin fraksi lain. Natsir segera mencapai kesepahaman dengan Kasimo dari
Partai Katolik dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia.
Pembicaraan paling alot terjadi dengan kekuatan politik yang ekstrem: Partai Komunis
Indonesia di sisi kiri dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg di sebelah kanan. Tapi
Natsir mendapat masukan berharga setelah berbincang dengan Insinyur Sakirman dari
Partai Komunis Indonesia dan Sahetapy Engel dari Bijeenkomst.
Kebanyakan negara bagian rupanya berat membubarkan diri dan melebur dengan Republik
Indonesia yang mereka sebut Republik Yogyakarta. Soalnya, mereka merasa sama-sama
berstatus negara bagian menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.
Setelah berbulan-bulan melakukan pembicaraan dan lobi dengan pemimpin fraksi lain,
Natsir mengajukan gagasan kompromistis. Dia menyarankan semua negara bagian
bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Jadi tidak ada
satu negara bagian menelan negara bagian lainnya.
Usul itu diterima pemimpin fraksi lain. Maka, pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan
pidato bersejarah di depan parlemen Republik Indonesia Serikat. Pidato itu ditutup
dengan mosi yang intinya: ”Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Serikat dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penyelesaian
yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat
cepat jalannya pada waktu akhir-akhir ini.”
Mosi itu diteken beramai-ramai oleh Subadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir Sakirman,
K. Werdoyo, Mr A.M. Tambunan, Ngadiman Harjosubroto, Sahetapy Engel, Dr
Cokronegoro, Moch. Tauchid, Amelz, dan H Sirajudin Abbas. Mereka mewakili 11 fraksi
di parlemen.
Sehari sebelum penyampaian mosi yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral Natsir,
masih ada lagi dua resolusi dari daerah. Dewan Perwakilan Kota Praja Jakarta Raya dan
Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan menyatakan keinginan bergabung kembali
dengan Republik Indonesia.
Isi Mosi Integral Natsir jelas merupakan undangan bagi pemerintah agar mengambil
prakarsa mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya membuat rencana mengatasi
gejolak.
Pemerintah, diwakili Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta,
menyambut mosi dengan tangan terbuka. ”Mosi Integral Natsir kami jadikan pedoman
menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi,” ujarnya.
Hatta kemudian membentuk Panitia Persiapan yang terdiri atas utusan semua negara
bagian. Mereka bertugas membuat Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai
dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya pada 19 Mei 1950 diadakan perundingan pemerintah Republik Indonesia
Serikat yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur dengan Republik
Indonesia. Perundingan itu menghasilkan piagam yang ditandatangani Perdana Menteri
Republik Indonesia Serikat Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia
Dr Halim.
Inti piagam tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak membentuk sebuah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dalam
waktu sesingkat mungkin.
Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara
Kesatuan dalam sidang bersama parlemen dan senat Republik Indonesia Serikat. Dua hari
kemudian, saat perayaan ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno
mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Momen bersejarah itu dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia. Dan
Mohammad Natsir patut dicatat sebagai sang arsitek utama.
Bung Besar dan Menteri Kesayangan
Soekarno dan Partai Nasional Indonesia mendongkel kabinet Natsir. Masyumi
dan Partai Komunis Indonesia seperti minyak dan air.
JAMUAN makan di Istana menjadi agenda penutup sidang kabinet. Rapat yang
berlangsung pada pertengahan Desember 1950 ini menjadi lonceng putusnya hubungan
mesra antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Kepada orangorang
dekatnya, Soekarno berujar, ”Kedudukan saya sebagai presiden tidak lebih
daripada satu stempel karet.”
Presiden Soekarno saat itu memang marah besar. Maklum, di depan matanya ada dua
belas menteri yang ”menolak” rencananya membubarkan Uni Indonesia-Belanda. Hanya
tiga menteri yang mendukung gagasannya. Dari hasil voting di kabinet Natsir diputuskan
bahwa pembubaran itu harus menunggu sidang gabungan para menteri Indonesia dan
Belanda, yang bakal dilaksanakan tahun depan. Di mata kabinet, uni yang dibentuk melalui
Konferensi Meja Bundar itu harus diselesaikan dengan melibatkan dua belah pihak.
Sidang di Istana itu diprakarsai Natsir, yang mendapat kabar Presiden akan
menyampaikan pidato Maulid Nabi Muhammad. Isi pidato adalah tuntutan agar Irian
Barat kembali ke pangkuan Republik sebelum ayam berkokok pada 1 Januari 1951. Juga
pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.
Bagi Natsir, apa yang akan disampaikan Soekarno bersifat politis, dan karena itu
membutuhkan dukungan kabinet. Sebab, kata Natsir, ”(Keputusan) itu memiliki
konsekuensi politik lebih lanjut bagi negara.”
Natsir lalu menemui Soekarno. Ia meminta konsep pidato itu dan mendiskusikannya
kepada para menteri. Kabinet setuju dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda, namun
harus dilakukan dalam satu konferensi para menteri, bukannya melalui pidato presiden
secara sepihak. Wakil Presiden Mohammad Hatta juga sependapat. Natsir kemudian
menemui Soekarno dan memintanya tak memasukkan pembatalan itu di naskah pidato.
Presiden berang dan merasa dihalang-halangi. Natsir kemudian mengingatkan pertemuan
mereka berdua saat dirinya diminta membentuk kabinet pada 6 September 1950. Ketika
itu keduanya sepakat bahwa kabinet memiliki hak mengambil keputusan politik yang
penting dengan persetujuan parlemen. Untuk menjaga kewibawaan Soekarno, Natsir
mengajaknya hadir dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Presiden.
Satu hari setelah sidang kabinet yang berakhir voting, Istana mengumumkan bahwa
Presiden Soekarno membatalkan pidato Maulid Nabi. Sejak inilah kedekatan pribadi dua
tokoh yang terjalin sejak 1946 itu berantakan.
Tak lama setelah itu Kabinet Natsir mengalami aneka goyangan dari Partai Nasional
Indonesia di parlemen. Menurut Hatta, Soekarno mendesak Manai Sophiaan dan temantemannya
menjatuhkan Kabinet Natsir. ”Dia memerintahkan Partai Nasional Indonesia
mengganggu kabinet saya sehingga tak bisa berbuat apa pun,” kata Natsir kepada Yusril
Ihza Mahendra, bekas Menteri Sekretaris Negara yang pernah menjadi staf Natsir.
Dua kali anggota Partai Nasional Indonesia di parlemen memboikot sidang sehingga tak
memenuhi kuorum. Hari itu juga Natsir mengembalikan mandatnya sebagai perdana
menteri. Menyetir mobil dinas—sopir pribadinya dibiarkan naik sepeda—dia menemui
Soekarno di Istana. ”Saya sudah menduga sejak semula,” kata Soekarno dalam
pertemuan yang berlangsung sepuluh menit itu. Setelah itu, Natsir berboncengan sepeda
dengan sopirnya menuju rumah jabatan di Jalan Proklamasi. Mampir sebentar di rumah
dinas itu, segera ia mengajak istri dan anaknya pindah ke rumah pribadi yang sempit di
Jalan Jawa, Jakarta Pusat.
Menurut Hatta, setelah penyerahan mandat, Natsir menjadi pemimpin yang dibenci Bung
Karno. ”Padahal sebelumnya dia menjadi menteri kesayangan,” kata Hatta dalam
tulisannya menyambut 70 tahun Natsir.
Setelah tak menjabat di eksekutif, Natsir mencurahkan waktunya di Partai Masyumi dan
parlemen. Dominasi partai ini di pemerintahan merosot jauh. Bahkan pada Kabinet Ali
Sastroamidjojo (30 Juli 1953—11 Agustus 1955), tak ada menteri yang berasal dari
Masyumi. Haluan politik Ali, yang berasal dari Partai Nasional Indonesia, condong ke kiri
dengan merangkul Partai Komunis Indonesia.
Pada 20 Juli 1954, Suara Masyumi menerbitkan tulisan Natsir. Isinya seruan kepada
semua patriot untuk membela demokrasi yang sedang terancam. Pria kelahiran Alahan
Panjang, Sumatera Barat, ini menuduh kabinet Ali yang dibantu Partai Komunis Indonesia
meninggalkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam
penempatan pegawai, pengelolaan perekonomian dan keuangan negara yang kocar-kacir,
pembungkaman kelompok oposisi dan wartawan.
Pemilu 1955 menempatkan Masyumi di urutan kedua di bawah Partai Nasional Indonesia,
diikuti Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia. Presiden Soekarno mengusulkan
dibentuk Kabinet Kaki Empat. Masyumi menolak bergabung karena berseberangan secara
politik dengan Partai Komunis Indonesia.
Natsir mengungkapkan sejumlah dalil hukum Islam yang menyebut komunisme bertentangan
dengan Al-Quran dan hadis. ”Jadi, apakah mungkin minyak dan air dipersatukan
meskipun digodok dan diaduk-aduk,” katanya. Dia meminta kader Masyumi waspada
terhadap politik ”menyodorkan tangan” yang palsu dari komunis. Juga hati-hati terhadap
”serigala berbulu kibas yang hendak dimasukkan sekandang dengan ternak.”
Natsir juga bereaksi keras terhadap pidato Presiden Soekarno pada hari Sumpah
Pemuda 1956. Kepada pimpinan pemuda, Bung Karno mengajak untuk bersama-sama
mengubur semua partai politik. Soekarno menyinggung keputusan pemerintah pada
Oktober 1945, yang mendorong pembentukan partai. ”Itu salah satu kesalahan. Nu
wreekt het zich!” ucap Soekarno.
Sebagai Ketua Partai Masyumi, Natsir memberikan pernyataan di harian Abadi.
Demokrasi, katanya, menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Selama masih ada
kebebasan berpartai, selama itu pula ada demokrasi. Apabila partai dikubur, demokrasi
ikut masuk ke liang lahat. ”Yang tinggal berdiri di atas kubur adalah diktator,” ucapnya.
Bung Hatta juga gerah dengan suasana politik saat itu. Pada akhir 1956, dia
mengundurkan diri sebagai wakil presiden dan secara simbolis meniadakan ”perwakilan”
luar Jawa dalam kepemimpinan nasional. Namun Natsir masih belum percaya bahwa Bung
Karno memiliki niat menjadi penguasa lalim. Ternyata perkiraan itu meleset. Tiga tahun
kemudian, Soekarno benar-benar menjadi diktator.
Ini dimulai pada 5 Juli 1959, ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang
membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Dia mengajukan dua alasan dari
penerapan demokrasi terpimpin. Pertama, demokrasi liberal bertentangan dengan
kepribadian nasional. Kedua, kembali mengulangi tema lamanya ialah revolusi belum
selesai. Tak ayal, Dekrit Presiden yang menjadi tonggak demokrasi terpimpin semakin
mengukuhkan kuatnya kedudukan politik Soekarno, Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat, dan Partai Komunis Indonesia.
Natsir menjelaskan demokrasi terpimpin seharusnya dibimbing nilai-nilai moral dan nilainilai
hidup yang tinggi. ”Bukan dalam arti seluruh sistem demokrasi dikendalikan
seseorang atau beberapa orang yang serba kuasa yang tidak kenal kendali.” Kritik Natsir
ini seperti seruan di padang pasir.
Kalau Aku Mati, Ikuti Natsir
Berbagai cara dilakukan Natsir untuk melunakkan hati Kartosoewirjo. Kendati gagal,
Kartosoewirjo tetap menghormatinya.
DI lereng Gunung Rakutak, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sekarmadji Maridjan
Kartosoewirjo mengakhiri perlawanannya. Ketika gelap mulai merayapi punggung Rakutak,
3 Juni 1962, bersama seorang anak buahnya, Dodo Muhammad Darda, sang imam Negara
Islam Indonesia, ”angkat tangan”. Ia menyerah kepada pasukan Batalion 328 Kujang yang
dipimpin Letnan Dua Suhanda.
Tiada perlawanan. Ketika ditangkap, pria 57 tahun itu tergolek lemah di dalam gubuk
akibat luka di kakinya yang makin parah. Ki Dongkol, keris pusakanya, masih terselip di
pinggang. Pasukan Suhanda terpaksa memakai tandu membawa Kartosoewirjo turun
gunung.
Setelah tiga belas tahun bergerilya melawan pemerintah, Kartosoewirjo dan pasukannya
memang makin terpojok. Cadangan logistik yang terus menipis membuat mereka terpaksa
makan daun-daunan. Mental pasukan makin jatuh ketika, dalam pertempuran di Desa
Cipaku, Ciparay, sekitar lima kilometer dari Cicalengka, sebulan sebelum penangkapan itu,
kaki sang imam kena tembak.
Sejak itu, satu per satu pendukung utama Tentara Islam Indonesia, demikian nama pasukan
Kartosoewirjo, meletakkan senjata atawa tertangkap. Pada akhir Mei 1962, misalnya,
Adah Djaelani Tirtapradja, salah satu Panglima Tentara Islam, menyerahkan diri.
Langkah Adah itu menyusul jejak Toha Machfoed dan Danoe Moehammad Hasan. Dengan
menyerahnya tiga pimpinan pasukan itu, tinggal Agus Abdullah pendukung Kartosoewirjo
yang masih bertahan. Pasukan Agus terus bergerilya di sekitar Gunung Ciremai, Ku-ningan,
Jawa Barat.
Selepas fajar, pada 5 September 1962, sang imam diangkut kapal Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut dari pangkalan Tanjung Priok menuju salah satu pulau tak
berpenghuni di Kepulauan Seribu. Di sana sudah menanti satu regu tembak. Sebelumnya,
Mahkamah Militer sudah menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Kartosoewirjo. Pagi itu,
ujar Sardjono Kartosoewirjo, putra bungsu sang imam, kepada Tempo, ayahnya
dieksekusi. Bersama perginya sang imam, berakhirlah pula Darul Islam.
l l l
BIBIT perlawanan Kartosoewirjo bersemai ketika perjanjian dengan Belanda di atas
kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta
ditandatangani Perdana Menteri Amir Syarifuddin pada 17 Januari 1948. Salah satu
butir kesepakatan Renville, penetapan garis Van Mook sebagai batas wilayah Indonesia
dengan Belanda. Konsekuensinya, semua tentara Indonesia harus keluar dari wilayah
Jawa Barat yang dikuasai Belanda.
Kartosoewirjo termasuk yang kecewa akan Perjanjian Renville. Ia merasa ditinggalkan
pemerintah. Bersama pasukan Sabilillah dan Hizbullah, Kartosoewirjo menolak mengikuti
jejak Divisi Siliwangi mundur ke Jawa Tengah. Dia bertekad tetap bertahan di Jawa
Barat serta terus melawan Belanda.
Sebagai persiapan, pada 10 Februari 1948 Kartosoewirjo mengumpulkan ratusan
pemimpin Islam se-Jawa Barat di Desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya. Selain
menuntut pembatalan Perjanjian Renville dan membekukan Partai Masyumi, pertemuan
itu menyepakati membentuk Tentara Islam Indonesia untuk mengisi posisi yang
ditinggalkan Tentara Nasional Indonesia.
Melihat kondisi ini, Perdana Menteri Mohammad Hatta menunjuk Muhammad Natsir
sebagai penghubung pemerintah—yang saat itu berdomisili di Yogyakarta—dengan
Kartosoewirjo. Hatta menganggap Natsir cukup mengenal Kartosoewirjo. Selain samasama
orang Masyumi, Natsir dan Kartosoewirjo memang beberapa kali pernah berjumpa
di rumah salah satu guru Natsir, A. Hassan, tokoh Persatuan Islam, di Bandung.
Natsir, dalam wawancara dengan Tempo pada Desember 1989, menggambarkan hubungan
Kartosoewirjo dengan pemerintah saat itu masih lumayan mesra. Berulang kali
Kartosoewirjo datang ke Yogyakarta minta bantuan makanan atau dana bagi pasukannya.
”Bung Hatta memberikan bantuan supaya Kartosoewirjo bisa mendinginkan hati orangorang
Jawa Barat yang merasa ditinggalkan Republik,” kata Natsir.
Baku tembak antara pasukan Tentara Islam dan Tentara Nasional Indonesia pertama kali
terjadi pada 25 Januari 1949 di Kampung Antralina, Ciawi, Tasikmalaya. Paling tidak ada
dua versi cerita mengenai penyebab ”pertempuran Antralina” itu. Masing-masing pihak
mengklaim mereka diserang lawan. Sejak itu, bara permusuhan Tentara Islam dan
Tentara Nasional Indonesia terus menyala.
Bagi kelompok Kartosoewirjo, kekosongan kekuasaan di Jawa Barat juga berarti peluang
mendirikan Negara Islam. Lewat beberapa kurir, niat mendirikan negara Islam itu
disampaikan Kartosoewirjo ke beberapa pengurus besar Masyumi di Yogyakarta, antara
lain Anwar Tjokroaminoto, A.M. Soebakin, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Dalam surat
itu, Kartosoewirjo juga mengundang tokoh-tokoh Masyumi datang ke Jawa Barat untuk
membahas bentoek dan langkah perdjoeangan oemmat pada dewasa ini.
Puncaknya, pada 7 Agustus 1949, di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan
Cisayong, Tasikmalaya, Kartosoewirjo mendeklarasikan Negara Islam Indonesia. Tanggal
itu dipilih bertepatan dengan keberangkatan Hatta ke Den Haag, Belanda, untuk
menghadiri Konferensi Meja Bundar. ”Proklamasi. Kami, Oemmat Islam Bangsa Indonesia.
MENJATAKAN: Berdirinja ”NEGARA ISLAM INDONESIA”. Maka hoekoem jang
berlakoe atas Negara Islam Indonesia itoe, ialah: HOEKOEM ISLAM. Imam NEGARA
ISLAM INDONESIA S.M. Kartosoewirjo.”
BERBAGAI upaya dilakukan pemerintah untuk menghentikan niat Kartosoewirjo
memisahkan diri dan mendeklarasikan Negara Islam Indonesia, atau Darul Islam.
Sebelum berangkat, Hatta sudah berpesan kepada Natsir agar berbicara dengan
Kartosoewirjo untuk menutup segala sengketa.
Ketika itu, 4 Agustus, Natsir menginap di Hotel Homann, Bandung. Dia menulis pesan di
selembar kertas hotel, dan kemudian meminta tolong A. Hassan menyampaikannya ke
Kartosoewirjo. Namun, apa daya, surat itu sampai ke tangan Kartosoewirjo tiga hari
setelah proklamasi Darul Islam. ”Yah, terlambat. Itu namanya takdir Tuhan,” kata
Natsir, 19 tahun lalu.
Menurut Natsir, Kartosoewirjo memang dijaga ketat para pengawalnya. Tak sembarang
orang bisa bertemu. A. Hassan pun sempat diminta menunggu hingga beberapa hari.
Namun, kalaupun tiba tepat waktu, kata Natsir, itu pun tak mudah menggeser sikap
Kartosoewirjo. ”Bagi dia, yang berat itu menjilat ludah sendiri,” kata Natsir.
Bendera Darul Islam memang sudah telanjur dikibarkan di Jawa Barat, dan pasukan
Kartosoewirjo terus bergerilya. Kendati demikian, hubungan Natsir dengan
Kartosoewirjo tetap tersambung. Selama bergerilya, paling tidak dua kali Kartosoewirjo
mengirim surat rahasia kepada Presiden Soekarno, yang ditembuskan kepada Natsir.
Surat pertama dikirim pada 22 Oktober 1950, berisi pujian sang imam atas keputusan
pemerintah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut dia, kebijakan itu
menunjukkan sikap pemerintah telah bergeser dari politik netral menjadi politik
antikomunis. Di surat berikutnya, enam bulan kemudian, Kartosoewirjo menjanjikan
dukungan untuk pemerintah melawan komunisme. ”Republik Indonesia akan mempunyai
sahabat sehidup semati,” katanya. Namun, ia memberikan syarat: pemerintah harus
mengakui Darul Islam.
Usaha Natsir melunakkan hati sang imam dan pengikutnya tak pernah berhenti. Pada Juni
1950, dia mengutus Wali Alfatah, teman lama Kartosoewirjo, menemui sang imam. Namun
Kartosoewirjo menolak bertemu. Sang imam menyatakan, dia hanya bersedia menerima
pejabat tinggi Indonesia, bukan utusannya.
Pada akhirnya, memang bukan Natsir yang berhasil menaklukkan sang imam, melainkan
peluru yang menembus dadanya. Walau demikian, menurut penuturan salah seorang bekas
anak buah Kartosoewirjo, seperti dikatakan Sardjono Kartosoewirjo, ayahnya tetap
menaruh hormat kepada Natsir. Bahkan Kartosoewirjo berwasiat kepada pengikutnya:
”Kalau aku nanti mati, kalian ikuti Pak Natsir.”
PRRI: Membangun Indonesia tanpa Komunis
R.Z. Leirissa (Sejarawan)
Pada 15 Februari 1958, sejumlah tokoh militer dan sipil di Padang memproklamasikan
berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Peristiwa itu
merupakan puncak gunung es dari kemelut yang dihadapi bangsa Indonesia pasca-
Revolusi. Yang tidak kurang penting adalah telantarnya pembangunan ekonomi, yang
membawa kemelaratan banyak orang. Pemerintah pusat di Jakarta meremehkan kejadian
di Padang itu sebagai suatu ”gerakan separatisme”. Tapi pihak daerah yang bergolak
melihat tindakan mereka sebagai upaya mencegah jatuhnya Republik Indonesia ke tangan
komunisme.
Sejak pertengahan 1950-an, konflik mulai meningkat di kalangan partai-partai politik
yang anti dan pro-komunis. Dalam Pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) merebut
tempat keempat, setelah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama.
Sejak itu, kesadaran akan bahaya komunisme di Indonesia terus meluas. Kekhawatiran
itu makin bertambah ketika dalam pemilihan daerah di Jawa pada Juni-Agustus 1957 PKI
mengungguli semua partai lain dengan kedudukan nomor satu.
Partai-partai antikomunis, seperti Masyumi dan PSI, mempertaruhkan semua kekuatan
untuk menghambat PKI. Tapi kecenderungan Presiden Soekarno memihak PKI menjadikan
mereka tak berdaya. Dalam konflik intern, Perang Dingin juga menjadi faktor penting.
PSI dan Masyumi dianggap oleh Soekarno sebagai ”antek” Barat, tapi bagi kedua partai
itu keberpihakan pada Barat adalah strategi untuk menghambat berkuasanya PKI di
Indonesia. Ketidakberdayaan itu makin dirasakan ketika Mohammad Hatta mengundurkan
diri sebagai wakil presiden pada awal Desember 1957. Intimidasi dan provokasi yang
dilontarkan media PKI terhadap tokoh-tokoh Masyumi menyebabkan akhirnya, pada
Desember 1957, ketua partai itu, Mohammad Natsir, terpaksa menyingkir ke Padang. Dr
Sumitro Djojohadikusumo, yang mengalami intimidasi seperti itu, juga terpaksa
meninggalkan Jakarta.
Sementara suhu politik di Jakarta terus meningkat, pada saat yang bersamaan di
berbagai daerah muncul kritik yang tajam terhadap pemerintah. Masalah utama adalah
kemiskinan dan tidak adanya pembangunan ekonomi. Keadaan itu dimanfaatkan oleh para
panglima daerah di Sumatera dan Sulawesi untuk mendapat dukungan rakyat atas
permasalahan mereka sendiri. Sejak Nasution diangkat kembali oleh Presiden Soekarno
sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, muncul rasa ketidakpercayaan kepada Kepala Staf
Angkatan Darat, yang pernah dinonaktifkan oleh Soekarno sendiri berkaitan dengan
”Peristiwa 17 Oktober 1952” (penolakan militer atas campur tangan sipil dalam ”urusan
intern militer”).
Kekhawatiran muncul ketika itu karena kerja sama Nasution dengan Soekarno diduga
bisa memperkuat posisi PKI. Karena itu, ketika Nasution memutuskan untuk melakukan
tour of duty (pemindahan tempat kedudukan para panglima), para panglima daerah di luar
Jawa membangkang. Pembangkangan itu dimulai di Sumatera Tengah, ketika pada 25
November 1956 Panglima Divisi Banteng Letnan Kolonel Ahmad Husein membentuk
Dewan Banteng dan mengambil alih kekuasaan atas provinsi itu. Kemudian Panglima Divisi
Bukit Barisan Kolonel Simbolon membentuk Dewan Gajah pada 22 Desember 1957. Dua
hari kemudian, di Palembang, Panglima Divisi Gajah membentuk Dewan Gajah. Di
Indonesia Timur, pada 2 Maret 1957, Panglima Divisi Wirabuana Letnan Kolonel Sumual
membentuk Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Makassar dan mengambil alih
kekuasaan atas provinsi itu. Para panglima itu berhasil membuka hubungan dagang dengan
Singapura sehingga menghasilkan uang yang banyak untuk digunakan bagi pembangunan
daerah. Bahkan dalam beberapa bulan saja Indonesia Timur menjadi sangat makmur.
Akhir Maret 1957, sepuluh perwira staf Markas Besar Angkatan Darat mengambil
inisiatif untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang sudah meluas menjadi konflik
daerah itu. Maksud mereka dibicarakan dengan Perdana Menteri Djuanda, yang ternyata
sangat mendukung upaya rekonsiliasi itu. Para perwira Markas Besar Angkatan Darat itu
dikirim ke daerah-daerah yang bergolak untuk kemungkinan menyelenggarakan suatu
pertemuan nasional di Jakarta. Letkol Sumual, yang menyadari bahwa inisiatif itu adalah
satu-satunya cara penyelesaian, lalu datang ke Jakarta dan menghubungi Djuanda.
Dengan Djuanda dia sepakat langkah pertama ke arah musyawarah nasional itu adalah
pertemuan antara para tokoh militer dan sipil di daerah bergolak untuk meyakinkan
mereka bahwa musyawarah nasional merupakan jalan terbaik.
Pertemuan di Palembang yang direncanakan itu berlangsung pada 8 September, dua hari
sebelum musyawarah nasional dibuka. Kehadiran Mohammad Natsir jelas mempengaruhi
keberhasilan pertemuan itu. Bahaya komunisme yang mengancam Indonesia mendapat
tekanan khusus dari tokoh politik kawakan ini. Di bawah pengaruhnya, semua eksponen
daerah bergolak itu menyatakan solidaritas dan membentuk satu dewan saja dengan
nama Dewan Perjuangan. Keputusan yang diambil di Palembang yang dicantumkan dalam
”Piagam Palembang” pada dasarnya merupakan usul bersama dari daerah bergolak, yang
terdiri atas lima hal: (1) pemulihan dwitunggal Soekarno-Hatta, (2) penggantian pimpinan
Angkatan Darat, (3) pembentukan senat di samping Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mewakili daerah-daerah, (4) melaksanakan otonomi daerah, dan (5) melarang komunisme
di Indonesia.
Musyawarah nasional berlangsung di Jakarta pada 10-15 September 1957. Seluruh usul
Dewan Perjuangan ternyata diterima, kecuali pembubaran PKI. Bahkan dibentuk suatu
panitia yang terdiri atas tujuh orang untuk merehabilitasi para perwira daerah yang oleh
Nasution dianggap sebagai pembangkang. Keputusan Panitia Tujuh direncanakan akan
diumumkan pada 13 Desember dan para ”perwira pembangkang” akan direhabilitasi serta
dikembalikan ke kedudukan semula.
Dari kelima usul Dewan Perjuangan itu, dalam perjalanan sejarah, tiga akhirnya terwujud.
Pembubaran PKI dilakukan oleh Orde Baru, sementara otonomi daerah dan pembentukan
Dewan Perwakilan Daerah (semacam senat) di samping Dewan Perwakilan Rakyat
dilaksanakan pada masa reformasi.
Namun, sebelum Panitia Tujuh mengumumkan hasilnya, pada 30 November, terjadi upaya
pembunuhan Presiden Soekarno ketika ia hendak meninggalkan upacara wisuda putranya
di Perguruan Cikini. Tanpa melakukan penelitian yang menyeluruh, pemimpin Angkatan
Darat menuduh para perwira daerah sebagai pelaku atau dalangnya. Terutama Kolonel
Zulkifli Lubis, perwira intelijen yang disegani, yang menjadi bulan-bulanan.
Sekalipun tokoh-tokoh daerah bergolak yakin tidak bersalah, hukuman telah dijatuhkan
dan mereka terpaksa menyingkir lagi ke Sumatera untuk menghindari penangkapan.
Pusat pun mengibarkan bendera perang terhadap daerah-daerah bergolak. Para eksponen
pergolakan itu berkumpul lagi di Sungai Dareh, Sumatera Barat, buat membicarakan apa
yang harus dilakukan untuk menghadapi permusuhan dari pusat itu. Tokoh politik seperti
Mohammad Natsir dan Sumitro Djojohadikusumo ikut aktif dalam pertemuan itu. Bahkan
Natsir menganjurkan agar dilakukan perlawanan untuk membela diri. Nada pertemuan itu
sesuai dengan ungkapan civis pacem parabellum (”untuk berdamai harus siap berperang”).
Para perwira lain dikirim ke Singapura untuk membeli senjata. Peran Sumitro
Djojohadikusumo sangat penting dalam hal ini.
Dewan Perjuangan kemudian berapat lagi di Padang dan memutuskan untuk menuntut
Presiden Soekarno membubarkan kabinet Djuanda dan membentuk kabinet Hatta-
Hamengku Buwono. Jakarta dengan sendirinya menolak. Maka, pada 15 Februari 1958, di
Padang dibentuk kabinet tandingan dengan nama Pemerintahan Revolusioner Republik
Indonesia. Perang pun tidak dapat dihindari.
Harus diakui, peran pemerintah Amerika Serikat dalam kemelut ini juga penting. Melalui
kerja sama Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan Departemen Luar Negeri (kakak-adik
Dulles), disusunlah sebuah rencana besar untuk membantu pergolakan daerah itu. Namun
keinginan Amerika Serikat agar di Padang dibentuk ”Negara Sumatera” ternyata tidak
dituruti. Para eksponen pergolakan yang turut mendirikan Republik Indonesia tampaknya
tidak sampai hati menghancurkan apa yang mereka bangun itu. PRRI ternyata adalah
pemerintah nasional yang mencakup seluruh Indonesia juga (dengan sistem federal).
Dari rencana besar CIA-Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu, tinggal peran
Howard P. Jones yang ikut serta merancang rencana bantuan Amerika tersebut. Ia
kemudian dikirim ke Jakarta sebagai duta besar untuk memantau keadaan—berbeda
dengan laporan-laporan CIA yang cenderung membesar-besarkan bahaya komunis.
Jones melaporkan bahwa di kalangan pemimpin Angkatan Darat terdapat kekuatan nyata
yang antikomunis. Setelah Menteri Luar Negeri John Foster Dulles sakit kanker, pada
1961 Amerika Serikat mengubah strateginya untuk mendukung kekuatan antikomunis di
kalangan tentara dan melepaskan dukungannya terhadap pergolakan daerah. Sejak 17
Agustus 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan amnesti bagi semua tokoh yang terlibat
peristiwa PRRI.
Dalam Masa Pengasingan
Keterlibatan dengan PRRI membuat Natsir dan keluarga harus meninggalkan Jakarta
setelah memanasnya konflik politik dengan pemerintah Bung Karno. Mereka
mengarungi belantara Pasaman, Sumatera Barat.
MENJELANG subuh, sekitar pukul 04.30 WIB. Rombongan keluarga Mohammad Natsir
dan Burhanudin Harahap tiba di Desa Muara Pauh, Sungai Batang Maninjau. Ini tempat
persinggahan ketujuh selama pengungsian di Sumatera Barat, setelah rehat di Lubuk
Linggau, Sungai Dareh, Sawah Lunto, Padang Baru, Batu Sangkar, dan Koto Tuo,
Bukittinggi.
Sejak memutuskan terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik
Indonesia alias PRRI, Natsir dan Burhanudin hijrah ke Sumatera Barat. Istri dan anakanak
diboyong serta. Begitu pula rekan seperjuangan mereka, Sjafroeddin
Prawiranegara, beserta keluarga.
Semua berawal pada suatu siang di bulan Januari 1958. Seorang kurir membawa surat
yang ditulis Natsir untuk keluarganya di Jalan Jawa 28 (sekarang Jalan H O.S.
Cokroaminoto), Menteng, Jakarta Pusat. Isinya, meminta Nurnahar (istri Natsir yang
biasa dipanggil Ummi) dan anak-anak mereka berangkat ke Padang. ”Situasi sudah gawat,”
begitu alasan yang didengar Sitti Muchliesah alias Lies, putri sulung Natsir—yang
menuturkannya kepada Tempo dua pekan lalu.
Waktu itu, situasi Jakarta tidak menentu. Pemerintah Bung Karno memaksakan paham
nasionalisme, agama, komunisme alias Nasakom kepada rakyat. Pamflet disebar ke
rumah-rumah. Di daerah, banyak komandan tentara dan pemimpin sipil kecewa karena
pembagian kekayaan hasil bumi yang timpang dengan Jakarta.
Situasi tambah runyam lantaran Peristiwa Cikini pada 1957. Letupan granat tiba-tiba
menggegerkan perayaan ulang tahun Perguruan Cikini—tempat anak-anak Bung Karno
bersekolah. Presiden selamat, tapi kelompok komunis langsung menuduh pihak Masyumi
bertanggung jawab atas Peristiwa Cikini.
Setelah menerima surat Natsir, Ummi dan anak-anak bersiap ke Padang. Kala itu, Lies
sedang kuliah tingkat II Jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia. Adik-adiknya,
Asma Faridah dan Hasnah Faizah, masih di sekolah menengah atas. Lalu Aisyahtul Asriah
dan si bungsu, Ahmad Fauzie, duduk di bangku sekolah menengah pertama.
Sebelum berangkat, Lies sempat membeli koper ke Pasar Baru, Jakarta. Di sana, ia
bertemu dengan kawannya yang menanyakan tujuannya bepergian. ”Naar Holland (Ke
Belanda),” Lies menjawab sambil berseloroh. Kebetulan, saat itu sedang terjadi aksi
nasionalisasi perusahaan Belanda. Banyak warga Belanda diusir pulang ke negeri mereka.
Keberangkatan ke Padang dilakukan dengan pesawat komersial via Palembang, karena
hubungan udara Jakarta-Padang sudah terputus. Tiba di ibu kota Provinsi Sumatera
Selatan, keluarga Natsir dijemput dan ditampung keluarga pengikut Masyumi selama dua
pekan. Di sini, mereka dijamu aneka makanan khas Palembang: tekwan, pempek, dan
sejenisnya. ”Rasanya seperti liburan saja,” kata Lies.
Perjalanan dilanjutkan ke Lubuk Linggau, masih di Sumatera Selatan, dengan kereta api.
Hari sudah gelap ketika rombongan dari Jakarta itu tiba. Keesokan harinya, mereka
menumpang bus ke Sungai Dareh, lalu ke Sawah Lunto. Di sini, Aba—panggilan keluarga
untuk Natsir—sudah menjemput dengan sedan dan jip. Mereka meluncur ke Padang Baru.
Rumah adik Natsir, Etek Tjoen, sudah disiapkan.
Di kota ini anak-anak Natsir bersekolah kembali, kecuali Lies lantaran belum ada jurusan
sastra Inggris di Universitas Andalas. Suatu pagi, terdengar suara bom menggelegar.
Ummi dan Lies melompat, menyusup ke kolong tempat tidur. Rupanya, studio Radio
Republik Indonesia yang berjarak 100 meter dari rumah mereka dibom.
Malam itu juga, mereka angkat koper ke Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Dua
malam di sana, mereka kemudian bergeser ke daerah pedalaman yang dianggap lebih
aman. Dari sana, rombongan berpindah lagi ke Koto Tuo, Bukittinggi. Di sini, keluarga
Burhanudin dan Sjafroeddin bergabung.
Untuk menghindari serbuan Jakarta, pusat PRRI dipindahkan dari Kota Padang ke pedalaman.
Agar Bukittinggi aman, sebuah jalan di Singgalang diputus. Pertempuran secara
gerilya berlanjut. Keluarga Natsir dan Burhanudin pindah ke Maninjau, sedangkan
keluarga Sjafroeddin ke Koto Tinggi. Di Maninjau, mereka ditampung oleh aktivis
Masyumi, Buya H. Jusuf (paman Buya Hamka), di Desa Muara Pauh, di tepian Danau
Maninjau.
Di sini, anak-anak Natsir, yang biasa tinggal di daerah Menteng, resah lantaran tak ada
kamar mandi dan jamban. Lies dan adik-adik perempuannya yang beranjak dewasa mesti
memakai sarung seperti kemben bila mandi. ”Rasanya mau menangis,” ujarnya mengenang.
Pagi harinya barulah sebuah rumah kosong disiapkan. Jamal, warga yang membantu
keluarga Natsir, membersihkan rumah itu. Sumur yang lama tak dipakai dibersihkan,
didesain menjadi kamar mandi. Jamal juga membuat WC berdinding nonpermanen di tepi
danau.
Posisi Natsir sebagai juru bicara pergerakan membuatnya harus berada di markas PRRI
di Koto Tinggi. Meninggalkan Ummi dan anak-anak di Maninjau, komunikasi mereka
tersambung melalui kurir. Di kota ini, adik-adik Lies kembali bersekolah. Setiap bakda
magrib, mereka belajar mengaji kepada Buya Jusuf. Lies belajar merenda kepada Ummi
serta membikin abon dan rempeyek kepada Ibu Burhanudin.
Sekitar setahun di Maninjau, tempat persembunyian keluarga tokoh PRRI ini tercium
tentara Jakarta. Mereka menembaki kampung-kampung di tepi danau dari arah utara.
Tak lama, mereka sudah menduduki kota kecamatan tersebut. Namun para gerilyawan
sudah meninggalkan wilayah itu ke arah daerah hilir Maninjau, Koto Kaciak. Wilayah ini
lebih aman karena berada di balik bukit Desa Tantaman, Palembayan. Empat bulan
kemudian mereka pindah ke Sitalang, di daerah Lubuk Basung. Di tempat ini, Natsir
kembali bergabung dengan keluarga.
Selanjutnya rombongan masuk ke hutan Pasaman. Pengungsian dilakukan berjalan kaki,
mendaki dan menuruni bukit. Mereka hanya membawa bekal pakaian secukupnya. Koper
dititipkan di rumah warga di tepi hutan. Lies yang tak memiliki celana panjang kerepotan.
Dari Jakarta ia hanya membawa rok lebar atau rok berlapis-lapis. ”Saya merombak rokrok
itu menjadi celana panjang,” ujarnya.
Untuk menuju rimba Pasaman, mereka harus menyeberangi Batang Masang, sungai lebar
yang deras. Seorang pegawai Telkom yang ada dalam rombongan menemukan ide membuat
jembatan dari kabel telepon. Kabel direntangkan, diikat di batang pohon hingga ke
seberang. Sebuah katrol dipasang untuk menggerakkan keranjang rotan berkapasitas dua
orang.
Petualangan menyeberangi sungai menggunakan pelayangan alias rakit penyeberangan dan
merambah belantara Pasaman ini melekat di ingatan Fauzie. Beruntung, mereka tak
pernah bertemu dengan binatang buas. ”Kami lebih takut bila bertemu dengan tentara,”
kata Fauzie. Sebab, banyak cerita beredar, TNI akan langsung menembak bila bertemu
dengan orang-orang PRRI.
Di dalam hutan, anak buah Natsir membuat dua pondok. Satu untuk staf, sekaligus
kantor PRRI. Satu lagi untuk tempat tidur, makan, dan dapur kecil keluarga. Di kantor
Natsir, ada radio baterai yang cukup kuat menangkap siaran radio BBC dan VOA.
”Pemilihan Presiden Kennedy pun dapat diikuti,” kata Lies.
Tidak terasa sudah tiga setengah tahun keluarga Natsir meninggalkan Jakarta. Agustus
1961, melalui siaran radio, Jakarta meminta para tokoh PRRI menyerah. Para pemimpin,
baik sipil maupun militer, akan diberi amnesti dan abolisi. Seorang anggota staf Natsir
ngotot tetap bertahan di hutan. ”Aba mengatakan tinggal kami sendirian karena militer
saja sudah keluar dari hutan,” ujar Hasnah—salah satu putri Natsir. Rombongan Natsir
memang kelompok PRRI terakhir yang menyerah di Sumatera.
Seorang Besar dengan Banyak Teman
Natsir dipuji sebagai pendengar yang sabar. Hidupnya tak pernah sepi dari
kawan dengan berbagai sifat dan aliran politiknya.
Pada 1978, saat Mohammad Natsir berumur 70 tahun, Mohammad Roem
mengkhawatirkan kesehatan karibnya itu. ”Andainya ia mau mengurangi tamunya, tentu
kesehatannya akan lebih baik,” tulis Roem, kawan seperjuangan Natsir, dalam buku
Mohammad Natsir, 70 Tahun, Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan (Pustaka
Antara, 1970). Jika Natsir sakit—kata Roem mengutip keterangan Nurnahar, istri
Natsir—pasti karena terlalu banyak menerima tamu. Meski kerap berbaring dan tak kuat
bangun karena kehabisan tenaga melayani tamu, Natsir tak pernah menolak orang yang
datang.
Natsir, kata Roem, punya satu sifat langka yang dirindu orang. Jika ada orang
bercerita—entah berupa pendapat entah kisah sedih—Natsir bisa mendengarkannya
dengan penuh perhatian. Seolah ia ikut merasakannya. Orang kerap merasa lega
bercerita kepadanya, meski soal yang diceritakan itu tak ada jalan keluarnya. Begitu pula
jika Natsir bercerita atau berpendapat, ia akan mengisahkannya dengan segala perasaan
dan emosi yang ada. ”Kawan-kawan menjadi meyakini apa yang Natsir ceritakan. Mereka
bersedia membantu Natsir dan mengikutinya,” tulis Roem dalam tulisan ”Kelemahan atau
Kebesaran Natsir”.
Sikap penuh pengertian dan mau mendengar pendapat orang berasal dari endapan
pengalaman hidup Natsir. Pria asal Alahan Panjang, Sumatera Barat, tersebut menempuh
jalan yang sukar dalam hidupnya sebagai anak penghulu kecil. Barangkali juga dilatari
wataknya sebagai guru. Selain itu, seperti kerap diceritakan Natsir kepada kawankawannya,
semua itu adalah buah perjumpaan yang mengesankan dengan guru-guru
batinnya.
Natsir bercerita pernah dibikin terharu oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto, tokoh
Sarekat Islam. Natsir bertemu dengan pria gagah berkumis lebat itu di Stasiun Bandung
ketika Tjokro mengunjungi cabang-cabang Sarekat Islam. Satu hal yang mencuri
perhatian Natsir adalah veldbed (tempat tidur yang bisa dilipat) yang ditenteng pria
berjuluk ”Raja Jawa tanpa Mahkota” itu. Selepas berkenalan, Natsir memberanikan diri
bertanya mengapa Tjokroaminoto selalu membawa veldbed. ”Saya tidak mau jadi beban
orang yang saya datangi. Saya bisa nginap di mana pun dengan ini. Di masjid atau di mana
pun,” kata Tjokro, seperti ditirukan Natsir.
Kisah lainnya adalah perkawanannya dengan A. Hassan, seorang ustad yang dikenalnya
semasa bersekolah dan mengambil diploma guru di Bandung. Ustad asal Singapura itu
berdagang buku-buku Islam dan membuka percetakan. Setiap kali mengunjungi A.
Hassan, Natsir selalu menjumpai pria itu sedang bekerja. Entah sedang menyusun huruf
di percetakan, mengoreksi, entah tengah menulis tafsir. Tapi sang ustad selalu
menghentikan pekerjaannya setiap kali Natsir datang.
”Teruskan kerja Tuan dulu. Jangan terganggu oleh saya. Tidak ada yang penting-penting,”
kata Natsir berdalih tak enak mengganggu kerja A. Hassan. Tapi A. Hassan selalu
”melayani” Natsir, seolah percakapannya dengan pemuda tanggung itu lebih penting
ketimbang bekerja. Natsir pun mengakui percakapan dan tukar pikiran yang dilakukannya
dengan A. Hassan sangat mempengaruhi jiwa dan arah hidupnya kelak.
Cara Natsir memandang kekuasaan pun sangat bersahaja. Pegawai Kota Praja Bandung ini
(saat penjajahan Jepang) mengaku ”dijerumuskan” Kahar Muzakkar, seorang kawan
dekatnya, ke pentas pergolakan nasional.
Ceritanya amat sepele. Menjelang proklamasi, Natsir datang dan menginap di rumah
Kahar Muzakkar di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Sang kawan kemudian mengajaknya
jalan-jalan ke Pasar Baru selepas makan malam. ”Ikut saja, kita pergi bersama,” kata
Kahar santai. Kahar baru saja ditunjuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia (KNI)
oleh Bung Karno dan Bung Hatta serta malam itu ada rapat badan cikal bakal parlemen
itu di Gedung Komidi (sekarang Gedung Kesenian Jakarta), Pasar Baru. Natsir yang bukan
anggota KNI sebenarnya memilih menunggu di luar saja, tapi Kahar mendorongnya dari
belakang. ”Ini Saudara Mohammad Natsir,” ujar Kahar kepada penjaga.
Penjaga pintu gedung yang mencatat nama-nama orang yang hadir ternyata salah dengar.
Ia menulis nama Mohammad Natsir dalam daftar anggota KNI. Maka jadilah Natsir
anggota KNI, yang diterimanya tanpa keberatan. Kelak, sehari setelah proklamasi,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menunjuk Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) sebagai badan pembantu presiden dan wakil presiden. Natsir sendiri kemudian
ditunjuk menjadi satu dari tiga anggota—bersama Dr Sarwono dan Sudarsono—menjadi
Badan Pekerja KNIP pada 30 Oktober 1945. Pada permulaan 1946, mantan Ketua Jong
Islamieten Bond cabang Bandung ini pun diangkat menjadi Menteri Penerangan pada
Kabinet Sjahrir.
Dengan segala tempaan di masa lalunya itulah Natsir berhasil menjadi ketua terlama
Partai Masyumi (1949-1958). Partai Islam ini juga berhasil diantarkannya memenangi
posisi kedua dalam pemilihan umum 1955. Sebagai orang yang tak pernah mengenyam
bangku perguruan tinggi, prestasi Natsir sungguh luar biasa. Apalagi, seperti
diungkapkan Yusril Ihza Mahendra—salah satu anak didik Natsir—partai berlambang
bulan bintang itu penuh orang yang berbeda aliran dan karakter politik.
Masyumi saat itu adalah biduk yang memuat orang Islam dari banyak kalangan: ada
abangan, sarjana didikan Belanda, sampai santri Nahdlatul Ulama. ”Selain intensitas
dalam pandangan-pandangan ideologi. Juga ada faktor etnis,” kata Bachtiar Effendi,
peneliti Masyumi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Keragaman ini membuat
biduk Masyumi oleng ke kiri dan kanan. Semasa Natsir, misalnya, Partai Masyumi bekerja
sama dengan Partai Sosialis Indonesia. Tapi tidak pernah bisa akur dengan Partai
Nasional Indonesia. Namun, saat kendali partai dipegang Sukiman—karena Natsir naik
gunung bersama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera—Masyumi
justru akrab dengan Partai Nasional.
Menurut Yusril, elite Masyumi berasal dari alumni Jong Islaminten Bond dan Islamic
Studie Club. Sebagian mereka juga pernah mendirikan Partij Sarekat Islam Indonesia
pada zaman Belanda. Ciri utama mereka adalah didikan sekolah Belanda dan tertarik pada
Islam. Sebagian besar mereka adalah kaum Islam Jawa, seperti Mohammad Roem dan
Sukiman. Ada juga yang mulanya condong ke kiri, seperti Sjafroeddin Prawiranegara. Pada
masa awal kemerdekaan, Masyumi juga nyaris terbelah akibat perbedaan sikap
menanggapi perundingan Roem-Royen. Natsir bahkan menjadi salah satu pengkritik keras
Mohammad Roem karena menjadi juru runding dalam perjanjian Roem-Royen.
Tokoh macam Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito, Abu
Hanifah atau Mahmud Latjuba (kakek Sofia Latjuba) lebih banyak memakai istilah-istilah
Belanda ketimbang Arab. Dalam soal gaya hidup, beberapa karib Natsir itu merayakan
pesta jarig (ulang tahun). Ada pula Moh. Roem yang memiliki hobi berkuda. Dalam soal ini,
Natsir memilih moderat. Ia cuma tersenyum bila mendengar cerita pesta koleganya.
”Tidak mudah me-manage partai saat itu,” Yusril menjelaskan.
Di awal merdeka memang terlihat Natsir memilih mendahulukan kepentingan negara
ketimbang partai atau dirinya sendiri. Ketika pemerintah Republik Indonesia mengungsi
ke Yogyakarta, Natsir dan Soekarno sempat berhubungan dekat.
Mohammad Chudori, 83 tahun, mantan wartawan Antara, yang saat itu menjadi anggota
Laskar Hizbullah, menjadi saksi sulitnya posisi Natsir. Pada 1949, karena merasa
terancam lantaran ajakan baiat Kartosoewirjo sebagai Tentara Islam Indonesia, Chudori
memerlukan nasihat Natsir. Tapi apa daya, Natsir menyerahkan keputusan itu kepada
dirinya. ”Itu terserah pada pilihan Bung sendiri. Saya tidak bisa menentukan,” kata
Natsir.
Namun sejarah mencatat, Natsir akhirnya memilih berhadapan dengan Kartosoewirjo,
yang juga pendiri Masyumi tersebut. ”Partai Masyumi hendak mencapai maksudnya
dengan jalan demokratis parlementer, melalui jalan sesuai Undang-Undang Dasar… dan
tidak dengan jalan kekerasan,” tulis Natsir—saat itu sudah menjadi perdana menteri—
dalam Pengumuman Sikap Dewan Pimpinan Masyumi atas Pemberontakan Darul Islam,
Januari 1951. Natsir sendiri pernah melobi Kartosoewirjo agar menyerah melalui bantuan
A. Hassan. Sayang, tidak berhasil. Kartosoewirjo pun akhirnya tertangkap 4 Juni 1962
dan dihukum mati pada Agustus tahun itu juga.
Di usia tuanya, ketika memimpin Dewan Dakwah Islamiyah, Natsir makin dicintai. Suatu
hari pada 1984, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Amien Rais (saat itu aktivis Muhammadiyah) menumpang
mengetik di DDI untuk menyiapkan bahan seminar di Islamabad. ”Mien, sudah jam satu,
makan dulu,” kata Natsir kepada Amien sembari lewat. Sejam kemudian, Natsir kembali
lewat. ”Ini sudah hampir jam dua, makan dulu,” kata Natsir mengingatkan. Amien
mengaku sangat terharu mendapat perhatian Natsir. ”Beliau orang besar, sikapnya
kepada anak muda membuat saya tersentuh,” kata Amien Rais mengenang.
Natsir memang telah membuktikan mampu berkawan dengan siapa saja.
Mohammad Natsir
Oleh : Bahtiar Effendy (Pengamat Politik Islam)
Hari-hari ini kita mengenang satu abad Mohammad Natsir. Tokoh yang dilahirkan pada
1908 itu telah mewariskan pemikiran yang terus akan dibicarakan. Meskipun gagasan
yang ditinggalkannya begitu beragam, meliputi persoalan kebangsaan, pendidikan,
dakwah, keagamaan, dan sebagainya, masyarakat akan lebih menekankan perhatiannya
pada politik. Pemikiran dan aktivismenya di wilayah ini mematrikan dirinya sebagai salah
seorang pengemuka politik Islam. Sebanding dengan masalah pokok yang terus dihadapi
Islam politik, banyak orang yang akan teringat kepada Natsir ketika berbicara mengenai
hubungan antara agama yang dianut mayoritas penduduk negeri ini dan kehidupan politik
sehari-hari.
Tak jelas apa yang mendorong Natsir memasuki wilayah politik. Mungkin sama dengan
yang dialami Soekarno, Hatta, Sjahrir, Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh pergerakan
lainnya bahwa ”zaman”-lah yang telah memanggil mereka. Kolonialisme yang
berkepanjangan, semangat nasionalisme yang mulai berkobar, serta bayang-bayang
kemerdekaan yang bakal hadir adalah faktor-faktor yang menyebabkan mereka
berpolitik. Dalam perspektif ini, mereka berpolitik bukan demi power politics itu sendiri,
tidak pula untuk mengikuti adagium who gets what, when, and how. Tapi, seperti yang
tecermin dalam rumusan kata pembuka Undang-Undang Dasar 1945, sekadar untuk
bersikap konsisten terhadap apa yang mereka yakini bahwa penjajahan memang harus
dilenyapkan dan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa.
Berbeda dengan para pendiri republik di Eropa atau Amerika, yang tidak harus peduli
akan tempat agama dalam negara, para pendiri republik kita, termasuk Natsir,
dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa agama merupakan realitas yang hidup. Agama
telah menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Hingga pada tingkat
tertentu, agama telah berperan sebagai sumber inspirasi dan alat mobilisasi dukungan
untuk melawan penjajahan.
Karena itu, mereka dipaksa berpikir keras mengenai posisi dan peran yang sesuai bagi
agama dalam negara-bangsa (nation-state) yang mereka bangun itu. Dalam hal ini, sejak
awal Natsir cenderung meletakkan kata sifat agama di belakang negara. Untuk itu, bagi
Natsir, nasionalisme Indonesia mestilah bersifat ”kebangsaan muslimin”. Ini konsisten
dengan pandangannya mengenai Islam sebagai dasar negara, Islam sebagai ideologi.
Besar kemungkinan pandangannya itu didorong oleh pemahaman teologisnya, sembari
mengutip pemikir yang sering dirujuknya, Montgomery Watt, bahwa ”Islam is more than
a religion, it is a complete civilization.”
Di sinilah Natsir berbeda dengan Soekarno, yang sering mengutip paham Ataturisme
atau Kemalisme ketika berbicara mengenai hubungan antara agama dan negara. Ketika
Soekarno, untuk alasan yang juga mulia (benign reason), mengkampanyekan paham
pemisahan antara agama dan negara, Natsir menolaknya. Menurut dia, selain alasan
teologis di atas, sekularisme mengingkari kenyataan sosiologis masyarakat—ya karena
agama telah menjadi a living reality itu!
Sebagian besar karena pandangan ideologis ini, Natsir sering disalahpahami. Banyak
orang yang menganggap aktivisme dan pemikirannya bersifat discordant, tidak pas
dengan konteks kemajemukan paham keagamaan di negeri ini. Perdebatannya yang luar
biasa kerasnya dengan Soekarno mengenai soal kebangsaan (didasarkan pada agama atau
bukan), dengan rival politiknya di Dewan Konstituante tentang dasar negara (Islam atau
Pancasila), telah membuat sebagian orang mengkategorikannya sebagai ”golongan agama”.
Ini merupakan sebuah penggolongan ideologi-politik yang dikenakan kepada mereka,
termasuk sebagian bapak pendiri republik kita, yang memperjuangkan Islam sebagai
dasar negara.
Awalnya, hal itu merupakan penggolongan biasa. Ketika persinggungan antara Islam dan
negara menajam, dimulai pada periode ketika Soekarno menerapkan paham ”demokrasi
terpimpin”, dan dibakukan pada masa Soeharto yang menjalankan sistem ”demokrasi
Pancasila”, paham Natsir dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Karena itu, baik
Soekarno maupun Soeharto menekannya secara sistematis, sehingga membicarakannya
saja merupakan sesuatu yang tabu. Implikasi dari ketabuan itu sangat luas dan pada awal
1970-an Natsir merasakan bahwa negara telah memperlakukan Islam bagaikan kucing
kurap (a cat with ring-worms).
Tapi sesungguhnya Natsir tidak hanya berbicara mengenai Islam sebagai dasar negara
atau persatuan antara agama dan negara. Ia juga berbicara mengenai modernisme,
demokrasi, hak asasi manusia, dan persamaan hak serta rasisme sebagai monster bagi
kemanusiaan dan peradaban. Kombinasi kesempatan yang dimilikinya untuk mengenyam
pendidikan Barat dan mempelajari Islam telah memungkinkannya melahirkan pemahaman
Islam modern. Melalui partai yang dipimpinnya, Masyumi, ia memperjuangkan itu semua.
Pada zamannya, ia juga menjadi kampiun demokrasi dan penghormatan atas hak asasi
manusia. Ketika para nasionalis Jawa, baik yang tergabung dalam partai besar maupun
kecil, menginginkan pemilihan umum tidak langsung, Natsir justru memperjuangkan yang
sebaliknya. Demikian juga ketika hak asasi manusia menjadi momok bagi sebagian anggota
Dewan Konstituante, Natsir justru ikut memperjuangkannya menjadi pasal-pasal penting
dalam Undang-Undang Dasar—yang sayangnya tak jadi disahkan itu.
Inilah warisan Natsir yang—entah karena apa—tak banyak dikutip orang. Nasibnya mirip
Masyumi, partai yang hampir-hampir identik dengan dirinya. Partai ini lebih sering dinilai
sebagai pejuang Islam sebagai dasar negara ketimbang kampiun demokrasi dan hak asasi
manusia. Seperti ditulisnya dalam Pembela Islam, edisi Januari-Maret 1932, Natsir
pemegang teguh paham ”lillah dasar usaha kita, ilallah arah tujuan kita”. Gagasannya
mengenai pemerintah yang demokratis dan yang menghormati hak asasi manusia adalah
interpretasi modern Natsir atas Islam.
Kalau saja Natsir sempat menuliskan gagasannya mengenai Islam sebagai ideologi negara
secara lebih ”panjang”, mungkin kolega politiknya akan lebih ”jelas” memahami duduk
soalnya. Demikian pula, jika saja kita semua bersedia melihat Natsir dalam kerangka
Islam dan demokrasi, Islam dan hak asasi manusia, barangkali ”ketakutan” atas paham
Natsir tak perlu muncul.
Sayangnya, kita lebih terbawa oleh angin sentimen ideologis Islam versus Pancasila.
Padahal Natsir tidak selalu menjukstaposisikan keduanya secara diametral. Pada awal
1950-an, di Pakistan, ia mengisyaratkan kesesuaian Pancasila dengan Islam. Hal itu
diulanginya tiga dasawarsa kemudian. Pada 1982, ketika teks buku Pendidikan Moral
Pancasila yang kontroversial itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan, ia mengatakan,
”Pancasila akan hidup subur dalam pangkuan ajaran Islam.”
Dan mereka yang mengaku ahli waris Natsir, ahli waris Masyumi, baik pada awal Orde
Baru maupun ketika pemerintah Soeharto tumbang, tak kunjung memperjelas gagasan
yang diwarisinya itu. Alih-alih memperjelas platform ideologi dan politik partai ini,
mereka hanya berteduh di bawah kebesaran Masyumi.
Adnan Buyung Nasution:
Dasar Negara Islam tak Bisa Dipaksakan
Selama periode Konstituante (1956-1959), penampilan Masyumi dan Natsir sangat mengesankan
Adnan Buyung Nasution. Penulis buku Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi
Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959 (Grafiti Pers, 1995) ini menyatakan, praktek politik
Masyumi tidak bisa dilepaskan dari cara pandang partai Islam tersebut melihat Konstituante.
Lembaga itu dilihat sebagai tempat yang dijanjikan dalam Proklamasi untuk berjuang secara
demokratis mencapai cita-cita negara Islam.
Sebagian orang menuduh cita-cita negara berdasarkan syariat Islam tidak dapat dikompromikan.
Hal itu pula yang menjadi alasan pembubaran Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Padahal, menurut advokat senior yang mengkaji periode Konstituante sebagai disertasi doktornya
di Universitas Utrecht, Belanda, pada 1992, kompromi sebenarnya sudah di depan mata. Natsir
yang mewakili kubu Masyumi sebenarnya telah menerima negara Pancasila. ”Tetapi proses itu
digagalkan oleh militer, yang tak sabar dan berkepentingan untuk kembali ke UUD 45, yang
menjamin hak politik mereka,” kata Buyung kepada Tempo dua pekan lalu.
Seberapa penting peran Natsir dalam Konstituante?
Peran Natsir sangat signifikan karena posisinya sebagai pemimpin Masyumi. Pikirannya umumnya
diikuti anggota, kecuali beberapa orang kiai Nahdlatul Ulama. Beliau termasuk bintang di
Konstituante, meskipun sikapnya bukan yang paling keras. Pikirannya mendalam dan filosofis.
Menurut pandangan Natsir dan Masyumi, Konstituante adalah tempat yang dijanjikan oleh
Proklamasi. Jika keadaan negara sudah aman, akan dibentuk Konstituante sebagai tempat
perjuangan menentukan dasar negara. Bagi mereka, Konstituante sekadar tempat perjuangan,
bukan tempat mendirikan negara Islam seperti tuduhan militer atau para lawan politik. Natsir
mengatakan, ”Kami memperjuangkan dasar negara Islam secara demokratis di lembaga demokrasi.
Tetapi kalau mayoritas rakyat tidak menghendaki, ya kami akan mengalah.” Ini ucapan Natsir
kemudian saat aktif di Petisi 50 kepada saya.
Seperti apa pikiran Natsir dalam Konstituante?
Dia yakin bahwa hidup ini, dari lahir sampai mati, adalah totalitas di bawah kedaulatan Tuhan,
termasuk kehidupan bernegara. Hubungan agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Kita bukan
negara sekuler, tapi mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, menurut Natsir, dasar negara
haruslah Islam.
Kenapa? Jika ajaran Islam yang merupakan agama wahyu ditinggalkan sebagai dasar negara, kita
ibarat melompat ke tempat yang gelap setelah mengalami terang-benderang. Selain itu, jika kelak
kita sebagai negara kesasar, maka ada tempat kembali yang jelas, yakni Islam. Tetapi, jika
menggunakan dasar negara lain, there are no point of return. At least, kata Natsir, kita masih
punya Al-Quran dan hadis. Ajaran-ajaran Islam ini sebagai tempat kembali.
Alam Pancasila ini kan masih gelap karena tak jelas itu apa. Pancasila adalah buatan manusia, yang
tidak memberikan cukup pegangan, terutama dalam pemahaman tentang ketuhanan dan agama.
Jika umat Islam dipaksa atau diwajibkan menerima Pancasila sebagai dasar negara, mereka seperti
masuk ke ruang hampa, vakum, tidak ada pegangan.
Ibaratnya, Natsir memakai istilah, bentuk dan isi tidak dapat dipisahkan. Bentuknya negara dan
isinya masyarakat. Dan masyarakat Indonesia itu 90 persen lebih beragama Islam. Pikiran untuk
memisahkan negara dengan agama, menurut dia, sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh umat
Islam karena bertentangan dengan ajaran kedaulatan Tuhan.
Dari pihak Natsir, seperti apa operasionalisasi dari gagasan negara Islam dalam konstitusi kelak?
Sejauh saya memahami Natsir, dia memisahkan masalah ibadah dan muamalah. Ibadah itu
menyangkut hukum-hukum Islam yang mengatur soal hubungan manusia dan Tuhannya. Itu
sudah harga mati. Yang bisa diatur adalah urusan muamalah atau kehidupan bersama antara umat
Islam dan umat yang lain—atau urusan bernegara. Allah sendiri berfirman, kalau urusan di antara
kamu, aturlah…. Begitu sering dikatakan Natsir. Jadi memang kalau menyangkut urusan bersama,
hukum harus disepakati oleh dua pihak secara demokratis. Tidak bisa pihak Islam memaksakan
kehendaknya.
Secara konstitusi saya juga melihat, hal itu tidak sulit dilakukan. Kita, misalnya, menjamin umat
Islam menjalankan ibadah. Sama seperti kita menjamin umat agama lain menjalankan ibadahnya.
Di luar itu adalah kesepakatan bersama. Natsir tidak berpikir seperti orang Aceh sekarang, yang
inginnya mengatur semuanya berdasarkan hukum Islam melalui qanun.
Seberapa sering Natsir mengemukakan gagasannya dan bagaimana respons anggota Konstituante
lain?
Paling kurang dua kali Natsir menguraikan apa makna dasar negara Islam dan kegunaannya.
Pikiran ini banyak diikuti oleh anggota lain.
Apakah Natsir dan Masyumi juga melakukan pendekatan di luar sidang atau lobi untuk
menjelaskan gagasannya?
Saya kira ada. Tetapi saya kurang mendalami hal itu. Karena, meskipun dalam Kontituante mereka
berdebat keras, di luar sidang mereka sangat dekat. K.H. Isa Ansyari bisa makan sate bersama
dengan Aidit yang notabene Ketua Partai Komunis Indonesia. Bahkan Aidit sering menginap di
rumah Isa Ansyari jika ke Sukabumi. Itu penjelasan yang saya dapat dari profesor Utrecht di
Belanda.
Setelah saya kembali dari Belanda, Natsir membenarkan pendapat saya bahwa tidak benar jika
Konstituante deadlock. Menurut dia, saat itu memang reses selama 2-3 minggu. Meski begitu,
mereka masih intens mencoba mencari solusi. Natsir bersama Prawoto Mangkusasmito, misalnya,
masih berbicara dengan Wilopo dan Idris Ilyas mencari jalan keluar.
Seperti apa perubahan sikap Natsir dan Masyumi menjelang Konstituante dibubarkan?
Masyumi sudah tahu akan kalah. Jadi, tidak ada gunanya memaksakan dasar negara Islam. Suara
dan dukungan untuk mereka tidak bisa mencapai dua pertiga suara di Konstituante. Tapi jumlah
yang menghendaki Pancasila juga tidak sampai dua pertiga juga. Jadi sama-sama kalahnya. Saya
punya tesis, seharusnya mereka kembali ke sidang Konstituante karena waktu itu memang sedang
reses.
Tetapi, karena politisasi tentara melalui Ikatan Partai Pendukung Kemerdekaaan Indonesia (IPKI),
yang didukung Partai Komunis dan Partai Nasional Indonesia. Mereka memboikot sidang
Konstituante. Jadi, jika dibuka pun, sidang tidak akan kuorum. Dengan alasan itu, Konstituante
dikatakan gagal.
Seperti apa jalan keluar yang dicoba dilakukan Natsir dan Masyumi mengatasi kemelut di
Konstituante?
Saya pernah bertanya kepada Prawoto Mangkusasmito, andai kata waktu itu Konstituante tidak
dihancurkan dari dalam dan dari luar, baik oleh tentara maupun oleh orang-orang Soekarnois,
apakah bisa dicapai kompromi? Kata Prawoto bisa.
Waktu itu, di luar Konstituante muncul gerakan-gerakan massa, teror mental, intimidasi, dan
segala cara dilakukan oleh pihak militer yang berkuasa dan Partai Komunis yang selalu
mendorongnya. Pada saat itu, seolah-olah orang digiring untuk tidak punya pilihan lain kecuali
UUD 45. Apalagi setelah Soekarno pulang dari Tokyo karena disusul Roeslan Abdulgani, desakan
itu bukan main kerasnya.
Padahal, diam-diam para pimpinan Konstituante, Wilopo, Prawoto, Idris Ilyas, Natsir, dan
beberapa yang lain masih berunding mencari modus yang acceptable dengan landasan demokrasi.
Mereka sepakat, demokrasi harus dijaga demi menyelamatkan konsep pluralisme, menyelamatkan
cita-cita negara hukum. Dalam pengertian rechstaat menurut mereka, ideologi juga sama seperti
demokrasi. Juga penghormatan kepada hak asasi manusia.
Waktu itu pihak Natsir atau Masyumi sudah sampai pada kesadaran bahwa dasar negara Islam tidak
bisa dipaksakan. Kalau kelihatan tegang, ya, wajar saja. Di lembaga demokrasi, orang bebas
menggunakan hak demokrasinya, dan itu tidak berarti memaksakan kehendaknya.
Seandainya tidak gagal, kira-kira seperti apa konstitusi hasil kesepakatan Konstituante?
Saya kira tidak akan jauh dari UUD Sementara 1950. Itu acuan yang paling dekat. Mukadimah
tetap, hanya materi atau batang tubuh yang diubah. Sistem pemerintahannya parlementer dan
tidak memberikan tempat kepada tentara atau golongan fungsional. Juga ada pembatasan yang
jelas antara kekuasaan negara dan hak asasi warga negara.
Tangis untuk Mangunsarkoro
Natsir dikenal sebagai pejuang politik Islam yang gigih. Dan dia penganjur terdepan
pergaulan multikultural.
Dipa Nusantara Aidit, Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia, adalah musuh
ideologis nomor satu Mohammad Natsir. Aidit memperjuangkan tegaknya komunisme di
Indonesia. Natsir sebaliknya. Tokoh Masyumi itu menginginkan negara dijalankan di atas
nilai-nilai Islami. Pertentangan ini membuat keduanya sering berdebat keras di ruang
sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Tapi, di luar sidang, keduanya
bersahabat.
Inilah sosok multikultural Natsir yang dikenang dengan bangga oleh orang-orang
dekatnya. ”Dia tak punya handicap berhubungan dengan golongan nonmuslim,” ujar Amien
Rais. Setelah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Chicago pada 1984, Amien
yang bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sering menjadi teman ngobrol
Natsir. ”Saya kira Pak Natsir banyak menyerap kearifan H.O.S. Tjokroaminoto,” ujar
Amien.
Soal hubungan dengan Aidit, Natsir banyak bercerita kepada Yusril Izha Mahendra,
Ketua Partai Bulan Bintang. Tatkala masih kuliah di Jakarta, Yusril amat dekat dengan
Natsir. Menurut Yusril, Natsir sering tak bisa mengendalikan emosi ketika berdebat
dengan Aidit di parlemen. ”Pak Natsir bilang, rasanya dia ingin menghajar kepala Aidit
dengan kursi,” kata Yusril.
Tapi, hingga rapat selesai, tak ada kursi yang melayang ke kepala Aidit. Malah, begitu
meninggalkan ruang sidang, Aidit membawakannya segelas kopi. Keduanya lalu ngerumpi
tentang keluarga masing-masing. Itu terjadi berkali-kali. ”Kalau habis rapat tak ada
tumpangan, Pak Natsir sering dibonceng sepeda oleh Aidit dari Pejambon,” Yusril
menambahkan.
Keakraban penuh warna, bersahabat tapi berseberangan secara ideologis, terjadi sejak
1945 hingga zaman demokrasi liberal, 1950-1958. Pada masa itu parlemen menjadi
tempat pertarungan ideologi yang tak habis-habisnya.
Natsir pun tidak cuma bertentangan dengan Aidit. Di seberang dia juga ada tokoh
Katolik seperti I.J. Kasimo dan F.S. Hariyadi, tokoh Partai Katolik, serta J. Leimena dan
A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia. Sementara Natsir membela ideologi Islam,
Kasimo dan teman-teman berkeras mempertahankan Pancasila.
Toh, seperti pada Natsir dan Aidit, mereka tetap berkawan di luar ruang sidang. Ketika
Natsir mengajukan Mosi Integral dalam sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat
pada 3 April 1950, justru tokoh-tokoh nonmuslim inilah yang tegak di belakangnya. Dalam
pidato yang berapi-api, Natsir menegaskan pentingnya melebur kembali wilayah-wilayah
Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Republik Indonesia.
Amien Rais berkisah, suatu ketika Natsir mengenang masa-masa dia menjadi perdana
menteri. Natsir memberikan wejangan tentang kepemimpinan. Katanya, seorang pemimpin
harus seperti tukang kayu yang terampil: bisa memanfaatkan semua jenis kayu.
Barangkali itulah sebabnya, Natsir merangkul tokoh-tokoh Kristen dalam Kabinet Natsir
(1950-1951). Hariyadi dia tunjuk menjadi Menteri Sosial. Herman Johannes—tokoh
Kristen dari Partai Indonesia Raya—mendapat kepercayaan memimpin Departemen
Pekerjaan Umum.
Sikap Natsir ini ternyata juga menjadi sikap para pemimpin Masyumi lain ketika itu.
Contohnya Isa Ansari. Kiai ini sering mengajak Aidit dan Nyoto makan sate setelah
berdebat. ”Kalau Aidit ke Sukabumi, dia menginap di rumah Kiai Ansari,” demikian
advokat senior Adnan Buyung Nasution berkisah.
Pergaulan multikultural juga tampak pada Prawoto Mangkusaswito. Tokoh yang pernah
menjadi Ketua Masyumi ini akrab dengan Kasimo. Bahkan Kasimo membelikan rumah
untuk Prawoto di Yogyakarta.
Mohammad Roem lain lagi ceritanya. Ini menurut penuturan Joesoef Isak, mantan
wartawan harian Merdeka. Pada masa Orde Baru, Roem sering bertemu Oei Tjoe Tat,
tokoh Tionghoa dan bekas menteri Kabinet Dwikora. Kebetulan rumah mereka
berdekatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yang satu di Jalan Blora, satunya lagi di
Teuku Umar. Padahal pada zaman Demokrasi Terpimpin keduanya berseberangan. Oei
aktif di Partai Indonesia, yang dianggap berafiliasi dengan PKI.
Suatu ketika keduanya berpapasan. Oei menegur Roem: ”Roem, kok bisa ya kita ini
berhadapan dalam politik? Padahal kita toh enggak ada apa-apa.” Tak ada orang lain di
dekat mereka saat itu, tapi Roem menjawab dengan berbisik: ”Oei, kita kan sama dididik
Belanda. Jadi, kita harus menghargai orang lain. Perbedaan pendapat itu biasa.”
Setelah menyingkir dari dunia politik, Natsir mulai aktif di Dewan Dakwah pada 1967.
Namun hubungan baiknya dengan kawan ”tak sehati” pada zaman Demokrasi Liberal tak
putus. Sitti Mucliesah, anak perempuan pertama Natsir, bercerita, Aba—demikian
mereka memanggil ayahnya—masih sering mengirimkan bunga untuk Kasimo dan Leimena
pada setiap Tahun Baru.
”Pak T.B. Simatupang bahkan sering datang ke rumah untuk berdiskusi dengan Aba,”
cerita Sitti. Perkawanan terjalin antarkeluarga. ”Kami dan anak-anak Pak Leimena sampai
sekarang masih berhubungan baik,” ujarnya. Aba, menurut Sitti, tak pernah melarang
mereka berteman dengan orang nonmuslim.
Pada 1978 tokoh-tokoh yang prihatin terhadap Orde Baru membentuk Lembaga
Kesadaran Berkonstitusi. Ketuanya Abdul Haris Nasution, penasihatnya Mohammad
Hatta. Natsir ikut bergabung, bersama Kasimo, meski kala itu dia masih aktif di Dewan
Dakwah. Banyak anggota Lembaga Kesadaran Berkonstitusi ini kemudian ikut meneken
Petisi 50 pada 5 Mei 1980, termasuk Natsir.
”Saya banyak belajar dari dia tentang menghargai orang yang berbeda pendapat,” kata
Chris Siner Key Timu, tokoh Katolik yang ikut menandatangani Petisi 50. Dia mengenal
Natsir sejak di Lembaga Kesadaran, namun baru berhubungan dekat setelah sama-sama
nyemplung di Petisi 50.
Suatu ketika, tidak sengaja Chris bertemu Natsir di kantor Lembaga Bantuan Hukum
Jakarta. Natsir datang untuk berkonsultasi tentang pencekalan atas dirinya. Bersama
penanda tangan Petisi yang lain, dia dilarang bepergian ke luar negeri. Chris datang
membicarakan kemungkinan menuntut pemerintah, yang telah ”memaksa” Universitas
Atma Jaya Jakarta memecatnya. ”Ketika mau pulang, Pak Natsir menawari saya ikut
mobilnya,” ujar Chris.
Mereka tidak searah. Jadi, ketika tiba di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Chris minta diturunkan. Rencananya, dia
akan melanjutkan perjalanan dengan bus ke Semanggi. Tapi Natsir marah dan berkeras
mengantar hingga Semanggi. ”Padahal saya ini siapalah?” Chris mengenang.
Tapi itulah Natsir, solidaritas dan semangat setia kawannya tinggi. Kepada majalah –
Editor, dalam sebuah wawancara khusus pada 1988, dia menjelaskan sikapnya yang
mengherankan kawan tapi membuat segan lawan. ”Untuk kepentingan bangsa,” ujarnya,
”para politikus tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita.”
Sikap itu dia buktikan manakala Ki Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang pimpinan Partai
Nasional Indonesia (PNI), meninggal. Natsir melayat dan menangis. Tentu saja ini
mengagetkan semua orang. Soalnya, PNI pernah berseberangan dengan Masyumi. Akibat
mosi yang diajukan Ketua PNI ketika itu, Hadikusumo, Natsir membubarkan kabinetnya
yang baru berumur setahun pada 12 Maret 1951. Peristiwa penting ini diabadikan Abadi,
majalah Masyumi. Majalah itu menulis berita utama dengan judul: ”Air Mata Natsir
Mengalir di Rumah Mangunsarkoro”.
Mohammad Natsir, Pemikir-Negarawan
Oleh : M. Amien Rais (Mantan Ketua MPR)
Pada paruh kedua abad ke-20, Dunia Islam menyaksikan setidaknya tiga fenomena
kebangkitan Islam yang di samping memiliki persamaan, juga perbedaan: pertama, al-
Ikhwan al-Muslimun di Mesir dengan protagonisnya Sayyid Qutub; kedua, Jama’at al-
Islami di Pakistan yang dipimpin oleh Abul A’la al-Maududi; dan ketiga, Partai Islam
Masyumi di Indonesia dengan tokohnya yang paling terkenal, Dr. Mohammad Natsir.
Ketiga tokoh Islam dunia itu hampir sebaya, dan sama-sama pernah merasakan masukkeluar
penjara. Sayyid Qutub bahkan meninggal syahid di tiang gantungan. Maududi
pernah dijatuhi hukuman mati, kemudian dibebaskan karena tekanan internasional pada
pemerintah Pakistan. Pak Natsir sempat “beristirahat” di penjara selama empat tahun
(1961-1965) sebelum bergiat lagi di medan dakwah dan pendidikan.
Ketiganya amat produktif dalam menulis dan memasyarakatkan gagasannya. Qutub
menulis antara lain kitab tafsir fi dzilal al-Qur’an, Maududi tafhim-al-Qur’an, Natsir fiqh
al-dakwah, di samping dua jilid Capita Selecta. Dari ketiga tokoh besar itu hanya Pak
Natsir yang pernah menduduki posisi kenegaraan, sebagai perdana menteri. Ketiganya
telah tiada, namun kepemimpinannya, integritasnya, keberaniannya, kearifannya, dan
sumbangan masing-masing pada pemikiran ke-Islam-an kontemporer tetap menjadi
teladan dan rujukan banyak kalangan.
Banyak pengamat Barat menengarai bahwa al-Ikhwan, Jama’at al-Islami, dan Masyumi
tergolong apa yang mereka namakan fundamentalisme Islam. Tidak ada pengertian yang
bulat mengenai apa yang dinamakan fundamentalisme itu. Tetapi, bila yang dimaksudkan
bahwa ketiga gerakan atau partai Islam itu adalah untuk menjadikan Islam, agama wahyu,
sebagai landasan kehidupan dunia dalam segala aspeknya, memang tidak keliru. Ketiganya
meyakini bahwa Islam diturunkan ke dunia lewat para nabi dan rasul dimaksudkan sebagai
pedoman hidup integral manusia. Inilah persamaan mendasar antara Qutub, Maududi, dan
Natsir.
Namun teoritisasi konsep yang sama itu berbeda dalam elaborasi dan implementasinya.
Qutub melihat abad ke-20 sebagai abad jahiliah. Dua tahun pengalamannya di Amerika
Serikat semakin meyakinkan Qutub bahwa kehidupan Dunia Barat mencerminkan
materialisme, hedonisme, rasisme, permisifisme, dan kehidupan serba dangkal. Kehidupan
hedonistik itu tidak boleh menggenangi Dunia Islam. Qutub mengobarkan al-inqilab al-
Islami ad-duwali, revolusi Islam internasional.
Dunia Islam harus memukul balik pengaruh Barat yang jahiliah. Ketika Gamal Abdul
Nasser menggulingkan pemerintahan monarki Raja Farouk pada 1952, Qutub merapat ke
Nasser. Akan tetapi, ketika ternyata Nasser mengembangkan ideologi nasionalisme
sekuler dan tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, keduanya mulai berhadapan.
Ketika ada percobaan pembunuhan terhadap Nasser pada 1954 oleh sempalan al-Ikhwan,
Qutub dipenjara dan akhirnya digantung pada 1964.
Dia meninggal dengan tragis tetapi pikiran-pikiran revolusionernya terus berpengaruh di
berbagai pojok dunia, terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa. Karya pentingnya,
Ma’alim fi al-thariq, di samping kitab tafsirnya, terus dibaca oleh generasi muda dan
dapat mengobarkan semangat revolusioner mereka. Bahkan ada spekulasi intelektual
bahwa sampai batas tertentu pikiran-pikiran Qutub telah memberikan andil pada
teoritisasi revolusi Islam dari Ayatullah Imam Khomeini.
Maududi menebarkan sejumlah gagasannya secara lebih canggih. Penguasaannya dalam
berbagai ilmu ke-Islam-an cukup mendalam. Pemahamannya pada pengetahuan ekonomi
dan filsafat modern tampak kuat. Ia mendalami teori-teori ekonomi neo-klasik dan juga
memahami berbagai model ekonomi Keynesian. Maududi tidak percaya kapitalisme dapat
membawa kesejahteraan, karena membiarkan keserakahan manusia tanpa batas dan
menjadikan profit (laba) sebagai nilai tertinggi serta diremehkannya nilai-nilai etika.
Maududi memperkenalkan teori theodemokrasi. Rakyat diberi hak pilih hanya untuk
menentukan pelaksanaan hukum Islam, karena kedaulatan sejati ada di tangan Tuhan.
Rakyat memilih anggota legislatif bukan untuk membuat legislasi atau perundangundangan
yang bersifat man-made (buatan manusia) tetapi sekadar mengesahkan
pelaksanaan hukum Allah. Kaum perempuan diseyogiakan untuk lebih banyak tinggal di
rumah agar memudahkan tegaknya disiplin sosial. Mereka yang nonmuslim diberi hak
sepenuhnya sebagai warga negara, namun perlu membayar sekadar pungutan finansial.
Yang diuraikan di atas tentu hanya pemikiran Qutub dan Maududi selayang pandang.
Bagaimana dengan Mohammad Natsir? Pemimpin terpenting Masyumi ini juga
memperkenalkan teori theodemokrasi. Hanya pemahamannya lebih longgar: Quran
dijadikan bukan sebagai kitab hukum tetapi sebagai sumber hukum abadi. Sebagai
sumber hukum, Quran bersifat abadi, selalu cocok untuk setiap zaman, di mana pun dan
kapan pun manusia hidup.
Prinsip hukum Islam adalah semuanya boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Seorang
muslim boleh melakukan ijtihad sejauh-jauhnya, tetapi selalu ada batas mana yang haq
dan yang bathil serta mana halal dan haram. Seperti hadis Imam Ahmad yang
diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, Nabi SAW mengumpamakan seorang beriman
dengan seekor kuda yang diikat pada sebuah tiang. Kuda itu dapat merumput ke segenap
penjuru sesuai dengan panjangnya tali yang mengikatnya. Bukan kebebasan tanpa batas.
Sudah lebih dari setengah abad lalu Pak Natsir mengingatkan bahwa demokrasi sekuler
dapat berujung pada berbagai musibah kemanusiaan. Tanpa intervensi wahyu, manusia
dapat terperangkap pada dorongan nafsu hewaniah dan meluncur ke arah anarki, chaos
atau faudhau. Pak Natsir amat memahami teori dan praktek demokrasi, tetapi sekaligus
melihat dengan jernih keterbatasannya. Theodemokrasi adalah demokrasi yang dibimbing
oleh kebenaran wahyu.
Saya yakin tulisan para tokoh Islam seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan
Mohammad Natsir sebelum proklamasi kemerdekaan 1945 secara langsung atau tidak
telah meresap ke dalam sanubari kesadaran nasional bangsa Indonesia. Bila kita jujur,
kita akan meyakini bahwa demokrasi yang kita anut sesuai dengan UUD 1945 bukanlah
demokrasi sekuler, tetapi beraroma theodemokrasi.
Seorang demokrat sekuler dari Barat mungkin sulit mencerna demokrasi kita, karena
konstitusi kita menyatakan hitam di atas putih bahwa “the State shall be based upon the
belief in One God and Only God”, sementara pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kita senantiasa disertai “with highest respect for religious values”. Tetapi
justru aroma theodemokrasi inilah yang menjamin demokrasi Indonesia tidak akan
mengalami kehancuran.
Tidak berlebih jika dikatakan bahwa pandangan Natsir tentang demokrasi bersifat
profetik dan visioner. Kita menyaksikan kehancuran demokrasi sekuler di berbagai
kawasan dunia. Rasialisme muncul dengan amat kentara di belahan dunia yang berpaham
demokrasi. Sehingga rasisme struktural sulit diberantas di Inggris, Prancis, Jerman, dan
negara-negara Eropa Barat lain. Kaum imigran menjadi warga kelas dua dan menjadi
bulan-bulanan kelompok skin-head yang rasialis dan xenofobik.
Dengan konstitusi kita yang sarat dengan nilai-nilai agama, rasanya kita tidak akan
terjebak ke dalam demokrasi bohong-bohongan seperti kita saksikan di panggung dunia
sekarang. Rasisme, pencucian etnis, hedonisme, imoralisme, imperialisme ekonomi dan
kolonialisme telanjang atas nama demokrasi telah membawa kemanusiaan di awal abad
ke-21 kepada kesengsaraan yang makin luas.
Aroma theodemokrasi seperti digagas Pak Natsir yang menyelinap ke dalam UUD 1945
menjadi garansi atau jaminan bahwa bangsa Indonesia tidak akan jatuh ke kubangan
demokrasi liberal dengan segala macam implikasi destruktif. Bangsa Indonesia akan
bersama melawan siapa pun dan kelompok mana pun yang berusaha mengembangkan
rasisme, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan (istibdad), oleh karena tidak ada nilainilai
agama universal yang membolehkannya.
Bangsa Indonesia, seperti halnya bangsa lain, tidak melahirkan banyak negarawan
sekalipun memproduksi banyak politikus. Menurut sebuah kasus, negarawan adalah
seorang yang memanfaatkan kepemimpinan politiknya secara arif dan waskita tanpa
dibarengi kesetiaan sempit.
Sebuah teori kepemimpinan mengatakan negarawan adalah seorang yang memiliki
wawasan dan moral yang jernih, konsistensi, persistensi, kemampuan berkomunikasi dan
berjiwa besar. Pak Natsir memiliki itu semua. Keterlibatannya dalam PRRI didorong
perlawanannya terhadap pemerintah pusat yang sewenang-wenang dan dalam usaha
melawan komunisme. Saya setuju dengan banyak tokoh bangsa yang berpendapat bahwa
hakikatnya Pak Natsir adalah pahlawan. Dengan mosi integralnya ia telah memberikan
keteladanan tinggi bagaimana menjadi seorang pemimpin bangsa.
Surat untuk Tengku Abdul Rahman
Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-
Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.
SUDAH empat tahun lebih Mohammad Natsir menghuni Wisma Keagungan, rumah
tahanan di daerah Kota, Jakarta Pusat. Rezim Orde Lama mengerangkengnya karena
dianggap ”melawan arus” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik
Indonesia pada 1958. Sebelumnya ia dua tahun menjadi tahanan di Batu, Jawa Timur.
Soekarno memberaikan rekan pergerakan Natsir: Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke
Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar
negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai
Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama.
Natsir masih dalam jeruji penjara ketika kekuasaan Soekarno tenggelam. Pada masa
transisi, Pejabat Presiden Soeharto mengirim utusan: Sofjar, seorang perwira Komando
Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang kelak pensiun sebagai brigadir
jenderal. Soeharto ketika itu masih menjabat Panglima Komando Cadangan. ”Orang
suruhan itu ipar dari keponakan saya, yang bekerja di Departemen Penerangan,” kata
Natsir, dalam sebuah wawancara dengan Agus Basri, mantan wartawan Tempo.
Utusan Soeharto itu bicara tentang usaha pemerintah memulihkan hubungan dengan
Malaysia. Ketika itu komunikasi Jakarta dan Kuala Lumpur hancur akibat Soekarno
melancarkan operasi ”Ganyang Malaysia”. Pada awal kekuasaannya itu, Soeharto berniat
merajut kembali hubungan.
Soeharto mengirim dua orang kepercayaannya ke Kuala Lumpur, yaitu Ali Moertopo dan
Leonardus ”Benny” Moerdani. Pemerintah Malaysia tidak menyatakan keberatan dengan
utusan itu. Tapi, seolah menghindar, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman meninggalkan
Kuala Lumpur sehari sebelum delegasi dari Jakarta datang.
Misi Ali dan Benny gagal. Natsir pun menjadi harapan. Ia dikenal dekat dengan Abdul
Rahman. Mereka beberapa kali bertemu, ketika bangsawan asal Kedah itu berkunjung ke
Indonesia. Sofjar bertanya cara memulihkan hubungan kedua negara. Natsir
menjawabnya dalam surat pendek: ”Ini ada niat baik dari pemerintah Indonesia untuk
memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan Tengku bisa
menerima.”
Sofjar membawa tulisan tangan Natsir itu ke Kuala Lumpur. Dengan bantuan Tan Sri
Ghazali Shafii, yang lama duduk dalam kabinet, surat sampai ke tangan Abdul Rahman.
Segera setelah membaca surat Natsir, ia berkata, ”Datanglah mereka besok di tempat
saya.” Delegasi Indonesia diterima esok harinya. Hubungan kedua negara berangsur cair.
Menurut Deliar Noer, peraih gelar doktor pertama dalam bidang ilmu politik di
Indonesia, Natsir menyambut kelahiran rezim baru dengan penuh harapan. ”Ia berharap
penyelewengan pemerintahan Soekarno bisa diluruskan,” Deliar menulis dalam
Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa.
Natsir mengeluarkan pernyataan pers yang mendukung Orde Baru, atas permintaan
Soedjono Hoemardani, asisten pribadi Soeharto. Permintaan itu disampaikan mantan
Duta Besar Republik Indonesia di Roma, Mohammad Rasjid. Sebagai imbalannya,
Soedjono berjanji memberikan keleluasaan kepada Natsir dalam melakukan gerakan
politik. Ternyata itu janji kosong belaka.
Dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Natsir berniat menghidupkan kembali Majelis
Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai yang berdiri pada November 1945 dan
dibubarkan oleh Soekarno 15 tahun kemudian.
Pada 15 Agustus 1966, apel akbar umat Islam digelar di Masjid Al-Azhar, Jakarta.
Sekitar 50 ribu orang hadir, termasuk Sjafroeddin dan tokoh pergerakan seperti
Prawoto Mangkusasmito, Asaat, Mohammad Roem, dan Kasman Singodimedjo. Mereka
menuntut pemerintah mengizinkan pendirian kembali Masyumi.
Soeharto menolak. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap akan memicu
persoalan. Soeharto juga melarang tokoh Masyumi memimpin partai yang baru didirikan,
yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Para tokoh pergerakan Islam awalnya
berharap Natsir memimpin partai itu. Melihat situasi yang tak mungkin, Mohammad Roem
dijadikan alternatif. Ternyata ini pun tak berhasil.
Walau terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres I Parmusi di Malang, 4-7 November
1968, Roem dilarang tampil. Penguasa belakangan merestui H.M.S. Mintaredja yang
akomodatif dengan pemerintah. Dialah yang kemudian mengubah Parmusi menjadi
Muslimin Indonesia, lalu berfusi dengan PSII, Perti, dan Nahdlatul Ulama ke dalam
Partai Persatuan Pembangunan pada 1973.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, yang pernah bekerja seruang dengan Natsir di Lembaga
Pusat Pengembangan Masyarakat, Cikini, Jakarta, sang tokoh tak kecewa dengan
kegagalan menghidupkan kembali Masyumi. Belasan tahun kemudian, Natsir berkata
kepada Yusril: ”Partai itu kan tergantung kita. Kalau merasa tidak perlu ada partai, nggak
usah bikin partai.” Natsir pun keluar dari jalur politik: mendirikan Dewan Dakwah
Islamiyah Indonesia.
Toh, ia tetap banyak membantu rezim Soeharto. Pada 1971, misi Soeharto ke Jepang
untuk memperoleh kredit gagal. Tak lama setelah itu, Natsir berkunjung ke Jepang. Ia
bertemu dengan tokoh-tokoh Kaidanren, organisasi pengusaha negeri itu. Ia meyakinkan
kelompok pengusaha itu agar tak mengabaikan Indonesia.
Para pengusaha itu menjelaskan bahwa Soeharto datang pada waktu yang salah. Mereka
berharap kunjungan dilakukan setelah Undang-Undang Kredit selesai dibuat. Mereka
juga telah menyampaikan hal itu sebelumnya kepada Departemen Luar Negeri Indonesia.
Tapi Soeharto tetap pergi.
Takeo Fukuada, yang ketika itu menjadi Menteri Keuangan Jepang, mengatakan pada
1993, ”Beliaulah yang meyakinkan kami tentang perjuangan masa depan pemerintah Orde
Baru di Indonesia.” Walhasil, Jepang mengucurkan pelbagai bantuan dan pinjaman guna
menopang ekonomi Indonesia yang runtuh pada akhir rezim Orde Lama.
Pengaruh Natsir di negara-negara Timur Tengah juga banyak membantu rezim Orde
Baru. Suatu hari pada 1970, Ekki Syachroeddin menemuinya. Aktivis Himpunan
Mahasiswa Islam itu menyampaikan pesan Ali Moertopo, staf khusus Soeharto, agar
Natsir menjajaki kredit dari negara-negara Arab. ”Saya katakan kepada Ekki, baik saya
bersedia. Tak perlu dibiayai, sebab saya memang akan ke sana untuk kongres,” Natsir
bercerita kepada Tempo pada 1971.
Natsir meminta syarat kepada Ekki: sebelum berangkat dipertemukan dengan Soeharto.
”Tidak usah lama, tiga menit saja,” katanya. ”Agar kalau berbicara di sana ada harganya.
Sebab, saya orang partikelir.” Hingga mantan perdana menteri itu berangkat, pertemuan
tak dilakukan. Tapi Natsir tetap memenuhi permintaan Ali Moertopo.
Ia mengirim surat kepada pemerintah Kuwait: ”Saya beberkan bahwa selama ini mereka
menanam uang mereka ke Eropa, yang justru menguntungkan Yahudi. Mengapa mereka
tidak juga mengirimkan uang mereka ke Indonesia?” Surat yang profokatif itu tak
direspons.
Suatu malam Ali Moertopo datang ke rumah Natsir. Merasa gagal memenuhi keinginan
pemerintah, Natsir minta maaf kepada tamunya. Tapi Moertopo berkata: ”Sudah
berhasil. Pemerintah Kuwait setuju menanam modalnya di bidang perikanan laut.”
Tentu Natsir gerah dengan berbagai penyimpangan rezim Soeharto. Pada 1980, ia
menandatangani Petisi 50 bersama tokoh seperti Sjafroeddin, Kasman, Boerhanoeddin,
Abdul Harris Nasution, Anwar Harjono, juga Ali Sadikin. Mereka mempersoalkan pidato
Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung. Hasilnya, mereka semua dilarang pergi ke luar
negeri.
Larangan itu terus dikenakan kepada Natsir pada 1990, ketika Universiti Kebangsaan
Malaysia dan Universiti Sains Pulau Minang mengundangnya untuk menerima gelar doktor
kehormatan. Ia juga tetap dicekal di ujung usianya, ketika beberapa negara menawarinya
berobat. Ia tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada Sabtu tengah
hari, 6 Februari 1993.
Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, mengenang perjumpaan
terakhirnya dengan Natsir di rumah sakit. ”Saya sedih melihat keadaan rumah sakit yang
tidak layak untuk seorang pemikir besar Islam. Beliah layak mendapatkan layanan yang
lebih baik,” kata Anwar.
Rezim Orde Baru yang banyak dibantu Natsir melupakan sang tokoh di akhir hayatnya.
Baju Pengantin buat Bambang
Hubungan Natsir dan Soeharto tergolong dingin. Tapi kedua putri tokoh itu
sering saling berkirim penganan.
Suatu Lebaran di awal 1970-an. Tiga tokoh kemerdekaan itu berangkat dengan mobil
beriringan: Mohammad Natsir, Sjafroeddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap.
Bertolak dari rumah Natsir di Jalan H O.S. Cokroaminoto Nomor 46, Jakarta Pusat,
mereka menuju kediaman pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana Nomor 8.
Natsir ditemani Muhammad Yunan Nasution, sekretaris jenderal terakhir Partai Majlis
Syura’ Muslimin Indonesia (Masyumi). ”Aba naik mobil sedan Holden Australia dengan
sopir,” kata Ahmad Fauzie Natsir, anak bungsu Natsir yang ketika itu 20-an tahun. Ia
mengingat atap mobil ayahnya berwarna krem, sisi badannya hijau.
Tiba di Cendana, rombongan para mantan perdana menteri itu disambut Soeharto. Sang
tuan rumah lalu mempersilakan mereka menikmati hidangan hari raya di ruang dalam.
Ketika itu Soeharto baru dua tahun menjadi presiden, menggantikan Soekarno.
Natsir, yang sebelumnya pernah menjadi perdana menteri dan Menteri Penerangan,
lantas menyeruput minuman yang tersedia sembari menunggu. Namun, acara ngobrolngobrol,
yang sebenarnya diharapkan untuk menjalin komunikasi informal dengan sang
penguasa baru, tak kunjung tiba. Sang tuan rumah tak juga duduk menemani tamunya.
Rombongan pun memilih pamit. ”Datang, salaman, lalu pulang,” tutur Natsir kepada
Ramlan Mardjoned, asisten pribadinya, suatu ketika.
Kejadian ini, menurut Ramlan, berulang hingga tiga hari raya berikutnya. Pada
kesempatan keempat, Natsir dan para tokoh Partai Masyumi itu tak lagi menyambangi
Jalan Cendana. ”Sempat juga terdengar, ada orang Sekretariat Negara yang menanyakan
mengapa para tokoh ini tak lagi datang ke Cendana,” kata Ramlan.
”Persentuhan Lebaran” Natsir dan Soeharto ini dikenang oleh orang-orang di sekitar
keduanya sebagai momen terdekat hingga mereka meninggal puluhan tahun kemudian.
”Memang interaksi keduanya tidak banyak,” kata Yusril Ihza Mahendra, yang pernah
menjadi penulis naskah pidato Soeharto sekaligus anak buah Natsir.
Saat bekerja di Sekretariat Negara, Yusril mengaku sempat mendengar seseorang
mengadu kepada Soeharto bahwa ia dekat dengan Natsir. Soeharto tidak mendepak
Yusril karena kedekatan ini. ”Yusril masih muda,” ujar Soeharto memberi alasan
mempertahankan Yusril. Kisah ini didengar Yusril dari mulut Moerdiono, Menteri-
Sekretaris Negara saat itu.
Amien Rais berkisah tentang sisi ”bermusuhan” Soeharto dan Natsir. Selama Soeharto
berkuasa, tak sekali pun Natsir diundang untuk menghadiri acara kenegaraan, misalnya
saat peringatan 17 Agustus. Ini berbeda dengan Soekarno, yang berseberangan dengan
Natsir soal komunisme tapi tetap mengundangnya ketika peringatan proklamasi. ”Bung
Karno mau menyalami dan menanyakan kabar Pak Natsir,” kata mantan Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat itu.
Suatu hari pada Juli 1981, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan
panggilan Buya Hamka meninggal dunia. Natsir dan Soeharto kebetulan bertemu di rumah
duka. Keduanya tak bersalaman atau bertegur sapa. Menurut Ramlan, setelah berdoa di
dekat jenazah Hamka, Soeharto beranjak ke sisi lain ruangan yang telah disediakan.
”Padahal,” kata Ramlan, ”saat itu Pak Natsir ada di dekat jenazah.”
Kejadian yang sama berulang saat melayat ibu Azwar Anas, Menteri Perhubungan pada
masa Soeharto, yang wafat sekitar tahun 1990. Natsir masih berkerabat dengan Azwar
lewat tali perkawinan. Presiden Soeharto dan sejumlah menteri tiba lebih dulu. Ketika
Natsir datang, Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie yang dikenal sebagai
anak emas Soeharto bergegas menyambut Natsir dan memperkenalkan diri.
Namun kehangatan hanya muncul di luar rumah duka. Soeharto sama sekali tak menyapa
Natsir. Para menteri pun ”mengikuti petunjuk” bosnya: bersikap dingin kepada Natsir.
Hanya satu kalimat diucapkan Soeharto kepada tokoh kemerdekaan itu: ”Silakan jadi
imam, Pak.” Menurut Sitti Muchliesah, anak sulung Natsir, itu diucapkan ketika salat
jenazah hendak digelar.
Menurut Fauzie, dokumentasi momen unik ketika Natsir menjadi imam Soeharto itu tak
pernah muncul di media massa. Ia mengaku sempat meminta salinan foto kepada
beberapa pihak, termasuk Azwar Anas, ternyata gagal. Foto-foto bersejarah itu disita
protokoler Istana agar tidak dipublikasikan.
Meski hubungan Natsir dan Soeharto terlihat jauh dari hangat, interaksi anak sulung
kedua tokoh ini malah sebaliknya. Sitti Muchliesah atau biasa disapa Lies sempat ikut
pengajian di rumah Siti Hardijanti Rukmana pada 1980-an. ”Lebih dari setahun,” katanya.
Suatu ketika pengajian sedang berlangsung. Soeharto datang ke rumah putri sulungnya
itu. Tutut memperkenalkan Lies kepada ayahnya, juga kepada semua tamunya. Pada hari
Lebaran, Tutut mengirimi Lies kue kering. Lies membalasnya dengan rendang paru kering.
”Kabarnya tidak ada orang lain boleh ikut makan paru yang saya kirim,” Lies mengenang
sambil tersenyum.
Lies juga ikut berperan ketika Bambang Trihatmodjo, anak kedua Soeharto, menikahi
Halimah Agustina Kamil pada Oktober 1981. Lies ketika itu menjadi anggota Yayasan
Pembina Pembangunan Sumatera Barat di Jakarta—belakangan berganti nama menjadi
Yayasan Bunda, yang kerap menangani pesta pernikahan ala Minang.
Sesuai dengan adat Minang, Lies menyiapkan satu setel baju pengantin warna biru untuk
Bambang. Ia juga menyediakan topi khas berbentuk tanduk kerbau. ”Halimah membelinya
dari saya,” kata Lies. ”Harganya sekitar Rp 250 ribu.” Panitia pernikahan dibagi menjadi
dua kelompok dan Lies kebagian membantu pengantin pria.
Beberapa saat sebelum keberangkatan rombongan pria ke rumah mempelai perempuan,
Lies sempat melihat Soeharto meminta seorang anggota panitia membenahi sarung ala
Minang yang dikenakannya. Lipatan sarungnya yang khas agak berubah. Lies masih ingat,
”Ada juga yang ketar-ketir ketika itu, anak Natsir kok bisa masuk Cendana?”
Natsir, Politikus Intelektual
Oleh : Anwar Ibrahim :Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia
PERTEMUAN pertama dengan Pak Natsir adalah juga introduksi saya secara
intim dengan Indonesia. Perkenalan itu terjadi pada 1967, ketika hubungan
diplomatik di antara kedua negara—Indonesia dan Malaysia—pulih setelah
mengalami konfrontasi. Sebelum pertemuan itu, saya hanya menghidu
Indonesia dari sedikit pengetahuan sejarah melalui novel-novel Abdoel Moeis,
Marah Roesli, Hamka, dan lain-lain.
Pada masa konfrontasi, saya terpukau oleh pidato-pidato Soekarno di hari Lebaran
melalui Radio Republik Indonesia siaran Medan, yang saya dengar di kampung saya di
Pulau Pinang. Ayah saya, yang ketika itu anggota parlemen dari partai pemerintah,
ternyata tak senang dengan keasyikan saya ini.
Maka, ketika Himpunan Mahasiswa Islam yang dipimpin Cak Nur menyambut saya dan
beberapa pemimpin mahasiswa Malaysia di Indonesia, tak ubahnyalah itu laksana
menemui kekasih yang belum pernah ditemui. Rekan-rekan HMI, seperti Fahmi Idris,
Mar’ie Muhammad, dan Ekky Syahruddin membawa saya, yang ketika itu baru berumur
sekitar 20 tahun, menemui Pak Natsir. Karena saya begitu muda, dan melihat Pak Natsir
sebagai mantan perdana menteri, pernah memimpin Masyumi—aliansi partai dan
organisasi Islam yang terbesar di dunia—saya lebih banyak mendengar dari berkatakata.
Apa yang terkesan bagi saya hingga hari ini dari pertemuan yang pertama itu adalah
sosok, sikap, dan tingkah beliau yang amat sederhana. Selepas pertemuan dengan Pak
Natsir, saya ke Bandung, dan di sana saya dibawa ke sebuah toko buku Van Hoeve yang
secara zahirnya kelihatan usang dan berdebu. Toko buku tersebut merupakan penerbit
karya-karya besar kajian Indonesia, seperti karya Van Leur, Indonesian Trade and
Society, dan karya B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies. Di toko itu, dan di atas
lantainya yang berdebu, saya menemukan kedua buku tersebut serta dua jilid Capita
Selecta, lantas membelinya.
Sejak zaman muda saya memang memberikan perhatian terhadap peran, ide, gagasan,
serta ideologi dalam perjuangan dan gerakan politik. Saya kagum terhadap
intelektualitas dan gagasan para filsuf. Melalui Capita Selecta saya tampak sosok
intelektual Mohammad Natsir. Melaluinya saya mengenali Henri Pirenne, nama yang kini
mungkin kurang dikenal, tapi di masa itu tesisnya mencetuskan polemik besar di
universitas-universitas di Eropa dan pengkaji-pengkaji tamadun Barat. Muhammad et
Charlemagne, yang ditulis oleh Pirenne, melontarkan gagasan bagaimana Islam menjadi
faktor penentu dalam sejarah Eropa. Ketika itu tesis ini sungguh radikal, tapi sekarang
sudah diterima umum di kalangan sarjana bahwa tanpa Islam, tamadun Barat tidak akan
menghasilkan renaisans, tradisi rasionalisme, dan humanisme.
Sejak pertemuan pertama itu, setiap ke Jakarta dan mengunjungi Pak Natsir, saya
diperkaya oleh imbauan baru berkaitan dengan isu umat Islam, sosial, dan politik
mutakhir. Tatkala saya sudah membentuk Angkatan Belia Islam Malaysia, beliau
senantiasa mengingatkan saya akan realitas sosial di Malaysia, dengan kehadiran jumlah
masyarakat Cina, India, dan lain-lainnya yang substantif. Beliau sangat positif dan
senantiasa menggalakkan interaksi serta dialog di antara organisasi Islam dan
masyarakat bukan Islam. Sewaktu menjadi Menteri Keuangan, tatkala memacu
pertumbuhan ekonomi, saya sering mengulangi pesan Mohammad Natsir, jangan kita
membangun sambil merobohkan: membangun gedung sambil merobohkan akhlak,
membangun industri sambil menindas pekerja, membina prasarana sambil memusnahkan
lingkungan.
Pada 2004-2006 saya di Universitas Oxford, Inggris, dan beberapa universitas lainnya
di Amerika Serikat, khususnya di Universitas Georgetown. Di universitas ini saya
memberikan mata kuliah yang khusus tentang rantau ini, karena selama ini kajian Islam
kontemporer hanya bertumpu di Timur Tengah dan negara-negara Arab, tempat
resistansi terhadap demokrasi begitu kuat, sehingga muncul persepsi bahwa Islam tidak
sejajar ataupun compatible dengan demokrasi.
Saya merasakan pengkaji-pengkaji Islam kontemporer di Barat tidak berlaku adil
terhadap Natsir dan perjuangan umat Islam Indonesia umumnya. Sekiranya mereka
mengkaji pemikiran Natsir dan Gerakan Masyumi serta sejarah ”demokrasi
konstitusional” di Indonesia sebelum dihancurkan oleh Orde Lama, persoalan
compatibility atau kesejajaran Islam dan demokrasi itu tidak akan timbul. Satu-satunya
sarjana Barat yang berlaku adil terhadap Natsir dan Masyumi sebagai pelopor
constitutional democracy di dunia membangun selepas Perang Dunia Kedua ialah sarjana
besar Herbert Feith, yang magnum opus-nya berjudul The Decline of Constitutional
Democracy in Indonesia.
Namun saya tidak melihat Pak Natsir sebagai demokrat yang terisolasi. Beliau berada di
dalam tradisi Islam Indonesia yang inklusif, dari tokoh seperti Oemar Said Cokroaminoto,
Agus Salim, dan Wahid Hasyim. Di negara Arab kita menyaksikan
pembenturan yang tajam antara tokoh-tokoh sekularis dan tokoh-tokoh islamis, antara
Taha Hussain dan penghujah-penghujahnya dari Universitas Al-Azhar. Di Indonesia saya
tidak menyaksikan pertembungan yang sebegini antara Sutan Takdir Alisjahbana yang
memiliki orientasi yang hampir sama dengan Taha Hussain dan tokoh-tokoh Islam.
Negosiasi kreatif antara intelektual sekuler tapi tidak bermusuhan dengan Islam, dengan
intelektual muslim yang ditampilkan oleh Natsir, amat bermakna bagi generasi muda
muslim di Malaysia. Di Kuala Lumpur hari ini terdapat anak-anak muda yang mengunyah
Polemik Kebudayaan, tapi mereka juga sebahagian dari gerakan Islam yang meneliti
Capita Selecta. Debat Natsir-Soekarno tentang negara Islam dan sekularisme juga
menarik bagi mereka dan mereka kira masih relevan dalam negosiasi Islam serta ruang
awam di Malaysia.
Tapi tulisan Natsir yang paling tersebar luas di Malaysia ialah Fiqud Dakwah. Saya selaku
Presiden ABIM ketika itu mencetaknya, termasuk menerbitkannya ke dalam edisi Jawi
dan menjadikannya teks usrah ataupun grup studi kami. Saya begitu terkesan oleh buku
ini karena metode dakwahnya bersifat moderat dan berhikmah. Melalui metode ini,
ABIM dapat melebarkan sayapnya hingga menjadi organisasi massa dan gerakan Islam
yang bergaris sederhana.
Pada awal 1980-an, ketika saya sedang menjabat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan,
saya berkunjung ke Indonesia. Saya ingin menemui Pak Natsir di kediamannya, tapi beliau
lebih dulu menemui saya di hotel. Saya sangat terharu karena sikapnya yang merendah,
sedangkan dia merupakan pemikir Islam besar. Maka saya mengundang beliau ke kamar
untuk bersarapan pagi.
Natsir sedang menghadapi tekanan dari pemerintah, karena dia terlibat dengan Petisi
50. Ternyata pertemuan itu menimbulkan keributan di kalangan intel Orde Baru. Maka,
ketika saya menemui Pak Harto, saya jelaskan bahwa Pak Natsir ibarat bapak saya di
Indonesia dan bahwa pertemuan kami hanya mengobrol secara umum tentang umat Islam
di Pakistan dan Arab Saudi. Pak Harto hanya diam mendengar penjelasan saya.
Terakhir kali saya selaku Timbalan Perdana Menteri menemui Pak Natsir di hospital
ketika beliau sedang tenat. Suasana memilukan dan menyayat hati, saya sedih melihat
keadaan hospital, dan saya merasakan layanan sebegini tidak layak untuk seorang pemikir
Islam besar. Saya rasa wajar beliau mendapat layanan yang lebih baik. Beberapa bulan
kemudian, saya mendapat berita beliau telah berpulang ke rahmatullah. Beliau sudah
pergi, tapi legasinya masih menanti apresiasi yang adil dari luar rantau ini.
Berpetisi tanpa Caci Maki
Suara kritis Natsir tak lekang oleh usia tua. Aktivitasnya di Petisi 50
menunjukkan ia demokrat sejati.
UDARA sejuk Turki di akhir April 1980 tak sanggup mendinginkan pikiran Mohammad
Natsir. Presiden Liga Musim Sedunia yang sedang memimpin sidang membahas konflik
etnis Yunani dan Turki di Siprus ini mendadak jatuh sakit. Dokter tak menemukan gejala
mencurigakan di tubuh laki-laki 72 tahun itu.
Rupanya Natsir memikirkan politik di dalam negeri. ”Pikiran saya terganggu oleh pidato
Soeharto,” kata Natsir setiba di Jakarta, seperti diceritakan Andi Mappatehang Fatwa
kepada Tempo akhir Juni lalu.
Pidato yang merisaukan Natsir adalah ceramah tambahan Presiden Soeharto tanpa teks
di muka Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru, Riau, 27
Maret 1980. Soeharto berbicara tentang asas tunggal Pancasila yang, menurut dia, di
masa lalu dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik.
Soeharto meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum. Tahun 1980 adalah
puncak perseteruan dua faksi di tubuh ABRI. Satu kelompok—yang menikmati kekuasaan
dengan memangku pelbagai jabatan publik—mendukung Soeharto, kelompok lain
menentang gagasan ini dan menginginkan ABRI netral.
Tiga pekan kemudian, 16 April 1980, Soeharto menegaskan kembali seruannya di Markas
ABRI Cijantung, Jakarta Timur. Ucapan Soeharto yang terkenal: ”Lebih baik kami culik
satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 agar tidak terjadi kuorum.” Satu kalimat lain yang menunjukkan sikapnya
sebagai otokrat: ”Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila.”
Selain itu, sekelompok jenderal purnawirawan gundah. Bekas pemimpin ABRI yang
tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat lalu berkumpul di gedung
Granadi di kawasan Semanggi. Mereka mengundang tokoh dan aktivis sipil untuk
membahas pidato itu. A.M. Fatwa ikut hadir. Ketika itu dia pegawai kantor pemerintah
daerah Jakarta yang dipecat karena sering berdakwah mengkritik pemerintah.
Pertemuan 5 Mei 1980 itu menyimpulkan: Soeharto perlu ditanya soal isi pidatonya. A.M.
Fatwa bersama aktivis muda lain lalu bergerilya mengumpulkan tanda tangan sejumlah
tokoh untuk mendukung enam butir ”Pernyataan Keprihatinan”. Yang menyusun adalah
Slamet Bratana-ta, Menteri Pertambangan kabinet pertama Orde Baru.
Pucuk dicita ulam tiba, Natsir langsung teken ketika disodori pernyataan itu. Fatwa
berhasil mengumpulkan 50 tanda tangan tokoh tentara, polisi, anggota parlemen, dosen,
birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Supaya konstitusional, yang bertanya
kepada Soeharto semestinya Dewan Perwakilan Rakyat. Media massa waktu itu dilarang
menyiarkan suara kelompok oposisi. Maka berduyunlah 30 dari 50 orang penanda tangan
itu ke Senayan, 13 Mei 1980.
Natsir didaulat menyampaikan maksud mereka menyambangi Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daryatmo. Chris Siner Key Timu, bekas Pembantu Rektor III Universitas Atma
Jaya, Jakarta, mengisahkan kembali pidato mantan perdana menteri Natsir yang
dianggapnya sangat bijak. ”Bagi seorang presiden, pidato lisan atau tertulis sama nilainya
di mata masyarakat. Kami ingin bertanya apa maksud pidato itu.”
Pernyataan itu menuai reaksi keras pemerintah. Soeharto menjawabnya lewat surat ke
Dewan tanggal 1 Juni. Ali Moertopo, Komandan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban,
menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintah karena menyiratkan usul pergantian
pemimpin nasional.
Dari Ali Moertopo jugalah nama ”Petisi 50” berasal. Padahal para tokoh yang prihatin itu
membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi—sebuah forum yang
didirikan pada 1978 oleh A.H. Nasution dan Muhammad Hatta. Barangkali karena lebih
singkat dan gampang diingat, nama Petisi 50 lebih dikenal publik sampai sekarang.
Petisi 50 dianggap ”musuh utama” pemerintah Soeharto. Para tokohnya menjalani hidup
yang sulit. Bisnis keluarga mereka kocar-kacir karena tak bisa mendapatkan kredit bank.
Bahkan beredar kabar Soeharto ingin mengirim mereka ke Pulau Buru—pulau di Maluku
yang menjadi gulag tahanan politik pengikut Partai Komunis Indonesia. Namun rencana itu
konon digagalkan Jenderal M. Jusuf, Panglima ABRI yang menentang tentara berpolitik.
”Sewaktu dimintai konfirmasi, Pak Jusuf tak menyangkal,” kata Chris Siner, laki-laki asal
Flores kelahiran 1939.
Karena dianggap menyeret-nyeret Natsir dalam Petisi, A.M. Fatwa dikecam aktivis
Himpunan Mahasiswa Islam dan pengikut Masyumi—partai Natsir yang dibubarkan
Soekarno. ”Aktivis HMI sudah banyak yang menjadi pejabat. Mereka merasa terancam
dengan Petisi itu,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kini 69 tahun
itu.
Penanda tangan Petisi 50 juga terkena cekal. Natsir, pemimpin sejumlah organisasi
muslim dunia, batal menghadiri pelbagai konferensi di negara-negara lain. Ia sudah biasa
dengan perlakuan buruk pemerintah. Ia pernah bentrok dengan Soekarno soal gagasan
Nasakom. Sewaktu pengumuman cekal pemerintah Soeharto diumumkan, Natsir hanya
berujar, ”Mungkin karena sudah tua, mereka takut saya nyasar.”
Sikap Natsir yang sebenarnya ia tuliskan dalam buku Indonesia di Persimpangan Jalan
(1984). Tindakan itu, tulisnya: suatu kebiasaan yang kita temui dalam sistem diktator
atau feodal abad pertengahan. Itu puncak kegusaran Natsir yang dikenal lemah lembut.
Semua orang dekatnya bersaksi Natsir tak pernah menggunjing atau memaki orang lain.
Meski dicekal dan rumah-rumah mereka diawasi intel, anggota Petisi 50 tak surut.
Mereka rutin bertemu setiap Selasa sore di rumah Ali Sadikin, bekas Gubernur Jakarta
yang menjadi motor kelompok ini. ”Meski tak rutin, Pak Natsir sering datang,” kata
Fatwa. ”Dia juga menjadi donatur Petisi.”
Pertemuan rutin itu berlangsung lebih dari 20 tahun. Setiap Selasa mereka berdiskusi
dan bertukar gagasan tentang soal-soal kenegaraan atau membahas situasi politik. Setiap
17 Agustus pada peringatan kemerdekaan, Petisi mengeluarkan maklumat atau
memorandum yang isinya mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi-politik Orde Baru.
Petisi, menurut Chris, menjadi tempat pertemuan kembali para tokoh pendiri bangsa.
Padahal sekali waktu Ali Sadikin pernah marah besar kepada Natsir karena menentang
kebijakannya melegalkan judi dan melokalisasi pelacur di Kramat Tunggak. ”Kalau Pak
Natsir ke luar rumah harus pakai helikopter, karena jalan Jakarta saya bangun dari uang
judi,” ujar Ali Sadikin. Natsir tak bereaksi.
Chris dan Fatwa mengenang, Natsir adalah seorang demokrat sampai ke tulang sumsum.
Suatu kali dalam diskusi, Sjafroeddin Prawiranegara berkata, dalam demokrasi, paham
komunis sekalipun tak bisa dilarang. Reaksi Natsir, diceritakan Chris Siner, ”Kalau
komunisme tidak baik, kita hadang paham itu lewat pemilu.”
Meski ia ulama zuhud, pendiri partai Islam terbesar pada 1950, Chris tak pernah
mendengar Natsir mendesakkan pandangannya tentang Islam. Sekali Natsir berkata
kepada Chris yang Katolik, ”Bagi saya nilai-nilai Islam itu inspirasi. Akan saya
perjuangkan nilai-nilai itu secara demokratis.”
Satu warisan Natsir yang terkenal, yang lahir manakala diskusi Petisi 50 berlangsung
panas dan runcing: kita sepakat untuk tidak sepakat.
Generator Lapangan Dakwah
Setelah Soekarno melarang Masyumi dan Soeharto menolak memulihkannya,
Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Giat bersuara
antisekularisasi.
Azan magrib bersenandung di ujung hiruk-pikuk Tanah Abang, Jakarta. Kios dan toko di
jantung dagang itu baru saja mengunci pintu. Seruan muazin tersiar dari pengeras suara
Masjid Al-Munawwarah, Jalan Kampung Bali I, Rabu dua pekan lalu. Masjid 20 x 15 meter
ini berjarak seratus meter dari pusat niaga. Likuran pria segera membangun dua saf
salat.
Pada gang empat meter, masjid dua lantai itu menyimpan titik penting perjalanan sejarah
Mohammad Natsir. Di sini, 41 tahun lalu, persisnya 27 Februari 1967, Natsir mendirikan
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Lembaga penyeru akidah dan nilai Islam ini tercatat
dalam Akta Notaris Syahrim Abdul Manan Nomor 4, tanggal 9 Mei 1967. Sejumlah tokoh
Masyumi punya andil.
Mereka bekas Menteri Agama H M. Rasjidi, bekas Menteri Luar Negeri Mohammad
Roem, dan bekas Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia-Gubernur Bank
Sentral Sjafroedin Prawiranegara. Ada bekas perdana menteri Burhanuddin Harahap;
Kasman Singodimedjo; Osman Raliby; Yunan Nasution; dan bekas Duta Besar untuk Irak,
Datuk Palimo Kayo. ”Di Dewan Dakwah Pak Natsir berpolitik melalui dakwah,” kata Ketua
Umum Dewan Dakwah Syuhada Bahri, 54 tahun.
Sebelumnya, kata Syuhada, saat memimpin Masyumi, Natsir berdakwah di medan politik.
Dewan Dakwah lahir tujuh bulan setelah Natsir keluar dari penjara di Jalan Keagungan,
Jakarta, akibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat
Semesta. Keterlibatan Natsir dalam ”pemberontakan” ini mendorong Presiden Soekarno
memberangus Masyumi pada 1960. Januari 1967, bekas petinggi Masyumi meminta Orde
Baru merehabilitasi partai berasas Islam ini. Tapi Soeharto menolak.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, penulis disertasi yang membandingkan Masyumi dengan
Jamaat al-Islami Pakistan, Dewan Dakwah lahir untuk melanjutkan napas hidup dakwah.
Saat mendirikan Masyumi pada 1945, Natsir memang mendedikasikan partai untuk Islam.
Jadi, kata dia, meski Masyumi tidak lagi ada, Natsir tetap berdakwah.
Ada pendapat yang menyebut Dewan Dakwah lahir karena Natsir ingin membendung
giatnya penyebaran agama selain Islam, terutama Kristen. Yusril menyebut, saat itu,
organisasi Islam yang lahir lebih dulu kurang peduli terhadap soal ini. Tapi Amien Rais,
bekas Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah yang dekat dengan Natsir,
menyatakan tak setuju atas persepsi ini. ”Saya kira bukan karena Kristen,” katanya.
Bagi Amien, dakwah sudah mendarah daging dalam tubuh Natsir. Penyebaran Kristen tak
menjadi faktor penting, meski sikap keras Natsir terhadap Gereja tampak menjelang
kedatangan Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia Pada 1989. Ia bersama Rasjidi, KH
Masjkur, dan KH Rusli Abdul Wahid mengirim surat ke Vatikan. Isinya, meminta Paus
tidak menyalahgunakan diakonia, pelayanan masyarakat, untuk mengkristenkan orang.
Pada 1976 pemimpin Islam, Katolik, dan Kristen dalam konferensi internasional tentang
misi Kristen serta dakwah Islam di Chambessy, Swiss, sepakat untuk tidak saling
memurtadkan.
Di Munawwarah, tokoh Masyumi itu membuat daftar masalah dakwah Islam. Salah
satunya, perlu membangun sistem, mutu, dan teknik dakwah Islam. Mereka merumuskan
program kerja melatih mubalig (penceramah agama) dan calon mubalig. Dewan Dakwah
juga membuat riset penyokong dakwah. Aneka buku, majalah, dan brosur dicetak untuk
membekali juru dakwah ilmu keagamaan serta ilmu pengetahuan umum.
Dewan Dakwah membangun strategi dakwah di semua lini, termasuk sekolah, kampus,
pesantren, dan daerah terpencil di Indonesia. Natsir ingin Dewan Dakwah menggarap
lapangan dakwah yang tidak dikerjakan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan
Islam. Menurut Syuhada, Dewan Dakwah justru untuk mendukung organisasi Islam itu.
”Kami ibarat generator di belakang rumah, tapi cahayanya menerangi semua ruang,”
katanya.
Natsir melihat, Indonesia awal Orde Baru masuk fase dijauhkannya masyarakat dari
urusan ideologi dan politik. Natsir dan kalangan Dewan Dakwah cemas akan sekularisasi
yang menggila. Ini merujuk pada Nurcholish Madjid, yang mengusung pembaruan Islam
berkredo ”Islam yes, partai politik Islam no”. Buku Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran
Islam, dan buku tulisan bekas Rektor Institut Agama Islam Negeri Jakarta Harun
Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, dianggap turut menyuburkan
sekularisasi.
Di panggung dunia, Natsir bukan orang kemarin sore. Pada 1957 ia pernah memimpin
sidang Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Dunia di Damaskus, Suriah. Nama
Natsir kian moncer di forum dunia Islam setelah mendirikan Dewan Dakwah. Pada 1967
ia wakil Presiden Muktamar Alam Islami yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Pada 1969
Natsir menjadi anggota World Muslim League, Mekkah, Arab Saudi.
Tiga tahun kemudian Natsir menjadi anggota Majlis A’la al-Alam lil Masajid (Dewan
Masjid Sedunia), berpusat di Mekkah. Pada 1980 dia menerima penghargaan dari Raja
Faisal dari Arab Saudi karena berjasa pada Islam. Pada 1985 menjadi anggota Dewan
Pendiri The International Islamic Charitable Foundation, Kuwait. Setahun berikutnya
Natsir menjadi anggota Dewan Pendiri The Oxford Centre for Islamic Studies, London,
Inggris, dan anggota majelis Umana’ International Islamic, University, Islamabad,
Pakistan.
Natsir berkantor di Dewan Dakwah, yang semula ruang bersekat kayu lapis lantai dua
Munawwarah. Pada 1973, kata Syuhada, Dewan Dakwah pindah ke Jalan Kramat Raya 45,
Jakarta. Setahun kemudian pindah ke Jalan Diponegoro 42, rumah Rasjidi. Saat itu,
Rasjidi Direktur Kantor Rabithah Alam Islami di Jakarta. Satu setengah tahun
kemudian, Natsir memindahkan Dewan Dakwah kembali ke Kramat Raya. Di sana, kini
berdiri gedung Dewan Dakwah berlantai delapan dan Masjid Al-Furqon.
Anwar Ibrahim, saat menduduki posisi Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan
Malaysia pada 1980-an, kerap bertandang ke rumah Natsir di Jalan Cokroaminoto 45,
Jakarta, tanpa protokoler. Tapi Yusril Ihza Mahendra, saat masih mahasiswa Hukum
Universitas Indonesia, adalah orang yang dididik langsung oleh Natsir. Mereka aktif di
Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat di Cikini.
Di kantornya di Kramat Raya, tamu Natsir tak berhenti mengalir. Syuhada, yang lima
tahun seruangan dengan Natsir sejak 1976, mengisahkan tamu datang dari berbagai
penjuru Indonesia, mulai pagi hingga petang. Kepentingannya, mulai urusan sekolah,
dakwah, permohonan bantuan, hingga konsultasi masalah perkawinan. ”Tak sedikit orang
dari jauh bertamu sekadar minta nama untuk anaknya,” ujar Syuhada.
http://serbasejarah.wordpress.com 91
Aba, Cahaya Keluarga
Demokratis dalam mendidik anak-anak, Natsir selalu menyampaikan pesanpesannya
dengan tersirat.
”Orang yang pakai jilbab itu adalah sebaik-baiknya muslimah. Tapi yang tidak
pakai jilbab jangan dibilang enggak baik.”
Pernyataan itu datang dari Mohammad Natsir. Pejuang Islam yang gigih itu
menyampaikan pandangannya tentang jilbab kepada sejumlah pelajar yang datang ke
kantor Dewan Dakwah pada awal 1980-an. Ketika itu pemerintah melarang murid
mengenakan jilbab di sekolah. Sejumlah pelajar menentang aturan itu dan berujung ke
pengadilan. Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Sekretariat Negara, yang dijuluki
Natsir Muda, menjadi pembelanya.
”Mereka berkeras soal jilbab. Kalau tidak berjilbab dianggap tidak baik,” Yusril berkisah
kepada Tempo. Natsir pun menegur para pelajar yang dinilainya cenderung meremehkan
orang Islam tak berjilbab. ”Saya tidak melihat manusia dari jilbab,” kata Natsir seperti
dituturkan Yusril.
Natsir, sang pejuang. Dia dikenal sebagai pendidik yang keras, tapi moderat dan
demokratis dalam menerapkan ajaran Islam. Dia tidak mewajibkan jilbab kepada istri dan
anak-anaknya. Nurnahar, istri Natsir, seperti laiknya orang Melayu dan umumnya warga
Masyumi. Sehari-hari dia tampil berkebaya panjang atau baju kurung tanpa kerudung.
Ketika menghadiri acara keluarga atau melayat, Natsir baru mengingatkan Nurnahar
agar berkerudung.
Mengingatkan pun, menurut Sitti Muchliesah atau Lies, putri sulung Natsir, tidak dalam
bentuk perintah. Aba, panggilan anak-anak kepada ayahnya, cukup berkata, ”Kamu kan
muslimah.” Kalimat pendek ini langsung dipahami keempat anak perempuan Natsir.
Dalam berpakaian, Natsir hanya mengharuskan anak-anaknya berbusana santun. Itu
artinya, tidak bercelana pendek dan berbaju you can see alias baju tak berlengan. Satu
kali, Lies mengenakan blus pendek tanpa lengan. Aba tak menegur langsung. Dia hanya
berpesan kepada Ummie, panggilan istrinya, ”Beri tahu Lies jangan pakai yang
kependekan.”
Masih soal pakaian, ada kenangan yang berkesan bagi Anies, putri Lies, cucu pertama
Natsir. Satu kali, sepulang kuliah, Anies mampir ke rumah kakeknya di Jalan
Cokroaminoto. Dia datang mengenakan rok mini yang sedang jadi mode. Tatkala hendak
pulang, Natsir memberinya uang sambil berkata, ”Ini untuk beli celana panjang.” Teguran
halus.
Sekalipun keempat putrinya telah menunaikan ibadah haji, Natsir tak memaksa mereka
mengenakan jilbab. ”Menurut Aba, berjilbab itu harus dari diri kita,” tutur Lies, yang kini
berusia 72 tahun.
Natsir juga tidak melarang keluarganya bergaul dengan non-muslim. Bergaul dengan
teman-teman lelaki pun diizinkan sang ayah. ”Kami boleh nonton bioskop asal rame-rame,
paling telat pulang pukul 10 malam.”
Dalam salah satu surat kepada anak-istrinya, Natsir mendorong kelima anaknya aktif di
organisasi kepemudaan. Misalnya Himpunan Muslim Indonesia atau Pandu Islam.
Organisasi, menurut dia, dapat menjadi taman pendidikan yang melengkapi apa yang tidak
didapat di sekolah. ”Aktif berorganisasi akan memberi bekal masa depan,” begitu pesan
Aba dalam surat yang dia tulis tepat pada usianya yang ke-50, 17 Juli 1958.
Sikap demokratis Natsir tampak jelas di meja makan. Dia mengizinkan anak-anaknya
berdebat apa saja, meskipun kadang Ummie tidak berkenan karena perdebatan
mengganggu suasana makan. ”Aba suka tersenyum menyimak perdebatan kami,” kata Lies.
Suasana seperti ini tanpa disadari telah membentuk dan mempengaruhi cara berpikir
kelima anak Natsir. ”Khususnya menghadapi tantangan hidup,” Lies melanjutkan.
Pada masa penjajahan Jepang, sekolah Pendidikan Islam (Pendis) yang didirikan Natsir di
Bandung ditutup. Dia lalu membentuk madrasah di rumah adik iparnya di Jakarta. Selain
anak-anaknya, masyarakat di sekitar madrasah ikut serta menjadi murid. Natsir juga
mengajak teman-temannya menjadi ustad dan ustadzah. ”Setiap sore kami mengaji dan
belajar tentang Islam,” kata Lies, yang dikaruniai tiga putra-putri.
Bagi Natsir, pesantren atau madrasah bukanlah satu-satunya sistem pendidikan yang
bisa menghasilkan orang beriman. Pesantren, menurut Natsir, dapat menelurkan orang
berakhlak tetapi buta terhadap perkembangan dunia. Padahal, Islam mendorong umat
mencapai kemajuan lahir batin, dunia dan akhirat.
Itu sebabnya dia tidak melarang anak-anaknya aktif berkesenian. Lies diizinkan
mengikuti pementasan sandiwara di sekolahnya, SMA 1 Boedi Oetomo. Entah kenapa,
ketika sandiwara yang disutradarai Koentjoroningrat itu hendak dipertunjukkan untuk
umum di Gedung Kesenian Jakarta, Aba melarang Lies ikut serta. ”Saya kecewa tapi
berusaha memahami keputusan Aba,” tutur Lies, yang bersuamikan Agus Alwi yang juga
berasal dari Minang, Sumatera Barat.
Di mata anak-anaknya, ia selalu menyampaikan pesan secara tersirat. Dia juga orang yang
berpikiran jauh ke depan. Sewaktu tinggal di Jakarta, Aba melarang anak-anaknya
belajar berenang. ”Kami memahami, pakaian renang selalu minim,” kata Lies. Tapi, ketika
tinggal di Maninjau, Sumatera Barat, Aba menyuruh anak-anak belajar berenang di
danau. ”Belakangan kami mengerti, di danau kami sekaligus belajar menghadapi bahaya
yang tidak akan ditemui di kolam renang,” kata Aisyahtul Asriah, putri keempat Natsir.
Natsir, sang pendidik. Dia tak begitu setuju anak-anaknya bekerja di perusahaan milik
negara maupun swasta. Natsir lebih suka anak-anaknya menggeluti dunia pendidikan. Toh,
dia tak bisa berbuat banyak ketika Hasnah Faizah, putri ketiganya, berganti haluan dari
asisten dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia,
menjadi staf sebuah badan usaha milik negara.
Di kemudian hari, keluarga paham mengapa Natsir tak begitu suka anak-anaknya bekerja
di perusahaan. ”Aba khawatir, sifat kami berubah karena bekerja di perusahaan yang
mengutamakan keuntungan,” kata Aisyah. Menurut Aba, hal itu bisa mempengaruhi
hubungan di rumah. Waktu bersama keluarga menjadi berkurang. Padahal, bagi Aba,
Aisyah mengenang, makan sebaiknya bersama keluarga setidaknya sekali dalam sehari.
Sebagai Vice President World Muslim Congress, yang bermarkas di Karachi, Pakistan,
dan anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islami, yang berpusat di Mekkah, Natsir bisa
berangkat haji setiap tahun. Tapi tak sekali pun dia memanfaatkan fasilitas tersebut
untuk memberangkatkan anak-anaknya berhaji. ”Fasilitas itu hanya untuk mengajak
Ummie sekali,” papar Abi—sebutan akrab Aisyah. Walhasil, kelima anaknya berhaji
dengan biaya sendiri.
Selama menjadi pejabat pemerintah, hampir tak ada kemewahan yang dinikmati anak dan
istrinya. Rumah pribadi pun baru dimiliki setelah Natsir bebas dari penjara pada 1967,
jauh setelah penggemar biola ini tak lagi berpangkat.
Suatu ketika Fauzi, anak bungsu Natsir, meminta dibelikan sepeda motor kepada Aba.
Sang ayah menolak dengan berkata, ”Memangnya tidak ada bus atau kereta api?” Natsir
amat mempedulikan pendidikan. Beberapa kali Lies meminta bantuan ayahnya untuk
membayar biaya kuliah anak-anaknya. ”Tanpa ragu Aba turun tangan,” tutur Lies.
Natsir juga membebaskan putra-putrinya memilih jurusan sekolah dan tempat bekerja.
Lies, misalnya, memasuki Jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia. Karena banyak
faktor, termasuk biaya dan kondisi politik yang belum aman, Lies harus meninggalkan
bangku kuliah di semester kedua.
Natsir memutuskan, Lies dan adiknya, Asma Faridah, sebaiknya konsentrasi saja pada
urusan rumah tangga. Tapi adik-adik Lies, yakni Aisyah, Hasnah, dan si bungsu Ahmad
Fauzi Natsir, menyelesaikan kuliah.
Selain Fauzi, ada lagi satu anak lelaki Natsir, yakni Abu Hanifah, yang meninggal pada
usia 13 tahun karena tenggelam di kolam renang. ”Aba menangis sendirian ketika Hanif
wafat. Sebelum pergi, almarhum sempat memijat-mijat kaki Aba,” kata Lies. Sebuah
buku memoar berjudul Aba Sebagai Cahaya Keluarga kini sedang disiapkan Lies.
Tangisan itu berulang ketika Natsir kehilangan sang istri. Nurnahar meninggal pada Juli
1991, dalam usia 86. Lima puluh tujuh tahun, Ummie mendampingi Aba dengan setia.
Dalam salah satu suratnya, Natsir menulis: Ummie sadar jalan hidup yang Aba tempuh
sama sekali tidak memberi jaminan hasil yang tetap. Tapi Ummie rela dan berani naik
perahu Aba yang oleng itu, sama-sama menempuh samudera hidup yang penuh risiko. Tak
terlukiskan betapa bersyukurnya Aba kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Ummie
atas kebahagiaan hidup yang Aba rasakan.”
Sebelum jenazah sang istri diberangkatkan ke makam, Natsir sendiri yang menyampaikan
pidato pelepasan. Dua tahun kemudian, Natsir dimakamkan di samping makam Nurnahar.
Kata Lies, ”Seperti keinginan Aba.”
Semua Bermula di Jalan Lengkong
Natsir menggagas lahirnya perguruan tinggi swasta Islam di Indonesia. Memadukan
pendidikan Barat dan Timur.
Jika tembok di bengkel di Jalan Lengkong Besar Nomor 16, Bandung, bisa bicara,
sungguh banyak kisah tentang Natsir dan kegelisahannya. Tembok-tembok itu akan lebih
fasih bertutur—daripada para pemiliknya sekarang—bahwa nun pada 1931, bengkel mobil
yang dulu sebuah rumah milik Haji Yunus yang disewa Mohammad Natsir tersebut adalah
sebuah tempat lahirnya Pendidikan Islam (Pendis).
Tembok-tembok nun di Jalan Lengkong Nomor 74 juga bisa bercerita—dengan keahlian
buku sejarah, karena kini tak ada lagi yang tahu—bahwa alamat ini adalah tempat tinggal
Natsir bersama istrinya yang sekaligus memperlakukan rumah itu sebagai sekolah.
Bukan hanya warga Bandung, melainkan sebagian besar masyarakat Indonesia tak
mengenal Natsir dan perhatiannya terhadap pendidikan Islam. Padahal Natsir adalah
salah satu penggagas lahirnya perguruan tinggi swasta Islam yang pertama di Indonesia.
Syahdan di Bogor pada 17 Juni 1934, Natsir menyampaikan pidatonya dalam rapat kaum
muslim. Maju atau mundurnya salah satu kaum, kata Natsir seperti yang termuat dalam
kumpulan tulisan pemikirannya, Capita Selecta Jilid I, bergantung sebagian besar kepada
pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu. Ketika usianya masih
26 tahun, Natsir sudah memikirkan bagaimana harus memajukan bangsanya: lewat
pendidikan.
Sistem pendidikan ala Barat juga menjadi keprihatinannya yang lain. Menurut Natsir,
pendidikan Barat yang diberikan pada masa penjajahan Belanda semata-mata untuk
mengisi otak. Natsir menilai jiwa murid tetap saja kosong. Sementara itu, pendidikan di
pondok pesantren dan madrasah memang bisa menghasilkan orang-orang yang beriman
serta berakhlak baik, tapi sayangnya mereka buta terhadap perkembangan dunia.
Kegelisahan inilah yang menyebabkan Natsir nekat mendirikan perguruan Pendis.
Keprihatinannya terhadap kondisi dunia pendidikan kala itu yang dianggapnya kurang
lengkap serta persoalan jumlah sekolah yang tak memadai dan ditambah lagi banyaknya
anak yang tak punya kesempatan belajar membuat Natsir bersemangat terjun dalam
dunia pendidikan. Tentu saja karena modalnya sangat minim, Pendis pada masa
kelahirannya lebih mirip tempat kursus yang terdiri atas murid-murid yang terbatas.
Secara perlahan jumlah murid bertambah dan mendapat suntikan dana dari Muhammad
Yunus, tempat kursus itu pun berubah menjadi sekolah yang memadukan sistem
pendidikan ala Barat dan Islam. Semua mata pelajaran yang ada di sekolah versi
pemerintah Belanda juga diajarkan di Pendis. Selain itu, Pendis tetap menyelenggarakan
pelajaran kesenian, menyanyi. Sekali setahun Pendis menyelenggarakan acara sandiwara,
musik, dan tari-tarian. Sandiwara Pendis waktu itu sangat terkenal di Kota Bandung.
Perbedaan Pendis dengan sekolah peninggalan Belanda hanyalah mata pelajaran agama
Islam yang menjadi pelajaran wajib serta salat Jumat dilakukan bersama-sama di
sekolah. Inilah konsep yang selalu didengungkan Natsir bahwa pendidikan harus integral,
bersatu padu, di antara elemen-elemen yang bisa menjadikan manusia sebagai sosok yang
lengkap.
Lulusan sekolah guru dan setingkat sekolah menengah pertama Pendis waktu itu, seperti
termuat pada buku Mohammad Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan
Perjuangan yang disusun Yusuf Abdullah Puar, banyak mengajar di sekolah-sekolah
swasta Muhammadiyah. Ada juga alumni Pendis yang mendirikan HIS Pendis di kota-kota
lainnya di luar Bandung. Meski saat sekolah yang dibangunnya sedang tak ada dana,
Natsir terpaksa harus tega menggadaikan gelang emas istrinya, Nurnahar. Gelang itu
akan ditebus kembali setelah punya uang. Nurnahar adalah guru taman kanak-kanak di
Pendis dan setelah menikah dengan Natsir pada 1934 lebih dikenal dengan sebutan
Ummi.
Dari Pendis, berkembanglah pemikiran dan gagasan Natsir berikutnya. Lahirlah sekolahsekolah
yang lain, seperti Universitas Islam Indonesia; Universitas Islam Bandung;
Universitas Islam Sumatera Utara, Medan; dan Universitas Muslimin Indonesia
Makassar.
Universitas Islam lahir dari pemikiran tokoh-tokoh pergerakan sebelum Indonesia
merdeka. Waktu itu Indonesia yang masih dijajah Belanda hanya memiliki dua perguruan
tinggi negeri: Universitas Indonesia dan Bandung Technische Hooge School, embrio
Institut Teknologi Bandung, yang pendiriannya dimotori pemerintah Belanda. Satu lagi,
Institut Pertanian Bogor masih menjadi bagian dari Universitas Indonesia. Belum ada
satu pun sekolah atau perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh orang-orang pribumi
muslim. Setelah Jepang masuk pada 1942, pada 19 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai). Lembaga ini
dibentuk pemerintah Jepang sebagai janji untuk memerdekakan Indonesia.
Setelah BPUPKI terbentuk, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Ahmad Mas’oed
Lutfie menjelaskan para tokoh pergerakan kemerdekaan, seperti Mohammad Hatta,
waktu itu berpikir untuk membuat sekolah. ”Mereka berpikir, masak nanti Indonesia
sudah merdeka tapi tidak mempunyai tempat untuk melahirkan calon-calon penerus
bangsa,” katanya.
Waktu itu sekolah memang masih sangat kurang. Jadi, menurut Lutfie yang juga
menjabat Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, tokoh-tokoh pendiri
negara ini sudah memikirkan visi jauh ke depan bagaimana meningkatkan kualitas sumber
daya manusia lewat pendidikan.
Rencana pendirian Sekolah Tinggi Islam pun dimatangkan dengan dibentuknya panitia
yang diketuai sendiri oleh Hatta. Natsir, yang sudah memiliki pengalaman ketika
memimpin perguruan Pendis selama 1932-1942, ditarik Hatta ke Jakarta. Natsir duduk
dalam susunan pengurusan Badan Wakaf pendirian Sekolah Tinggi Islam sekaligus
menjadi Sekretaris Dewan Pengurus dan anggota Dewan Kurator. Pada 8 Juli 1945
berdirilah perguruan tinggi ini di Jakarta, sehingga perguruan tinggi ini lahir sebelum
Hari Kemerdeka-an 17 Agustus.
Namun, karena situasi genting, kata Rektor Universitas Islam Indonesia Edy Suandi
Hamid, pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946.
Sekolah Tinggi Islam pun ikut pindah ke Yogyakarta dan dibuka kembali. Setahun
kemudian, sekolah ini berganti nama menjadi University Islam Indonesia dan pada 1963
berubah lagi menjadi Universitas Islam Indonesia.
Saat pertama kali didirikan, jumlah mahasiswa hanya 14 orang, jumlah pengajar tetap
tiga orang, dan hanya terdiri atas empat fakultas. Setelah 63 tahun, wajah Universitas
Islam Indonesia banyak berubah. Bahkan Hatta atau Natsir pun mungkin tidak mengira
sekolah ini bisa berkembang pesat. Jumlah mahasiswa yang aktif kini 20 ribu orang,
dosen tetap dan tidak tetap 900 orang, serta ada delapan fakultas yang siap menampung.
Bahkan sekolah ini sudah berhasil membangun rumah sakit bertaraf internasional di
Yogyakarta.
Tak hanya sekolah, kata Lutfie, Natsir juga turut memberikan sumbangan Rp 60 juta
pada 1972 ketika Masjid Salman di ITB yang mulai dibangun sejak 1957 tak kunjung
selesai karena kekurangan dana. Masjid itu akhirnya selesai juga dan menjadi masjid
kampus pertama di Tanah Air. Gagasan mahasiswa mendirikan masjid di kampus itu lagilagi
juga diilhami oleh pemikiran Natsir.
Natsir pula yang ikut mencarikan dana bagi pendirian Akademi Agama dan Bahasa Arab
Bukittinggi yang didirikan pada 1975. Menurut Sekretaris Yayasan Aqabah Indra Syam,
setelah dua tahun berdiri dan menumpang di gedung Sekolah Teknik Menengah
Muhammadiyah, Natsir berhasil mengumpulkan dana untuk membangun kampus Akabah di
Jalan Sutan Syahrir.
Sayang, sejak pemerintah mengubah kurikulum pendidikan pada 1996, akademi ini
berubah fungsi menjadi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan madrasah diniyah
alawiyah. Kurikulum akademi ini harus disamakan dengan sekolah tinggi Islam lainnya. Tak
ada lagi akademi yang tadinya bertujuan mendidik calon ulama.
Sampai akhir hayatnya, Natsir tetap konsisten dengan pilihannya. Baginya, kaum muslim
wajib memberikan suar kepada tiap-tiap pendidik muslim dalam mengemudikan perahu
pendidikannya.
Beberapa Kenangan
Belasan tahun berpulang, Natsir masih dikenang secara khusus dalam ingatan
banyak orang. Berikut ini beberapa petikan pengalaman sejumlah tokoh yang
mengenal Natsir secara pribadi.
Lukman Hakiem, 51 tahun (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/bekas redaktur Media
Dakwah)
Saya mengenal Natsir ketika saya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam di
Yogyakarta pada 1983. Saya sering berkunjung ke kantornya di Dewan Dakwah di
Jakarta. Ada beberapa kejadian yang selalu muncul dalam kenangan saya manakala saya
mendengar namanya.
Pernah dia memarahi saya habis-habisan. Ini terkait dengan tulisan saya di majalah
Kiblat. Untuk menarik pembaca, kami membuat laporan mengenai Al-Quran. Di sampul
majalah, kami menulis judul: ”Al-Quran Ditinjau Kembali”. Ketika itu Pak Natsir berusia
79 tahun.
Ditinjau di sini maksudnya dibaca kembali. Saya berusaha menelepon untuk menjelaskan
secara langsung, tapi telepon diangkat orang lain. Lalu Pak Natsir menelepon saya dan
mengatakan, ”Tidak ada bincang-bincang!” Telepon ditutup. Saya berpikir, ”Habis nih,
saya.” Ternyata kemarahannya tak berlanjut.
Selanjutnya adalah perdebatan panas yang berakhir obrolan santai. Ini terjadi ketika
saya bekerja di majalah Media Dakwah milik Dewan Dakwah. Suatu ketika, dia
mengirimkan memo kepada pemimpin redaksi. Pak Natsir meminta majalah ini tidak
memuat tulisan seseorang karena isinya dinilai bermasalah. Ini terjadi sekitar 1992.
Saya protes dan mendatangi rumahnya. ”Apa bedanya Anda dengan Soeharto yang
melarang penulisan?” Pak Natsir balas mendebat hingga menunjuk-nunjuk saya. Ini
berlangsung sekitar setengah jam. Terkadang dia memukul meja di ruang tamu.
Meski alot, saya sebagai bawahannya tidak diusir, apalagi dipecat. Kami sepakat tak ada
titik temu. Lalu kami alihkan pembicaraan ke topik lain. Dan dia bisa mengobrol dengan
relaks bahkan tertawa. Pak Natsir mengantar saya sampai ke teras ketika saya pamit.
Chris Siner Key Timu, 68 tahun (Penanda tangan Petisi 50)
Saya kenal Mohammad Natsir sebagai pelaku sejarah, sebagai mantan perdana menteri,
pengusul Mosi Integral yang menyelamatkan terpecahnya Indonesia. Kemudian ia
menentang komunisme sehingga bentrok dengan Soekarno.
Sikap kritis terhadap pemerintah tetap ia perlihatkan di masa Orde Baru.
Kami bersama menandatangani Petisi 50 pada Mei 1980, yang isinya mempertanyakan
pernyataan Presiden tentang asas tunggal. Pak Natsir selalu hadir dalam diskusi di rumah
Ali Sadikin. Saya melihat dia gigih, tidak berjuang untuk kebanggaan dan kebesaran
dirinya.
Hidupnya sederhana sekali. Hal itu ditularkan kepada kami yang muda-muda. Kalau
berdebat amatlah santun. Tidak membalas kata-kata kasar. Saya tak pernah mendengar
dia memaksakan pandangan, misalnya soal Islam. Dia mengirim bunga ke rumah saya kalau
Natal, saya ke rumahnya setiap Lebaran di Jalan Cokroaminoto di Menteng, Jakarta
Pusat.
Mohammad Chudori, 83 tahun (Bekas wartawan Antara dan Jakarta Post)
Saya mulai berkunjung ke rumah Pak Natsir di Jalan Jawa 28, Jakarta Pusat, pada 1945.
Waktu itu saya tinggal di Bogor dan menjadi salah satu pendiri Himpunan Mahasiswa
Islam di sana. Rumahnya kecil, tapi penghuninya banyak sekali. Selain keluarga, ada
sejumlah kerabat yang tinggal di sana. Saya menganggap rumah itu seperti rumah saya
sendiri. Saya sering makan dan tidur di sana.
Sekitar 1948, saya menjadi letnan dua Tentara Keamanan Rakyat dan melatih Laskar
Hizbullah di Bogor. Setelah Siliwangi hijrah ke Yogyakarta, Laskar masih menyimpan
senjata. Waktu itu saya dihubungi utusan Kartosoewirjo. Dia mengajak saya menjadi
anggota Negara Islam Indonesia. Mereka ingin menguasai Laskar. Saya menjawab bahwa
saya sudah dibaiat. Tapi utusan itu memaksa. Saya khawatir karena mendengar kabar ada
kawan di Bandung ditembak karena menolak bergabung.
Saya pun menemui Pak Natsir. Dia dengan tenang menjawab, ”Hanya kamu yang bisa
memutuskan mau bergabung dengan mereka atau tidak.” Saya akhirnya memutuskan
tetap bersama Hizbullah dan Masyumi.
Herman Nicolas Ventje Sumual, 85 tahun (Proklamator Permesta)
Saya pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Mohammad Natsir pada 1957 di
Padang, Sumatera Barat. Ketika itu kami membicarakan rencana Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia. Selain kami, yang hadir ketika itu antara lain
Sjafroeddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Djojohadikusumo.
Pertemuan ini berlangsung karena tidak ada kelanjutan dialog di Jakarta untuk
menyatukan kembali dwitunggal Soekarno-Hatta.
Dari persinggungan saya dengan Natsir, saya harus jujur mengatakan dia adalah sosok
pemimpin bangsa.
Setelah itu, saya tidak banyak berhubungan dengan dia hingga kemudian kami bertemu
kembali dengan status tahanan setelah Jakarta memberangus pergolakan. Kami
ditempatkan di Rumah Tahanan Militer Jakarta. Saya ingat pada setiap akhir tahun
masing-masing tahanan berpidato. Ketika gilirannya tiba, Natsir selalu mengucapkan:
”Mudah-mudahan ini pidato kita yang terakhir.”
Setelah peristiwa 30 September 1965, orang-orang Partai Komunis Indonesia bergabung
bersama kami di tahanan. Setahun kemudian, 26 Juli, datanglah Adnan Buyung
Nasution—yang ketika itu sebagai jaksa. Dia membawa surat dan mengumumkan kepada
kami: ”Bapak-bapak mulai hari ini bebas.”
Amien Rais, 64 tahun (Bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Pertama kali mengenal Natsir secara pribadi setelah 1980-an. Saya sering ke rumahnya
di Menteng, ke Masjid Munawwarah di Kebon Kacang, kemudian Dewan Dakwah di Gang
Kramat, Jakarta Pusat. Di rumahnya terpampang potongan ayat terakhir surat Al-
Ankabut, yang menyerukan manusia berjuang ikhlas di jalan Allah. Saya kira ini yang menjadi
dorongan semangat dia berjuang.
Jauh sebelum kenal dekat, saya sudah akrab dengan namanya. Kebetulan ibu saya
pengagum Natsir. Suatu ketika Natsir datang ke Solo ada rapat Masyumi. Saya bangga
sekali karena saya membacakan Al-Quran dalam acara tersebut. Ketika itu saya kelas VI
sekolah rakyat. Toh, ibu saya sempat kecewa melihat Natsir memegang gelas dengan
tangan kiri. Rupanya di mata Ibu, Natsir harus sempurna.
Pada 1957, ketika saya kelas I sekolah menengah pertama, terjadi peristiwa
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta. Ibu
mengatakan, kalau Natsir menang, kita pindah ke Padang. Terpengaruh Ibu, saya mulai
kagum kepada Natsir. Saya makin kagum ketika membaca buku karangannya, Capita
Selecta. Ia menguasai ilmu agama dan pengetahuan umum yang luas.
Semua tulisan bersumber dari Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli
2008

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: