Kekuasaan Politik : Tinjauan Al-Qur’an

Maret 17, 2011 pukul 2:53 am | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar

Segera setelah Rosululloh SAW wafat, maka muncullah persoalan kekuasaan politik yang “diperselisihkan” oleh kalangan Muhajirin dan Anshor. Persoalan ini dapat di selesaikan dengan di angkatnya Abu Bakar sebagai Khalifah dan mendapat bai’at ummat. Dalam waktu yang tidak lebih dari tiga dasa warsa muncullah persoalan serupaantara Khalifah Ali Bin Abi Thalib kw dengan Mu’awiyah yang berakhir dengan naiknya Mu’awiyah sebagai Khalifah. Mu’awiyah kemudian mengembalikan Sistem Islam dalam pengangkatan Khalifah ke Sistem Jahiliyah dengan mengangkat Yazid bin Mu’awiyah sebagai penggantinya Ummat Islam kemudian melihat bagaimana perebutan kekuasaan politik terjadi dalam dinasti yang bersaing dan dalam lingkup dinasti itu sendiri. Keadaan ini bukan tidak mendapat reaksi yang keras dari ummat, akan tetapi penentangan umat selalu dapat dipatahkan oleh penguasa pada zamannya, pergantian kekuasaan politik hanyalah pergantian dinasti yang berkuasa dengan Sistem yang sama.

Pemikiran politik sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Karya perintis semisal the Republic karya Plato (428-348 SM) dan buku Politics dari Aristoteles (384-322 SM) merupakan karya perintis dalam pemikiran politik, khususnya dalam khasanah budaya Barat. Meskipun demikian kedua karya ini mempengaruhi juga para pemikir muslim di abad-abad berikutnya, Al-Farabi (260-399 H/870-950 M), Ibnu Sina (370-428 H/980-1037 M) membuktikannya. Kenyataan ini bukan berarti para pemikir muslim tersebut hanya dipengaruhi pemikiran politik di Negeri Barat saja, karena sebelumnya sudah muncul beberapa karya tulisan para fuqaha seperti Imam Abu Hanifah (180-250 H/699-767M) dan Abu Yusuf. Demikian juga dalam karya Imam Syafi’I (150-204 H) pemikiran politik dapat ditemukan. Hanya saja sebagai fiqh pemikiran mereka lebih bersifat legalistik normatif karena berakar pada teks Al-Qur’an dan Sunnah. Memasuki abad ke Lima Hijriyah, pemikiran legalistik normatif ini mengambil pula unsur kesejarahan seperti dalam karya Al-Mawardi dan Al-Farra. Pemikiran normatif yang memiliki dasar filsafat moral terlihat dalam karya Imam Ghazali, dan sosiologis historis terlihat dalam tulisan Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M).

Perkembangan baru kemudian terjadai memasuki abad ke 19 ketika terjadi kontak dengan peradaban Barat, kalangan “Pembaharu” kemudian berusaha menerapkan konsepsi kekuasaan politik Barat secara Radikal. Turki Utsmani adalah keKhilafahan yang kemudian tidak mampu mempertahankan eksistensinya, ia dibubarkan pada bulan Oktober 1923. Di India Abdur-Rahman Al-Dahwali (1703-1762) mengemukakan gagasan agar Sistem pemerintahan monarchi diganti dengan Sistem pemerintahan yang sudah dikembangkan oleh Khulafa Rasyidin.

Pada akhirnya pemikiran politik di kalangan Ummat Islam bertumpu pada dua bentuk, pertama adalah pemikiran politik yang bertumpu pada peradaban Barat dengan bentuk yang radikal dan moderat. Artinya yang mengambil perdaban Barat secara utuh dan membebaskan setiap institusi politik dari agama, disisi lain adalah yang mengambil peradaban Barat yang dipandang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kelompok terakhir terlihat seperti yang dikembangkan oleh Ahmad Riza dan Pangeran Sahabuddin dari Turki Muda. Kedua adalah pemikiran politik yang bertumpu pada ajaran Islam, pemikiran ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemikiran yang ingin mengembalikan ajaran Qur’an dan Sunnah dengan bersumber kepad fiqih para Imam Mazhab dan para Mujtahid pengikut mereka, aliran ini bisa disebut aliran Tradisional, dalam konteks Turki bisa dilihat pada diri Nemik Kemal (1840-1897) yang menjadi pelopor gerakan Pan-Islamisme. Dalam konteks Indonesia pemikiran yang “Purisme” terlihat dalam karya Tjokroaminoto (1882-1934) Islam dan Sosialisme yang memperkenalkan ajaran sosialisme dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, dan sebuah reglemen umum bagi umat Islam yang disampaikan Pertai Syarikat Islam Indonesia tahun 1934 dalam Program Azas dan Program Tandhim, dimana setiap butir reglemen bertolak dari Al-Qur’an dan setiap artikel berdasarkan Hadits Rosululloh SAW. Sayangnya pemikiran Tjokroamitono ini tidak memasyarakat secara umum, sehingga generasi muda muslim Indonesia berikutnya sudah kurang mengenal karya menumental pendahulunya sendiri. Meskipun kenyataan ini harus disadari sebagai buah dari usaha serius kalangan musuh Islam yang berusaha memutuskan rantai perjuangan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang menurut Hasan Al-Banna menjadi penyebab keterhambatan perjuangan Islam.

Kenyataan sejarah umat Islam dan perkembangan pemikirannya ternyata membuahkan konsepsi politik yang beragam, sesuai dengan latar belakang dan pendekatan yang digunakan, bahkan ada yang berpendapat bahwa Islam tidak memerlukan Sistem Politik seperti yang dikenal ummat. Salah satu karya tentang ini dapat dilihat pada buku Ali Abdur-Raziq “Islam dan Pemerintahan”, dalam lingkup Indonesia bisa dibaca dalam buku karya Wali Al-Fatah yang dalam kekinian berkembang dikalangan aktivis Jami’atul Muslimin.

Pada kenyataannya Islam sebagai Sistem nilai mencakup segala aspek kehidupan manusia, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya semata, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Aqidah Islam menggariskan bahwa umat Islam haruslah mengikuti Islam secara Kaffah1. Diantara ajaran Islam terdapat juga ajaran yang berkenaan dengan kehidupan Politik, karena itu sebagai konsekuensi perintah tersebut maka umat Islam berjuang untuk menegakan negara, meskipun Al-Qur’an tidak memerintahkan langsung untuk mendirikan Negara. Dalam al-Syiyasah wa al-Syari’ah, Ibnu Taimiyah menulis bahwa, wilayah atau organisasi politik bagi persoalan manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya agama tidak akan tegak kokoh. Dan karena Alloh SWT mewajibkan kerja al-amru bil ma’ruf wa al-nahya ‘anil munkar serta menolong pihak yang teraniaya dan menegakkan keadilan serta hudud tidaklah mungkin akan sempurna kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan2. Pendapat Ibnu Taimiyah ini kemudian oleh DR. Zaidan disimpulkan bahwa menegakan Daulah Islamiyah merupakan perkara yang wajib untuk melaksanakan hukum syari’ah3. Bila dikaitkan dengan Al-Qur’an maka pendapat Fazlur Rahman patut diperhatikan, dia berkata bahwa bila Al-Qur’an berbicara tentang puasa dalam satu ayat saja maka hampir sepertiga ayat Al-Qur’an diperuntukkan untuk membangun suatu kekuasaan yang efektif demi melindungi kepentingan dan daerah kekuasaan kaum Muslimin4. Dalam Al-Qur’an tidak ada satupun kehidupan manusia yang tidak mendapatkan sorotan, sehingga pendapat orang yang memisahkan Islam dari kekuasaan adalah pemikiran yang tidak memiliki landasan teoritik yang solid. Al-Qur’an mengatakan “Katakanlah, sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Alloh Rabb semesta alam” (QS. 6:162). Ibadah menurut konsep Ibnu Taimiyah adalah sebuah konsep komfrehensip tentang semua yang dicintai Alloh, baik ucapan maupun perbuatan yang gamblang dan tidak kelihatan.

Sistem kekuasaan yang disinggung dalam Al-Qur’an tersebut adalah satu institusi politik yang bernama Negara. Inilah yang berfungsi sebagai alat pemaksa terhadap anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Dr. Amien Rais, dalam makalahnya mengatakan bahwa Islam adalah Dien dan Daulah. Pendapat ini bukan berarti mensejajarkan alat dan ajaran, mendudukan sama tinggi dien sebagai wahyu yang bersifat immutable dengan negara yang bersifat mutable seperti kekhawatiran Dr. Syafi’i Ma’arif6 atau sampai mengagungkannya dengan menganggap pranata Tuhan seperti ungkapan Hegel “a God like creatur”, pendapat tadi harus dipandang sebagai satu gambaran bahwa Islam tidak memisahkan hal yang sakral dan profan, dunia dan akhirat seperti ajaran Kristen. Ajaran Kristen misalnya mengatakan bahwa “Kerajaan-Ku bukan di dunia ini”7 atau “Berikan kepada kepada kaisar apa yang wajib kau berikan pada kaisar dan pada Alloh apa yang wajib kamu berikan pada Alloh”8. Berbeda dengan itu Isla justru sangat percaya keharmonisan antara agama dan politik. Karena tidak ada satupun dimensi kehidupan yang luput dari sorotan wahyu. Al-Qur’an mengatakan “Masuklah kamu ke dalam Islam secara Kaffah” (QS. 2:208), dalam dikatakan seorang muslim manakala belum menyerahkan hidup dan kehidupannya di atur oleh Islam9 Imam Khoemaeni menyatakan bahwa berdirinya pemerintahan Islam adalah suatu pra syarat untuk pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri. Al-Qur’an sendiri seringkali mengajak manusia dan kaum muslimin untuk menjalankan berbagai urusan politik mereka, ini merupakan dasar legislasi dan penjelasan teologis bagi revolusi dan aktivitas revolusioner sepanjang sejarah, dan merupakan sebab dan sasaran dari gerakan Islam yang meliputi ruang dan waktu.

Dalam kelompok yang sepakat bahwa Islam membutuhkan suatu institusi politikpun umat terpecah, sebagian memandang bahwa Sistem Politik Islam hanyalah kekhalifahan. Kekhalifahan terakhir adalah Turki Utsmani (s/d 1924) setelah itu maka kewajiban ummat untuk menegakkan kembali kekhalifahan, hanya yang di sayangkan dengan pendapat ini mereka kemudian menolak tegas-tegas upaya pembentukan kekhalifahan melalui pembentukan Sistem Politik negara sebagai basis awal dengan alasan langkah seperti itu hanyalah wujud dari ajaran Nasionalisme yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri.

Perbedaan pendapat demikian jelas-jelas sangat tidak menguntungkan umat Islam, kesatuan ummat yang dituntut Al-Qur’an dalam konteks bangsapun sukar terwujud, akibatnya ummat Islam semakin lemah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ummat Islam, khususnya di Indonesia belum mampu mewujudkan idealisme Islam seperti ungkapan Al-Qur’an bahwa wa kalimatillah hiya al ulya10 dan wa antum al-a’laun in kuntum mu’minin11. Idealisme Islam di atas menuntut ummat untuk tidak bercerai berai12 dan jika berselisih kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah13. Dikaitkan dengan perbedaan pandangan mengenai pemikiran politik di atas maka implikasinya adalah pentingnya pembahasan mengenai kekuasaanpolitik dalam persepsi Al-Qur’an.

Al-Qur’an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya14 dan tidak kebengkokan di dalamnya15 seluruh isi Al-Qur’an semenjak diturunkan Alloh kepada Rosululloh Muhammad SAW adalah terpelihara karena sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Adz-Dzikra dan Kamilah yang memeliharanya.16 Alloh lah yang menjamin keaslian, kebenaran, dan kemurnian Al-Qur’an dan Al-Qur’anlah satu satunya kitab suci yang senantiasa terjaga dari setiap usaha pemalsuan yang dilakukan manusia. Dalam Islam Al-Qur’an menjadi sumber rujukan yang pertama dan utama untuk menetapkan suatu hal, di dalamnya terkandung seluruh inti ajaran Islam yang di bawa oleh Rosululloh SAW. Dengan gambaran itulah pembahasan kekuasaan politik dalam tulisan ini di gali dari ayat-ayat Al-Qur’an sebagai rujukan utama dan pertama. Ada tiga istilah dalam Al-Qur’an yang sangat erat relevansinya dengan pembahasan tentang kekuasaan politik, Istilah tersebut adalah Al-Mulku, As-Sulthon, dan Al-Hukmu.

Al-Mulku berakar pada kata mim, lam, dan kaf yang mengandung makna pokok “keabsahan dan kemampuan”. Dari makna yang pertama terbentuk kerja malaka – yamliku – mulkan artinya menguasai. Dari sini diperoleh kata malik dan mulk masing-masing artinya raja dan kekuasaan. Dalam Al-Qur’an penggunaannya bisa dilihat pada surat Al-Baqaraah ayat 247. “Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Alloh telah membangkitkan untuk kamu Thalut sebagai malikMereka menjawab, “Bagaimana ia mempunyai mulku atas kami, padahal kami lah yang berhak memegang mulki darinya, karena ia tidak memiliki kekayaan”. Ayat ini menceritakan penolakan Bani Israil atas kepemimpinan Thalut, karena memandang Thalut tidak memiliki apa yang menurut mereka menjadi syarat kepemimpinan. Menurut ilmu politik dan ilmu Negara sendiri malik –dalam hal ini adalah raja- diartikan sebagai seorang yang mewarisi kekuasaan dari penguasa sebelumnya, kekuasaannya disebut mulk –kerajaan –17. Pengertian Malik menurut Al-Qur’an adalah lebih luas, ia bermakna raja, tapi juga pemilik kekuasaan, artinya bukan hanya penguasaan akan tetapi juga kepemilikan. Pengertian tersebut dapat di lihat dalam QS. 3:26 ; “Katakanlah (wahai Muhammad) : “Wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan! Engkaulah yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yangmemuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkau sajalah adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”. Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa Alloh pemilik dari kekuasaan (malik-ul mulki) dan memberikan dan mencabut kekuasaan tersebut kepada siapa yang dikehendakinya. Sedangkan dalam QS. 59:23 dikatakan bahwa Alloh adalah Al-Malik. Dengan melihat ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa suatu kekuasaan hakekatnya adalah milik Alloh SWT dan manusia hanyalah berkuasa dengan izin dari Alloh SWT. Ayat-ayat Al-Qur’an menggunakan kata ini secara umum, artinya tidak hanya merujuk kepada suatu kekuasaan politik saja.

As-Sulthan adalah kata yang berakar pada huruf Sin, lam, dan Tha dengan makna pokok “kekuatan dan paksaan”. Bentuk yang ditemukan dalam Al-Qur’an berpola kata kerja Sallatha – Yasallithu dan kata benda Sulthan. Yang terakhir digunakan dalam makna “kekuasaan, kekuatan, alasan, bukti, keterangan, dan ilmu”18. Sedangkan kata kerja Sallatha digunakan dalam makna memberi kekuasaan atau kekuatan untuk memperoleh kemenangan. Pengertian ini terdapat dalam QS. 4:90 ; “Dan sekiranya Alloh menghendaki niscaya Dia memberi mereka kekuatan atas kamu lalu mereka memerangi kamu ….” Kata Sulthan yang bermakna kekuasaan dapat dilihat dalam QS. 17:33 “Dan barang siapa yang terbunuh secara aniaya, maka sungguh Kami telah memberi kepada walinya kekuasaan …” Kemudian dalam QS. 17:80 ; “Dan jadikanlah untukku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolong…”. dilihat dari pengertian-pengertian di atas nampak bahwa Sulthan lebih bermakna kemampuan dari pada kewenangan (otoritas).

Dalam Al-Qur’an kata Al-Hukmu dan kata kerja berpola hakama “memutuskan perkara, membuat keputusan” sebanyak 45 kali, pola Ahkama “mengokohkan” dua kali, pola tahakama bertahkim atau mengikuti keputusan seseorang” satu kali. Kata Al-Hukm sendiri yang merupakan masdar kata kerja hakama-yahkumu-hukman dipergunakan sebanyak 30 kali. Menurut Ibnu Faris kata kerja yang berakar dari huruf ha, kaf, dan mim tersebut memiliki makna etimologi “mencegah” dan bermakna leksikal “menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan, memberi kekang, dan mencegah seseorang dari apa yang diingininya”. Sedang Ibnu Manzhur memberi arti sebagai “Ilmu, dan pengetahuan dan memutuskan dengan adil” dikatakan demikian karena ilmu pengetahuan dan keputusan yang adil mempunyai kemampuan mencegah seseorang berbuat kerusakan. Sebelum membahas lebih lanjut satu hal yang mesti diingat adalah kesalah mengertian dari kata hukmu dikarenakan penterjemah ke dalam bahasa Indonesia sebagai “hukum” yang berarti peraturan, ketentuan, dan keputusan. Dalam bahasa Arab pengertian di atas adalah merupakan bentuk masdar yang bisa berarti konotatif perbuatan atau sifat. Sebagai perbuatan hukmu berarti membuat atau menjalankan keputusan, dan sebagai sifat berarti objek atau hasil perbuatan yang merujuk kepada suatu hasil keputusan atau peraturan. Dari makna yang pertama jika dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, kata ini berarti membuat kebijakan dan pelaksanaan berbagai keputusan sebagai upaya untuk mengatur masyarakat, dengan demikian kata Al-Hukmu dalam Al-Qur’an sangat erat relavansinya dengan pembahasan tentang kekuasaan politik.

Penggunaan kata Al-Hukmu dengan pengertian “pengambilan keputusan” dalam Al-Qur’an bisa dilihat menjadi dua bentuk, di satu sisi Alloh menegaskan dan mengecam suatu bentuk pengambilan keputusan artinya penetapan suatu aturan, sedangkan pada sisi lain Alloh memuji suatu bentuk pengambilan keputusan artinya penetapan suatu aturan, sedangkan pada sisi lain Alloh memuji suatu bentuk pengambilan keputusan atau peraturan yang dilakukan oleh manusia. Dalam QS. 68:36-41 dikatakan “Mengapa kamu jadi demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan (tahkumuun)? Apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan yang kamu baca? Di dalam kitab itu kamu boleh memilih yang kamu sukai? Atau apakah ada janji yang diperbuat dengan Kami yang berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu mengambil keputusan (tahkumuun) sendiri”. Ayat tersebut di atas berkaitan erat dengan sikap orang-orang kafir yang mengatakan bahwa apa yang akan menimpa mereka di akhirat -jika benar ada-  tentulah lebih baik dari ummat muslim, karena kehidupan mereka -orang kafir- di dunia lebih baik dari kebanyakan ummat Islam. Alloh kemudian bertanya, dalam pengertian negasi, pada ayat 36 di atas, tentang keputusan yang di ambil oleh mereka. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa orang kafir tersebut tidak memiliki kitab suci yang membenarkan pandangan mereka, juga tidak memiliki perjanjian dengan Alloh untuk mengambil keputusan tersebut. Keputusan tersebut dalam hal ini adalah keputusan yang di buat oleh mereka sendiri. Dengan sederhana bisa dilihat bahwa ayat tersebut menggambarkan tentang aspek metodologis dan dasar-dasar pengambilan suatu keputusan. Bentuk pemaparan yang serupa terlihat dalam QS. 10:35 yang menceritakan tentang dijadikannya berhala sebagai sembahan orang-orang kafir, dalam ayat ini ditegaskan tentang ketidak berdasarannya pengambilan keputusan yang dilakukan orang kafir untuk menyembah berhala.

Dengan demikian kita bisa melihat secara tegas Alloh melarang manusia untuk membuat suatu aturan atau keputusan yang berkenaan dengan urusan Aqidah dan Ubudiyah. Diluar itu Alloh memberikan kewenangan kepada manusia untuk menetapkan suatu keputusan atau aturan berkenaan dengan kehidupan dan penataan masyarakat mereka, akan tetapi sifatnya terbatas yang di tunjukkan dengan adanya penataan masyarakat mereka, akan tetapi sifatnya terbatas yang di tunjukkan dengan adanya celaan dan pujian yang dilontarkan Alloh kepada pembuat keputusan. Dalam Al-Qur’an bisa kita lihat dalam surat An-Nahl 58:59, “Dan apabila salah seorang dari mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan, mukanya menjadi merah padam karena sangat marahnya. Ia bersembunyi dari masyarakat ramai karena khabar buruk yang disampaikan itu. Apakah akan dipeliharanya dengan menanggung malu atau dikuburkannya (hidup-hidup). Alahkah kejamnya putusan mereka”. Dalam dua ayat di atas di gambarkan bagaimana orang jahiliyah memandang kelahiran anak perempuan sebagai aib bagi dirinya sehingga mereka mengambil tindakan dengan menguburkan hidup-hidup anak perempuan tersebut. Ayat ini di akhiri dengan kalimat alaa saa_a maa yahkumuun yang mengandung makna celaan terhadap hukum yang diambil. Sebaliknya dari gambaran di atas adalah pujian Alloh SWT terhadap putusan yang di ambil oleh Nabi Daud AS dan Sulaeman AS atas perselisihan antara pemilik kambing dan pemilik kebun. Dalam ayat itu dikatakan “Dan (ingatlah kisah) Dan Sulaeman diwaktu mereka memutuskan (perkara) ladang yang kambing orang lain makan di sana malah hari. Kami menyaksikan putusan mereka (yang adil itu)” QS. Al-Anbiya : 78. Dengan gambaran di atas nampak bahwa manusia dilarang oleh Alloh untuk membuat aturan dalam hal Aqidah dan Ibadah, akan tetapi berkenaan dengan pengaturan masyarakat dan penataan kehidupan diperkenankan dengan syarat sesuai dengan kaidah Islam. Dengan pengertian di atas nampak adanya hubungan yang erat antara kata Al-Hukmu dengan konsep politik, sehingga bisa dikatakan bahwa ayat-ayat yang di bahas mengandung unsur essensial dari suatu konsep politik, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dan objek-objek yang dikuasai manusia. Jika dihubungkan dengan akna etimologi dan makna leksikal Al-Hukmu maka dapat dikatakan bahwa arti “Politik” di atas adalah suatu sifat preventif, dalam arti suatu pengambilan keputusan dan aktivitas politik memiliki tujuan memelihara kemurnian fitrah manusia dalam perkembangannya. Manusia sebagai objek politik dipandang sebagai makhluk yang suci.

Dalam terminologi Islam dikenal kata yang diartikan sebagai “politik”, yaitu siyasat (siasah), meskipun kalimat ini tidak dikenal dalam Al-Qur’an. Makna kalimat ini adalah kerusakan sesuatu, tabi’at atau sifat dasar. Dari bentukan kata kerja sasa-yasusu-sausan artinya menjadi rusak, sedangkan dari sasu-yasusu-siyasatan mengandung arti memegang kepemimpinan masyarakat, dan mengatur atau memelihara urusan. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Akhmad, Bukhari, dan Muslim dari Abi Hurairah, Rosululloh SAW menggambarkan bahwa para Nabi dikalangan Bani Israil mengusahakan untuk mengembalikan Bani Israil kepada kehidupan tengan tuntutan Tauhid yang merupakan dasar kejadian manusia. Karena itu makna “politik” yang terkandung dalam siyasat adalah satu bentuk pemulihan atau pengembalian.

Ada istilah ketiga yang diberikan Al-Qur’an untuk suatu aktivitas politik yang menentang aturan dan kekuasaan Alloh SWT dan membuat manusia tersesat dari keta’atan karena fitrah kemanusiaan tidak terpelihara dan tidak terehabilitasi disebut dengan makar. Dalam QS. 6:123 dikatakan “Dan demikianlah Kami jadikan di setiap Negeri pembesar-pembesar yang jahat agar mereka berbuat makar di dalamnya. Dan tidaklah mereka berbuat makar melainkan terhadap dirinya sendiri, dan tidaklah mereka sadar”. Istilah makar disematkan kepada mereka karena mereka berencana dan bertindak untuk menyesatkan manusia dari jalan Alloh, penjelasan ini sejalan dengan gambaran Al-Qur’an tentang perdebatan antara pemimpin dan kaum yang dipimpinnya di yaumil qiyamah. QS. 34:31-33 menjelaskan bahwa usaha para pembesar Negeri tersebut dilakukan siang dan malam, artinya mereka mengatur dan mengontrol secara ketat seluruh aktifitas kaumnya untuk membangkang terhadap perintah Alloh.

Ketiga bentuk kekuasaan politik tersebut bertemu dalam satu titik temu, yaitu suatu bentuk aktivitas manusia dalam mengatur masyarakat, meskipun berbeda dalam dasar, cara, dan tujuan. Istilah Al-Qur’an dengan kata Al-Hukmu menunjukkan suatu upaya pengaturan masyarakat dengan dasar wahyu untuk mampu menghantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena setiap keputusan didasarkan pada usaha untuk memelihara fitrah manusia dan mengembalikan fitrah tersebut manakala terjadi penyimpangan. Sedangkan makar adalah suatu bentuk aktivitas manusia dalam mengatur masyarakat dengan dasar di luar wahyu yang hanya akan menghantarkan manusia ke dalam kesesatan yang menyesatkan, karena makar tidaklah memelihara dan mengembalikan fitrah kemanusiaan, sebaliknya dari itu makar adalah aktivitas yang penuh dengan penentangan dan keingkaran.

 

Wallohu’alam

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: