PERAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA

Maret 17, 2011 pukul 2:51 am | Ditulis dalam Artikel | 1 Komentar

Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi proses perkaderan di Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri

Oleh:

N A J I B

(Warga Binaan Angkatan Ashabul Kahfi)

Pembimbing:

1.           Chandra Irawan

2.           Anwarudin Bukhori

ASRAMA MAHASISWA ISLAM SUNAN GIRI JAKARTA 2009

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan atas berkat nikmat dan karunia yang selalu diberikan oleh Tuhan semesta alam, yaitu Allah SWT. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati, pembawa risalah yang sempurna. Semoga kita tetap istiqomah menjadi pengikutnya,

 

Makalah ini berjudul “Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perpolitikan di Indonesia” merupakan persembahan penulis bagi anda yang mencintai dunia perpolitikan dan keislaman, dalam proses berfikir yang saya alami sampailah pada rasa ingin tahu yang mendalam penulis tentang peran Ikhwanul Muslimin di Negara Indonesia, mengingat bagi saya mereka mereka memiliki cara khas dalam berpolitik dan berdakwah

Dalam proses penyusunan makalah ini banyak sekali pihak yang membantu sehingga makalah ini dapat terealisasikan untuk itu pemakalah mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada :

1. Allah swt (Hadza min fadhli rabbi)
2. Keluarga Pemakalan Tercinta yang selalu memberikan spirit
3. Bpk. Suhafid Musdin selaku Pembina AMI-SG
4. Kanda Anwarudin Bukhari sebagai Pembimbing I atas masukan-masukannya yang konstruktif
5. Kanda Chandra Irawan sebagai Pembimbing II atas motivasi dan kritiknya yang bermanfaat
6. Kanda-kanda senior dan Pengurus AMI-SG sebagai pembimbing sejati bagi pemakalah
7. Rekan-rekan seperjuangan Warga Percobaan angkatan Fisabilillah, Ashabul Kahfi, Arrijalul Khoir, Ulul Albab. Kitalah the real asset YAPI
8. Seluruh phak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh pemakalah

Semoga kita semua

Makalah ini sudah diupayakan proporsional dalam menilai dan objektif dalam penyampaiannya, tetapi ada beberapa hal yang tak lepas dari subjektifitas pemakalah sebagai bagian dari insan yang dhoif. Mengingat keterbatasan pengetahuan penulis tentu kelemahan dan kekurangan mudah ditemukan oleh anda sekalian, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan demi kemajuan di masa yang akan datang.

Semoga kita semua selalu mendapat ridho Allah swt. Amiin

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta 31 Mei 2009

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah  kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pergerakan organisasi Islam dalam perpolitikan di Indonesia pada awalnya mampu terkomodasi dengan demokratis, terbukti dengan kemenangan partai Masyumi sebagai partai Islam pertama yang menang dalam Pemilu tahun1955. Pemilu pada masa itu pula disebut sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia.

Kemudian partai dengan ideologi islam tersebut menjadi lawan politik yang besar sehingga pada saat itu menjadi ancaman bagi partai-partai lain, terutama Partai Komunis Indonesia. Akhirnya Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960, yang isinya membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI)  Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Jika dalam tempo seratus hari kedua partai itu tidak membubarkan diri, maka partai itu akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebab itulah Ketua Umum Masyumi Prawoto Mangkusasmito dan Sekjennya Muhammad Yunan Nasution, mengeluarkan pernyataan politik membubarkan Masyumi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah[1]

Kepres pembubaran Masyumi disebabkan oleh penolakan Masyumi atas gagasan Soekarno tentang Nasakom (Nasionalis-Agamis-Komunis), pembubaran Masyumi disinyalir merupakan hasutan PKI yang pada masa itu dekat secara politik dengan Soekarno. Sejak bubarnya masyumi para ulama di Indonesia sedikit sekali yang bergelut dalam bidang politik, sedang yang masih aktif seperti Prawoto, Mohamad Roem, Yunan Nasution, Isa Anshary, Kasman Singodimedjo, Buya Hamka dan yang lain ditangkap tanpa alasan yang jelas

Pada awalnya Soeharto merupakan harapan bagi Masyumi, Presiden ke-2 itu didukung baik itu dari kalangan eks-Masyumi maupun NU. Sehingga memberikan angin segar untuk mendirikan kembali Masyumi. Tetapi Soeharto pada waktu itu menolak merehabilitasi nama Masyumi, namun mewadahi kelompok eks Masyumi, dengan memberi peluang kepada mereka mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Namun penguasa Orde Baru menolak eks tokoh-tokoh Masyumi memimpin partai itu. Jangankan Natsir dan Prawoto, Mohamad Roem yang dikenal sangat moderat, diplomatis dan kompromis juga ditolak. Djarnawi Hadikusuma, tokoh muda Muhammadiyah yang dikukuhkan menjadi Ketua Parmusi juga terganjal, sampai akhirnya dengan dukungan penguasa, partai itu dikomandani oleh Jailani Naro yang tak begitu jelas akar keterlibatannya dalam gerakan politik Islam di masa lalu.

Walaupun tokoh-tokoh Masyumi telah dibebaskan, tokoh inti Masyumi secara perlahan mulai tersingkir dari panggung politik. M. Natsir lebih memilih mendirikan Dewan Da’wah Islamiyah. Sehingga pada waktu itu M. Natsir memusatkan perhatiannya ke bidang dakwah sambil tetap bersikap kritis terhadap pemerintah orde baru. Dakwah Islam akan makin meluas dan tak terbendung, justru ketika kiprah politik mereka menghadapi hambatan. Natsir dan kawan-kawannya mulai menyadari bahwa mereka mulai tua. Mereka mulai berpikir untuk membangun kesadaran keagamaan kepada masyarakat menuju masa depan. Mereka perlu menyiapkan generasi penerus bangsa yang dilandasi semangat dan komitmen Keislaman. Untuk itu dakwah dalam arti seluas-luasnya, terutama di kampus-kampus, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh[2]

Pada pemilu pertama orde baru, soeharto menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia sehingga dilakukan penggabungan empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdatul Ulama, Partai Seikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Permusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

Pada tanggal 20 Oktober 1964 Soeharto mendirikan sekretariat bersama golongan karya yang merupakan afiliasi 77 organisasi non partai. Pada masa itu Golongan karya menjadi partai terbesar di Indonesia. Golkar pada masa orde baru merupakan kekuatan politik pendukung utama Soeharto. Hampir di semua bidang pemerintahan dikuasai oleh Golkar. Pejabat pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil, ABRI sehingga pada masa orde baru nuansa KKN sangat kental sekali.

Arah politik pada masa orde baru adalah sentralistik dan diktator, terjadi pemaksaan ideologi partai dan ormas yang sering dikenal dengan asas tunggal. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan mendukung Golkar, Penculikan aktivis, dsb. Kesemuanya itu juga berdampak pada partisipasi politik masyarakat yang sangat rendah. Karena semua sendi kehidupan mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah pusat.

Setelah sekian lama mendapat kecaman dari masyarakat akhirnya pada tanggal 20 Mei 1998 rezim Orde Baru tumbang ditangan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR masa kehidupan politik Indonesia setelah itu disebut dengan orde Reformasi.

Pada pemilu pertama orde Reformasi tahun 1999 kemudian muncul partai-partia islam yang menggunakan nama masyumi, seperti Partai Masyumi Baru dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPII Masyumi) selain itu berdiri juga Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK) yang sebelumnya banyak dikenal dengan jamaah atau kelompok Tarbiyah. PBB mendeklarasikan partainya sebagai keluarga besar pendukung Masyumi[3].

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu partai pendukung Masyumi yang diminati oleh masyarakat muslim pada Pemilu 1999, sehingga partai yang berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 ini mampu mendapatkan suara 2,046 juta dengan perolehan kursi di DPR 13 kursi dan berhak membentuk Fraksi Partai Bulan Bintan (F-PBB) [4] Angka ini sungguh signifikan untuk partai yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra adalah sang arsitek Partai Bulan Bintang pada masa itu yang kemudian pada pemilu 2009 menjadi Ketua Dewan Syuro PBB.

Pada pemilu itu pula muncul Partai Keadilan yang menurut Yusuf Qardhawi, Partai Keadilan (kini berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS) merupakan perpanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir yang mewadahi komunitas terbaik kalangan muda intelektual yang sadar akan agama, negeri, dunia, dan zamannya[5]. Namun tulisan ulama yang kini bermukim di Qatar itu belum pernah mendapat konfirmasi dari para pengurus DPP PKS. Jika dilihat dari Piagam Deklarasi PKS dan AD/ART PKS, PKS tidak pernah menyebutkan hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin [6].

Sampai pada pemilu 2009 pada hasil real count yang dilakukan oleh KPU, partai Islam yang lolos parlementary trashold diantaranya. PKS, PAN, PKB, PPP, sedangkan Partai Bulan Bintang dan partai islam lain yang tidak memenuhi 2,5 persen suara tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya.

Ditengah terjangan partai Nasionalis tidak banyak partai islam yang tetap bertahan, kecuali PKS partai Islam lain mengalami penurunan jumlah pemilih dengan angka yang cukup signifikan. Partai Islam seperti Partai Amanat Nasioanal yang dipimpin oleh Sutrisno Bahir memilih caleg artis untuk mencari banyak dukungan dari masyarakat, PKB harus berkonsentrasi mengembalikan kepercayaan kaum Nahdiyin-nya, PPP yang mengalami disorientasi mesin politik. Tetapi Partai Keadilan Sejahtera malah mendap tempat di Masyarakat dengan menempati urutan ke 4 setelah SBY dengan total suara 7,8 persen (KPU). Di tengah krisis orientasi politik umat Islam bagaimana PKS mampu bersaing dengan partai papan atas? Bagaimana pola pergerakan mesin politik PKS yang terkenal solid? Lalu bagaimana dengan peran ikhwanul Muslimin di dalamnya? Bagaimana peran Ikhwanul Muslimin dalam perpolitikan di Indonesia?

Disisi lain, PKS memiliki keterikatan degan organisasi Internasional yaitu jamaah Ikhwanul Muslimin. Hal ini mengakibatkan PKS dikenal sebagai salah satu partai pengusung ideologi politik trans-nasional yang sering bertentangan dengan ideologi islam nasionalisme, lalu apakah perbedaan antara keduanya, mengingat perbedaan antara keduanya ?

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1.      Bagaimana Hubungan antara Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera ?

2.      Bagaimana peran Partai Keadilan Sejahtera dalam Membawa perubahan bangsa Indonesia ?

3.      Bagaimana Pola pergerakan Ikhwanul Muslimin?

4.      Bagaimana konsep politik PKS berdasarkan konsep politik Ikhwanul Muslimin ?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dibatasi mengenai peran Ikhwanul Muslimin dalam konsep politik Partai Keadilan Sejahtera

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalahnya pada “Bagaimana peran Ikhwanul Muslimin dalam Konsep Politik Partai Keadilan Sejahtera”

1.5. Tujuan Penulisan

1.      Mengkaji Partai Politik Islam dalam peta kekuasaan di Indonesia

2.      Mengkaji seberapa besar pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam konsep politik Partai Keadilan Sejahtera

3.      Sebagai wahana berfikir ilmiah dan sarana latihan menulis karya tulis ilmiah

4.      Sebagai salah satu syarat menjadi warga tetap Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri (AMI-SG)

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hakikat Peran

2.1.1 Pengertian Peranan

Malakalah ini akan memngangkat sejauh mana peran sebuah organisasi dalam kehidupan politik di Indonesia, untuk itu kita perlu berujab batasan yang jelas tentang makna peran yang dimaksudkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat sedangkan peranan dapat diartikan sebagai bagian dari tugas utama yang dilaksanakan

2.2 Hakikat Politik

2.2.1 Pengertian Politik

Mengingat makalah ini ketat kaitannya dengan perpolitikan, maka sudah selayaknya kita membahas mengenai makna politik. Hal ini dikarenakan politik dalam proses membangun bangsa sangat berpengaruh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain[7]. Sedangkan menurut Prof. Miriam Budiardjo menganggap bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu, ia juga mengungkapkan bahwa ilmu politik merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia, dimulai dari Yunani Kuno yang sudah mulai memikirkan masalah negara pada tahun 450 SM[8].

Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dsb.

2.2.2 Teori Politik

Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory[9] dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara keduanya tidak mutlak

A.    Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik (norms for political behaviour). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (value) maka teori-teori ini boleh dinamakan valuational (Mengandung nilai). Teori-teori ini dapat dibagi lagi dalam tiga golongan :

1.      Filsafat Politik (Political Philosophy)

Filsafat politik mencari penjelasan berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta (unverse) dengan sifat dan hakikat dari kehidupan politik di dunia ini. Misalnya menurut filsuf Yunani Plato, keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai “kehidupan yang baik” yang dicita-citakan olehnya.

2.      Teori Politik Sistematis (systematic political theory)

Teori-teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa lalu. Misalnya, dalam abad ke-19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan mengenai sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Bahasan-bahasan ini didasarkan atas pandangan yang sudah lazim pada masa itu mengenai adanya hukum alam, tetapi tidak lagi mempersoalkan hukum alam itu sendiri.

3.      Ideologi Politik (Political Ideology)

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan menentukan tngkah laku politiknya

Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saran (prescription) mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu. Ideologi berbeda dengan filsafat yang sifatnya merenung-renung yang mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (action-oriented)

Dari beberapa ideologi dokrin politik misalnya demokrasi, Marxisme-Leninisme, Liberalisme, Fascisme, Islam, dsb.

B.     Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan valuational. Ia bersifat deskriptif. Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat di sistematisasi dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

2.3 Hakikat Partai Politik

2.3.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Pada permulaan perembangannya di negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitist dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dalam perkembangan selanjutnya di dunia Barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Partai-partai ini bersandar pada suatu pandangan hidup ada ideologi tertentu seperti Sosialisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam Partai seperti ini disiplin partai lebih kuat, sedangkan pimpinan lebih bersifat terpusat

Adapaun beberapa definisi politik menurut para ahli sebagi berikut menurut Prof. Miliam Budiardjo

• Calr J. Friedrich: Partai politik adalah “sekelompok manusia yang teroganisasikan secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil” (A political party is a group of human being, stably organized with of the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a goverment, with the further objective of giving to members of the party, trhough such control ideal ang material benefits and adantages)
• R.H. Soltau : “Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorgansiasikan, yang bertindak sebagai satuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka (A group of citizens more or les organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the goverment and carry out their general politicies)
• Sigmund Neumann : “Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebt dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (A political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control f goverment power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views)

Dari beberapa definisi di atas dapatdisimpulkan bahwa Partai Politik secara umum dapat diartikan suatu kelompokmyang terorganisasikan, yang anggota-anggotanya memperjuangkan nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut keududukan politik. Dan biasanya menggunakan cara yang konstitusional dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya.

Ideologi politik transnasioanal dan nasionalis merupakan dua ideologi politik yang mewarnai perpolitikan di Indonesia, tetapi pada kenyataannya belum banyak yang mengetahui bagai mana kedua ideologi ini secara mendalam. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu, terutama dalam tubuh arah politik partai Islam di Indonesia.

2.3.2 Pengertian Politik Islam Trans-Nasional dan Islam nasionalis

Ideologi politik transnasioanal dan nasionalis merupakan dua ideologi politik yang mewarnai perpolitikan di Indonesia, tetapi pada kenyataannya belum banyak yang mengetahui bagai mana kedua ideologi ini secara mendalam. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu, terutama dalam tubuh arah politik partai Islam di Indonesia

 

• Politik Islam Tran-Nasionalis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata transnasional berarti sebagai perusahaan mereka selalu mematuhi ketentuan pengimpor. Sedangkan Menurut Badan Intelejen Negara yang dimaksud dengan ideologi muslim transnasional adalah gerakan Islam yang berada di tanah air, tetapi dikendalikan dari luar negeri, Misalnya Ikhwanul Muslimin, Hizbuttahrir, Salafi dll.[10] KH Hazim Muzadi juga menyatakan bahwa ideologi ini adalah bagian dari International political movement (gerakan politik dunia)[11]

Dalam partai Islam sendiri, ideologi ini dimotori oleh semangat mendirikan negara islam dengan syariat serta penyatuan negara-negara tersebut dalam satu kepemimpinan yang disebut Daulah Islamiyah.

Perbedaan antara golongan ini yang paling mendasar adalah cara dakwah untuk mendirikan Daulah Islamiyah tersebut, Ikhwanul Muslimin contohnya menurut Sayyid Qurbh zaman sekarang seperti zaman jahiliyah dulu, sehingga aqidah dan akhlaq lebih diutamakan dibandingkan dengan aturan dan sistem[12]

 

• Politik Politik Islam Nasioanlis (Islam Kebangsaan)

Ideologi yang kedua adalah Nasionalisme dalam KBBI berarti ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau politik untuk membela pemerintahan sendiri, sedang menurut Aggun Gunawan seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jogja menyebutkan bahwa ideologi ini secara sederhana diartikan sebagai organisasi yang mengakui keutuhan NKRI, seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

Geakan-gerakan Menurut KH Hazim Muzadi diawali dari pandangan bahwa Islam adalah sebuah jalan hidup, bukan sebuah ideologi politik dan menurutnya substansialisasi agama lebih utama daripada harus memformalisasi agama[13]. Sehingga menurutnya format NKRI sudah tepat

Kalangan Nahdiyin juga berpendapat bahwa mereka mendukung negara nasional (nasional state) daripada menjadikan islam sebagai ideologi negara, karena hal ini tidak mungkin dilaksanakan pada masyarakat yang plurar yang mengakibatkan agama lain tidak bisa menerimanya [14]

BAB III
PEMBAHASAN

2.4 Profile Ikhwanul Muslimin

3.1.3 Sejarah Ikhwanul Muslimin

Jamaah Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi. Ikhwanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hassan al-Banna. Hasan al-Banna dilahirkan di Kota Mahmudiyah, Mesir pada tahun 1906 M. Kemudian Bapaknya adalah seorang ulama yang berprofesi sebagai tukang jam yang dijuluki As-Sa’ati.

Kesederhanaan, lingkungan yang bersih serta keadaan kuluarga yang kental dengan nilai-nilai keislaman pada masa itu terlihat sangat kontras dengan kondisi masyarakat Mesir. Dunia Islam dan bangsa Mesir khususnya pada masa identik dengan keterjajahan dan ketertindasan berikut segenap implikasinya berupa kebodohan, kemiskinan dan kemaksiatan.

Setelah melanglang buana melakukan pengamatan panjang terhadap kondisi umat, sampailah Hasan muda pada satu kesimpulan bahwa “Umat harus segera bangkit. Namun Aset utama ini utuk kembali bangkit telah terkuras habis, kecuali satu : itulah pemuda” [15]

Seharusnya umat Islam berjaya. Tetapi kenyataanya pada saat itu malah sebaliknya demikian Hasan muda berfikir, dengan sisa potensi yang ada yaitu pemuda Hasan Al-bana mencoba membina, mendidik dan membangun kepribadian pemuda Islam. Kemudian hal inilah yang menjadi fokus gerakan dakwah yang dipimpinnya. Tercermin dalam ucapannya yang sangat terkenal di kalangan  pendukung ikhwan Nahnu fi ‘asyri at-takwin, fakawwinu anfusakum (Kita sekarang ini berada di abad pembentukan pribadi, maka bentuklah diri kalian masing-masing). Karena dari pribadi yang baik itu akan terbentuk keluarga yang islam, kemudian terbentuk masyarakat islami yang diridhoi Allah.

Dalam kesempatan lain Hasan Al-Bana menyatakan : Ikhwan adalah dakwh salafiyah (dakwah salafi), thariwah shunniyah (Penganut Ahlu sunan wal jama’ah), hakikat sufiyah (mereka adalah kaum sufi yang wara’), jama’ah riyadhiyah (sekaligus klub olahraga yang tekun penuh perhatian menjaga kebugaran fisik), syirwah iqtishadiyah (perserikatan yang mengelola bisnis secara profesional), dan hai’ah ilmiyah tsaqafiyah (gerakan yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan)

Ikhwanul muslimin memulai kegiatannya pada bulan Dzulhijjah 1346 H/1928 M di Kota Islamiyah lalu pindah ke Kairo pada tahun 1350 H/1932 M. Setelah itu tersebarlah ia ke berbagai penjuru Mesir, lalu ke begeri-negeri Arab, kemudian ke negeri-negeri Islam pada umumnya, dan bahkan akhirnya menyentuh seluruh penjuru bumi.

Pada tanggal 8 Desember 1948 pemerintah Mesir yang dipimpin Muhammad Fahmii Naqrasyi mengeluarkan keputusan membekukan Ikhwanul Muslimin. Tidak lama setelah pembekuan itu Muhammad Naqrasyi diculik. Gencarnya pemberitaan media massa pada saat itu membuat orang curiga pada gerakan Ikhwanul Muslimin.

Pada tanggal 12 Februari 1949 secara misterius Hasan al-Bana tebunuh. Namun satu tahun kemudian pemerintah Mesir di bawah Perdana Menteri Mustafa an-Nuhas Pasha Parlemen menganggap bahwa pembekuan Ikhwanul Muslimin tidak sah dan inkonstitusional. Kemudian pada tahun 1952, Mesir di bawah pimpinan Muhammad Najib bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin dalam rencana menggulingkan kerajaan monarki Raja Faruq pada revolusi Juli. Tapi dikarenakan tujuan revolusi adalah membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer sehingga Ikhwanul Muslimin menolaknya. Sehingga pada saat itu Jamal Abdul Nasir menganggap ikhwanul muslimin menolak mandat revolusi. Sejak itu pula ikhwanul muslimin bermusuhan kembali dengan pemerintah

Pada saat ini Ikhwanul Muslimin dipimpin oleh Umar Tilmisani yang memilih jalan moderat dengan tidak bermusuhan dengan pemerintah. Rezim Husni Mubarok juga menekan Ikhwanul Muslimin, sehingga pada saat ini Ikhwanul Muslimin menjadi partai oposisi di pemerintahan Mesir

3.1.2    Karakteristik dakwah Ikhwanul Muslimin

Dakwah Islamiyah menurut Hasan al-Banna memiliki ciri-ciri khusus, berbeda dengan dakwah-dakwah lain, yang dapat diringkas sebagai berikut :

1.      Rabbaniyah (Berketuhanan) dalam sumbernya, yaitu Wahyu Allah

2.      Wasathiyah (Moderat) sebagai (sifat) pilihan Allah untuk dakwah

3.      Ijabiyah (Positif) pandangannya terhadap alam, manusia dan kehidupan

4.      Waqi’iyah (Realistis) ketika berinteraksi dengan individu dan masyarakat

5.      Akhlaqiyyah (Moralitas) dalam sarana dan tujuannya

6.      Syumuliyah (Universal ) dalam manhajnya

7.      ‘Alamiyah (Mendunia) dalam dakwahnya

8.      Syuuriyah (Bermusyawarah) dalam pemutusan hukumnya

9.      Jihadiyah (Jihad) terhadap orang yang menghalangi jalan dakwah dan penyebarannya

10.  Salafiyah dalam pemikiran, konsep dan akidahnya

3.1.3 Rukun Bai’at Ikhwanul Muslimin

1.      Fahm (Pemahaman)

2.      Ikhlas

3.      amal

4.      jihad

5.      tadhiyah (Pengorbanan)

6.      taat

7.      tsabat (Keteguhan)

8.      tajarrud (Kemurnian)

9.      ukkhuwah

10.  tsiqah (Kepercayaan)

3.1.4 Prinsip-prinsip Ikhwanul Muslimin

Beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh masyarakat insan muslin, rumah tangga muslim, masyarakat muslim, dan negara muslim menurut Ikhwanul Muslimin antara lain

1.      Rabbaniyah : segala orientasi individu, sosial atau bernegara semata-mata karena mengharap ridho Allah swt. Dengan mentaati segala larangannya dan menjauhi segala larangannya

2.      Menjaga jati diri manusia dari hal-hal yang membuat Allah murka, mulia dari segala yang rendah, dan berusaha menggapai kesucian diri (ikhlas)

3.      Beriman pada hari berbangkit, hisab, dan pembalasan siksa

4.      Bangga dengan ikatan ukhuwah sesama manusia dan melaksanakan hak-haknya

5.      Perhatian dengan peran wanita dan laki-laki sebagai sekutu yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun masyarakat, komitmen dan kesempurnaan, persamaan, dan menegaskan akan pentingnya peran keduanya dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat

6.      Kemerdekaan, kepemilikan, dan musyarakah, hak untuk hidup

3.1.5 Misi dan Tujuan Ikhwanul Muslimin

Hasan al-Bana menyampaikan bahwa misi dan tujuan al-Ikhwan adalah “kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketenteraman dengan ajaran-ajaran Islam”[16]

Kemudia pada tujuannya Hasan al-Bana menfokuskan pada dua hal yaitu

1.      Membebaskan negeri Islam dari kekuasaan asing, karena merupakan hak alami setiap manusia yang tidak boleh dipungkiri kecuali orang yang zhalim, jahat atau biadab

2.      Mendirikan negara Islam, yang bebas dalam menerapkan hukum Islam dan sistem yang Islami, memproklamirkan prinsip-prinsip yang mulia, menyampaikan dakwah dengan bijak kepada umat manusia. Jika hal ini tidak terwujudkan maka seluruh kaum muslimin berdosa, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung karena keengganan mendirikan daulah Islam dan hanya berdiam diri.”

3.1.6 Sarana Ikhwanul Muslimin

Dalam menjalankan roda pergerakan organisasi ini, ada beberapa sarana dalam melaksanakan pengkaderan, antara lain

a.       Insan Muslim yang terdiri dari

1.      Murobbi yang bergerak dalam bidang pembinaan

2.      Metode yang tersusun dan manhaj

3.      Lingkungan yang memiliki ideologi dan kemampuan yang memadai

b.      Rumah tangga muslim

c.       Masyarakat atau bangsa yang Islami

d.      Pemerintah Islami

e.       Negara Muslim

f.       Negara Islam yang satu

g.      Negara Islam yang Internasional (Daulah Islamiyah), inilah merupakan tujuan utama Ikhwanul Muslimin dalam berpolitik.

Dalam menjalankan pergerakan, jamaah al-Ikhwan sering menggunakan istilah Tarbiyah sebagai pola perkaderannya.

3.1.7 Manhaj (Pedoman) Ikhwanul Muslimin

Manhaj Al-Ikhwan dalam melakukan perbaikan masyarakat dan tarbiyah tampak pada karakter tujuan asasi yang menjadi fokus dan perhatian jamaah, di antaranya adalah:

1.      Rabbaniyah.

2.      Bersentuhan dengan jiwa kemanusiaan.

3.      Meyakini adanya ganjaran dan balasan.

4.      Memproklamirkan persaudaraan insani.

5.      Laki-laki dan wanita bersatu dalam berkontribusi membangun masyarakat, memiliki porsi masing-masing agar lebih fokus dan kuat terhadap misinya masing-masing.

6.      Tawazun (seimbang) dalam memenuhi hajat ruh dan jasad.

7.      Memberikan jaminan kepada masyarakat hak untuk hidup, mendapatkan keamanan, kebebasan, pemilikan, aktivitas, kesehatan dan mengeluarkan pendapat.

8.      Menegaskan pentingnya persatuan, dan tercelanya perpecahan, berusaha menghilangkan khilaf dan perdebatan.

3.1.8 Ikhwanul Muslini di Indonesia

Dr. KH. Gozhali Said penulis buku “Ideologi kaum fundamentalis Trans-Pakistan Mesir” mengungkapkan bahwa Ikhwanul Muslimin dalam sejarah panjangnya masuk ke Indonesia terbagi dalam dua faksi. Faksi pertama faksi resmi, namanya ikhwan juga. Mereka menerima negara demokrasi dan negara nasional, tetapi penerimaan tersebut sebagai sarana mendirikan negara Islam dengan syariah. Ikhwan faksi pertama di masing-masing negara memiliki nama-nama berbeda, di Sudan namanya Jamaah Islamiyah, di al-Jazair bernama FIS, di Palestina bernama HAMAS, dan di Indonesia menjadi PKS. Inilah faksi resmi Ikhwanul Muslimin dan terdapat mursyidul ammnya di Mesir

Faksi yang kedua adalah faksi jihad, yang menurut istilah BIN-nya itu hudaibiyah dan mursyidul amnya yaitu Hassan Hadibi, ketika itu pula ada tadhimul khosnya yang dipegang oleh Sayyid Qutbh atau sebagai gerakan militer yang memiliki persenjataan. Faksi Sayyid Qutbh ini membentuk Islam radikan yang non-Negara, karena menurutnya dalam buku yang berjudul Pelita Jalana (Maali fi Thorieq) negara tanpa syariah adalah negara jahiliyah, dan negara dan pemimpinnya menjadi musuh utama. Diantara gerakan yang termasuk faksi ini adalah Jamaah Islamiyah pimpinan Osama bin Ladin, yang menurut Dr. KH. Ghozali adalah percampuran antara al-Ikhwan dengan Wahabi di Afganistan. Dari Afghanistan dikirimkan dari Indonesia beberapa sukarelawan, diantaranya Amrozi dan kawan-kawan

Gerakan model kedua adalah Hizbut Tahrir yang dulu merupakan al-Ikhwan juga. Syeikh Taqiyudin an-Nabhani bergabung dengan al-Ikhwan ketika perang melawan Irael tahun 1948, karena mengalami kekalahan ia mendirikan gerakan baru karena menurutnya kekalahan umat islam disebabkan karena tidak adanya khilafah islamiyah

Ikhwanul Muslimin sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1930 oleh para pendatang baru dan jamaah haji. Al-Ikhwan pula yang menginspirasikan M. Natsir mendirikan Partai Masyumi, sebagai partai umat islam terbesar saat itu [17]

3.2 Profile Partai Keadilan Sejahtera

3.2.3 Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Sebenarnya sangat sukar untuk membedakan ideologi, visi dan strategi berbagai partai politik yang ada di Indonesia karena dominannya komersialisasi dan pragmatisme. [18] Partai politik hanya memiliki simbol-simbol berbeda, tetapi esensinya maupun programnya adalah sama. Tetapi dalam tubuh PKS kesamaan itu bukan terdapat dalam tubuh beberapa partai politik yang ada di Indonesia, melainkan dengan organisasi Ikhwanul Muslimin yang telah dijelaskan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan pada tanggal 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 di Jakarta. Partai ini telah mengikuti 3 kali pemiliha umum, yaitu pada tahun 1999 meraih 1,4 Juta suara (pk-sejahtera.org) kemudian pada pemilu 2004 mendapat 7,34% atau 8.325.020 suara (KPU) dan pada Pemilu 2009 dan mendapat suara sebanyak 7,88% atau 8.206.955 (KPU), Angka tersebut menunjukkan bahwa PKS mendapatkan kepercayaan masyarakat yang cuku besar dari tiap pemilihan umum. Partai pengusung ideologi trans-Nasional ini dikenal memiliki mesin politik yang kuat, dokrin politik PKS mampu menghasilkan kader-kader yang solid, sehingga partai berjalan lancar dalam agenda-agenda politiknya, sebagai contoh; dalam setiap kegiatan kepartaian, terutama kegiatan perngkaderan pembiayaan dilakukan dengan cara swadaya peserta. Berupa infaq, sumbangan, dsb. Sehingga dari hal ini dapat kita lihat bahwa berpolitik menurut mereka adalah jalan yang harus ditempuh sebagai bagian dari menjalankan agama, sehingga semuanya akan mereka anggap sebagai ibadah terhadap Allah swt.

3.2.4 Falsafah Dasar Pejuangan PKS

Falsafah Dasar Perjuangan PKS, Jalan keadilan menuju kesejahteraan sebagai berikut

Keadilan meurut mereka adalah kenyataan kehendak ilahi, akal budi, dan usaha manusia yang melekat baik dalam struktur fisik dan psikis manusia yang harus dibuktikan. Keadilan itu dalam setiap aspek kehidupan akan memiliki arti sebagai berikut

• Teologi      : Tauhid sebagai landasan tata kehidupan
• Individu    : Membebaskan diri dari sikap mendzolimi
• Keluarga    : Lingkungan keluarga yang egaliter yang menjadi basis

internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai

• Sosial         : Hak-hak sosial masyarakat terdistribusi secara proporsional

hingga terbangun kesederajatan sosial dan kehidupan yang

tenteram dan dinamis menuju terbentuknya masyarakat

madani

• Ekonomi    : Ekonomi egaliter sebagai cermin sistem ekonomi yang

berkeadilan

• Hukum      : Tegaknya persamaan hak di hadapan hukum bagi setiap orang

dengan prosedur dan mekanisme yudisial yang berkeadilan

• Kebudayaan                : Pluralitas kebudayaan sebagai entitas yang berinteraksi secara

harmonis menuju kemajuan peradaban

• Pendidikan            : Pendidikan integratif untuk membangun manusia yang

mampu merealisasikan “amanah” penciptaannya menuju

kehidupan yang sejahtera dan kemajuan bangsa

• Iptek          : Pemanfaatan dab pengendalian ilmu pengetahuan dan

teknologi secara etis sebagai modal dasar pembangunan

peradaban untuk kesejahteraan manusia dan kemandirian

bangsa

• Gender      : Relasi gender yang proporsional yang saling melengkapi dalam rangka merealisasi “amanah” penciptaan manusia

Semua keadilan di atas haru menjadi Budaya/Culture yang diartikan sebagai sistem nilai masyarakat yang terintegrasi dalam prilaku individu dalam prilaku individu dan kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jika sudah menjadi budaya maka akan melihrkan kesejahteraan yang diartikan terpenuhinya kebutuhan warga secara seimbang berdasarkan pemeliharaan lingkungan hidup dan pewarisan nilai luhur. Tercaoainya kemajuan bangsa yang tidak hanya diukur dengan investasi fisik dan ekonomi, melainkan juga investasi sosial berupa kreativitas, intelektualitas, dan spiritualitas warga

3.2.5 Platform PKS

Salah satu Platform PKS adalah memperjuangkan Masyarakat Madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam buku Platform Pejuangan PKS yang diterbitkan Majelis Pertimbangan Pusat PKS dpat diartikan sebagai berikut

Masyarakat Madani adalah Maasyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada : nilai-nilai, norma, hukum, moral, yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani iu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang Ukhuwwah Islamiyyah (Ikatan keislaman), Ukhuwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (Ikatan Kemanusiaan), dalam bingkai NKRI

Adil adalah dimana entitas dan kualitas kehidupan-baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial kemasyarakatan ditempatkan secara profesional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Yakni sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhidar dari jebakan dua kutub ekstrem : mengurangi dan melebihi (tafrith dan ifrath)

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hambah dan Khalifah Allah. Yaitu keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan (tawazun) hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tautan-tautan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad)

Bermartabat Secara individual dan sosial menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya secara elegan, sehingga memuncukan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlaq dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada integritas kepribadian dan muncul dalam wujud produktivitas

3.2.6 Platform Konsep Pemerintahan PKS dalam Bidang Politik

Partai Keadilan Sejahtera memiliki kerangka platform Politik sebagai berikut

Falsafah Dasar	Pripnsip Demokrasi dan Keadilan
VISI	Terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat
MISI	Mempelopori Reformasi Sistem Politik, Birokrasi, Hukum, dan Hankam
STRATEGI	Membangun sistem politik yang sehat, penegakan hukum yang adil, dan hankam yang mantab
LANGKAH UTAMA	Membangun sistem ketatanegaraan yang baik	Membangun sistem politik yang stabil, dinamis dan efisien	Membangun sistem penegakan hukum yang adil		Membangun sistem hamkan yang adil
LANGKAH PENDUKUNG	Otonomi daerah yang proporsional
	Pengokohan sistem multipartai
	Penegakan Rule of law
FUNDAMENTAL POLITIK	Pemilu yang demokratis dan sederhana	Aparat Birokrasi dan penegak hukum yang bersih		Infrastruktur Hankam yang tangguh

3.2.7 Mesin Dakwah Politik PKS

Mesin Politik merupakan elemen yang paling menentukan eksistensi partai politik dalam mencapai tujuan, PKS dalam platform pembangunannya menyebutkan bahwa sasaran mobilitas kader adalah upaya penyebaran kader ke berbagai pusat kekuatan dan kekuasaan dalam rangka mempengaruhi, merumuskan dan menterjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik agar sesuai dengan nilai-nilai islam

Dalam dunia kemahasiswaan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) disebut sebagai perpanjangan tangan PKS, sebenarnya dalam AD/ART KAMMI jelas disebutkan bahwa KMMI merupakan oraganisasi independen. Dan mereka secara tegas menolak jika dikatakan demikian. Tetapi menurut Juanda Sukma (Kadep. Kebijakan Publik KAMMI Sumatera Utara) KAMMI dan PKS memiliki kedekatan. Hal ini disebabkan karena menurut KAMMI, PKS adalah salah satu partai politik yang memiliki Platform potilik yang cocok diperjuangkan oleh KAMMI, sehingga dalam realitanya kebanyak kader KAMMI juga menjadi kader PKS. [19]

3.3 Pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam Kebijakan Politik PKS

Secara umum gambaran kebijakan PKS dalam beragam hal yang akan dibahas memiliki keyakinan yang sama terhadap partai politik yang lain, tetapi ada beberapa hal spesifik yang merubah main stream arah kebijakan PKS dalam mengatasi masalah Negara yang tidak dimiliki oleh partai lain, bahkan sebagian belum dapat diterapkan karena masih menuai banyak kontoversi.

3.3.3 Pengaruh pada Bidang Ekonomi

Mengenai permasalahan ekonomi ikhwanul muslimin berpendapat bahwa praktik penggunaan tenaga asing, masuknya negeri-negeri ini dalam daftar penghutang, pengurasan pengelolaan alam dan penyalahgunaannya, tersebarnya riba dan beban ekonomi kepada Barat atau Timur, terejerumusnya kita kepada perang yang mengakibatkan banyak mengeluarkan biaya, dan banyaknya cara kotor untuk dapatkan penghasilan dan kekayaan[20] mendapatkan perhatian serius untuk ditinggalkan dengan cara mendidik putra-putri al-Ikhwan paham dan memiliki kemampuan untuk menghadapinya.

Sedang PKS sebenarnya tidak secara jelas membawa misi persatuan dunia, tetapi dalam arah kebijakan ekonomi yang terdapat dalam platform PKS mengindikasikan kesamaan sikap antara PKS dan Ikhwanul Muslimin. PKS menganggap bahwa emas lebih baik digunakan sebagai standar mata uang dunia, hal ini akan mengemiliminasi dominasi pasar non riil serta dominasi negara-negara maju, menurutnya dolar adalah bentuk penghambat akan kemajuan ekonomi negara berkembang. Oleh karena itu mereka menyebutkan bahwa ekonomi Dunia sebaiknya menggunakan sistem egaliter. Dalam catatan korupsi di Indonesia, sejak PKS didirikan tidak pernah terdapat kasus yang melibatkan kader-kadernya, walaupun pada tahun 2009 terdapat Rama Pratama yang dianggap bersama Abdul Hadi Jamal melakukan korupsi pembuatan dermaga di Tanjung Api-api, tetapi sampai saat ini Rama belum terbukti bersalah, bahkan statusnya hanya sebagai saksi.

3.3.4 Pengaruh Pada Bidang Hukum

Pandangan Ikhwanul Muslimin dalam permasaahan hukum adalah menitikberatkan pada sumber pengambilan landasar hukum di Lembaga Legislatif yang tidak berdasarkan pada hukum Islam, tetapi mengambil landasar dari sistem barat yang jauh dari landasar islam tersebut. Sedangkan Lembaga Eksekutif Menurutnya tidak menerapkan asas keadilan dan persamaan dalam melaksanakan hukum di tengah masyarakat, sehingga menciptakan kesengsaraan.

Pandangan al-Ikhwan pada sistem peradilan adalah menitik beratkan perhatian pada hukum yang memeberlakukan hukum islam pada satu sektor saja, yaitu individu. Sedangkan diluar urusan individu hukum berlandaskan pada hukum di luar islam, bahkan terkadang memusuhinya.

PKS dalam analisa permasalahan bidang ekonomi di Indonesia menyebutkan bahwa permasalahan di Indonesia di mulai dari sistem hukum yang tebang pilih dan tidak tegas. Sedangkan solusi dalam penegakan hukum harus meliputi penegakan hukum di dalam pemerintahan terlebih dahulu, dan Menghapuskan segala jenis KKN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena KKN merupakan sumber utama masalah di Indonesia

Secara tegas PKS tidak menyebutkan untuk menerapkan hukum Islam dalam penerapan hukum di Indonesia, teteapi pada praktiknya PKS adalah salah satu partai yang memperjuangkan hukum-hukum Islam dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heyawan yang meminta merapihkan pakaian penari Jaipong di Jawa Barat yang dinilai sebagai syariatisasi Jawa Barat, mengingat latar belakang politik Heryawan adalah PKS.

3.3.5 Pengaruh pada Bidang Politik Luar Negeri

Politik luar negeri yang di anut Ikhwanul Muslinin adalah adanya tujuan untuk mendirikan Daulah Islamiyah atau kepemimpinan Khilfah Islamiyah bagi seluruh dunia. Menurut mereka meyakini bahwa kekhilafahan merupakan lambang persatuan umat Islam, bentuk formal dari jalinan antar umat Islam dan syari’at Islam yang harus diperjuangkan perwujudannya [21]

Ikhwanul Muslimin berpendapat untuk mewujudkan daulah Islamiyah jangan sampai terjebak pada formalitas aktivitas dan kedangkalan berfikir, sehingga tidak sebanding antara produk yang dihasilkan dengan target. Mereka megungkapkan bahwa hal utama untuk mewujudkan itu adalah kekuatan aqidah dan iman, kemudian kekuatan kesatuan dan persatuan, setelah itu baru kekuatan fisik dan senjata.

Dalam hal demokrasi Ikhwanul Muslimin berpendapat bahwa ikhwanul muslimin memiliki kewajiban untuk terus berjuang untuk membersihkan pemerintahan dari tangan-tangan para penguasa yang tidak melaksanakan perintah Allah[22]

Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa politik luar negeri Indonesia harus bebas dari pengaruh national state barat seperti International Monetery Fund (IMF), World Bank, dll. Serta aktif dalam membantu negara-negara tertindas, seperti Palestina. Palestina menjadi pusat perhatian PKS, bukan hanya karena sesama muslim, tetapi disana terdapat sayap Ikhwanul Muslimin lain yaitu HAMAS.

Secara jelas tidak dikatakan oleh PKS bahwa mereka akan mendirikan Daulah Islamiyah, tetapi tahapan-tahapan mendirikah khilafah seperti yang disebutkan di atas  menjadi agenda politik PKS, sebagai indikator adalah perjuangan mensyariatkan hukum-hukum negara.

3.4 Bukti Pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam Konsep Politik Partai Keadilan Sejahtera

Dalam AD/ART secara Struktural PKS tidak menyebutkan kedekatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, tetapi ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Ikhwanul Muslimin berpengaruh dalam Konsep Pemerintahan Partai Keadilan Sejahtera, seperti Ikhwanul Muslimin dengan HAMAS memiliki kesamaan pemikiran menjadikan HAMAS bagian dari gerakan PKS[23]. Adapun bukti kedekatan al-Ikhwan dengan PKS antara lain :

1.      Partai Keadilan Sejahtera dalam Platform Pembangunannya mengambil referensi dari beberapa buku Hasan al-Banna dan Buku Rujukan Ikhwanul Muslimin laiinya

2.      Peryataan Dr. Yusuf Al-Qardawy dalam bukunya umat Islam dalam menyongsong abad ke 21 (2001)

3.      Dr. KH. Gozhali Said penulis buku “Ideologi kaum fundamentalis Trans-Pakistan Mesir” yang mendapatkan informasi dari Badan Intelejen Negera (BIN)

4.      Beberapa website resmi PKS memuat pemikiran-pemikiran Hasan al-Bana serta membahas tentang pergerakan al-Ikhwan seperti tulisan Syaikh Jasim Muhalil pada website www.pks-anz.org yang berisi pembelaan atas tuduhan-tuduhan terhadap Ikhwanul Muslimin

BAB IV
PENUTUP

2.5 Kesimpulan

Negara Indonesia pada sejarahnya tidak pernah menemukan ideologi yang sempurna, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Sejak Pemilu pertama kali usahan untuk meformilkan Syariat sudah dilakukan oleh Masyumi agar Indonesia memilih untuk berideologi Islam, tetapi karena fleksibilitas umat Islam mengakibatkan usaha itu dibatalkan

Sejak keruntuhan Masyumi, partai Islam yang mendominasi adalah golongan nasionalisme, seperti NU dan Muhammadiyah sehingga format NKRI dianggap sudah sesuai dengan karakter bangsa yang plural. Sehingga hal di atas terjadi yaitu tidak jelasnya ideologi yang dianut. Baru pada masa orde baru Soeharto menjadikan ideologi Pancasila sebagai ideologi tunggal. Tetapi format ideologi Pancasila seniri belum dapat diimplementasikan pada semua sektor, dalam hal ekonomi contonya, kita lebih cocok dikatakan sebagai penganut kapitalisme.

Kemunculan ideologi trans-nasional di Indonesia merupakan manget baru pada arah kebijakan dan strategi politik partai politik, terutama PKS yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin dan Hizbuttahrir Indonesia yang berafiliasi dengan Hizbuttahrir. Kedua gerakan ini bertujuan mensyariatkan hukum-hukum negara, dan membuat persatuan seluruh dunia dalam satu format keislaman.

Partai Keadilan Sejahtera ditengah keringnya ideologi partai-partai di Indoensia yang pragmatis, terutama partai Islam, PKS telah memberikan corak yang khas. Mesin partai yang bergerak dengan semangat jihad merupakan agen-agen partai yang solid dan militan, dalam Platform pembangunan PKS, mereka mampu memformulasikan antara keanekaragaman Indonesia dengan konsep permanen dan fleksibilitas Islam, walau belum diimplementasikan secara menyeluruh.

Ikhwanul muslimin, sebagai organisasi Internasional senantiasa menjadi panutan bagi PKS, dalam beberapa konsep kebijakan dan pemikiran mereka memiliki kesamaan, bahkan buku Hasan al-Banna dan para aktivis al-Ikhwan menjadi sumber rujukan PKS dalam menentukan plaftorm pembangunannya

Ikhwanul Muslimin dan PKS berpendapat bahwa memformilkan syariah merupakan sebuah jawaban dari keterpurukan bangsa, sistem ada belum mampu membawa keadilan dan kesejahteraan karena berlandaskan kepentingan dan kekuasaan bukan berlandaskan agama.

Menformalkan syariat Islam di Indonesia bukan tanpa tantangan, apalagi menjadikan Islam sebagai hukum di Dunia, tetapi dengan spirit itu PKS mampu bertahan sampai saat ini, karena bisa jadi disitulah letak keberhasilan PKS dalam pemilu 2009, sedangkan partai-partai lain mengalami kekeringan ideologi dan spirit.

2.6 Saran

Penulis dalam kesempatan kali ini memiliki saran berkaitan dengan tema yang diangkat

Menyikapi masalah benturan ideologi nasionalisme dan trans-Nasional janganlah menjadi perpecahan umat Islam, karena masalah ini akan menjadi kemelut yang akan menghancurkan nilai-nilai Islam. Hendaknya kita semua memiliki sikap kedewasaan dalam berpolitik dengan memeberikan kesempatan kepada partai dengan ideologi apapun yang tidak dilarang oleh negara untuk berpartisipasi aktif membangun Indonesia dan dunia

Sebagai umat Islam, meliah Islam terintegrasi dengan sempurna bukan hanya dalam menjalankan ritual individu, tetapi dalam bingkai yang lebih besar adalah cita-cita bersama. Tetapi langkah itu harus mengedepankan cara-cara yang baik dan bijak, karena dalam merubah tatatan sosial yang dibutuhkan adalah tranfusi amal dan akhlaq bukan sistem dan aturan.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus terus mengedepakan rakyat Indonesia dalam perjuangannya, tidak menganggap bahwa politik dan kekuasaan adalah tujuan, tetapi hal tersebut merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sehingga tidak terjebak dalam pragmatisme yang sempit dan merugikan. Dan PKS hendaknya mampu menjadi contoh dalam hal melaksanakan politik bersih yan gmampu diimplementasikannya. Sehingga

Dalam tubuh demokrasi yang sekarang kita gunakan tentu banyak kekurangan, ini juga membutuhkan partisipasi kita dalam melaksanakan politik yang bersih, karena demokrasi juga dapat digunakan sebagai ukuran sejauh mana Islam menjadi rahmatan lil’alamin guna memecahkan masalah bangsa Indonseia. Setelah masalah bangsa ini mampu dipecahkan dengan baik, kemudian kita akan lebih mudah berbicara tentang pemecahan masalah dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Agus PR, “Dakwah Parlemen di Era Otonomi Daerah”, LP3M, 2005

al-Banna, Hasan, “Himpunan Risalan”, E-book, 2008

Aziz, Jum’ah Amin Abduh, “Ats-Tsawabit Wal-Mutaghayyirat : Konsep Permanen & Fleksibel Dakwah Ikhwan” Al-I’tishom, 2008

Budiardjo, Miriam, “Dasar-dasar Ilmu Politik” , PT Gramedia Pustaka Utama, 1991

Depdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Dekdikbud, 1988

Izzuddin, Ahmad, “Hamas Intifadlah yang Tertindas”, Gema Insan Press, 1993

Mahmud, Ali Abdul Halim, “Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin” Era Intermedia, 2008

MPPPKS, “Falsafah Dasar dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS”, MPPPKS, 2008

Qardhawi, Dr. Yusuf, “Umat Islam Menyongsong abad ke-21” Era Intermedia, 2001

Qutb, Sayyid dan Azzam, Abdullah, “Mengapa Aku Dihukum Mati” Kafayeh, 2008

Raffick, Ishak, “Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia : Sebuah Ivestigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia” Upuk Publishing House, 2008

www.wikipedia.org

www.yusril.ihzamahendra.com

www.pks-anz.org

www.google.com

www.al-Ikhwan.net

www.nu.or.id

www.lakpesdam.com

www.pbb-online.org

www.pemilu.antara.com

www.pk-sejahtera.org

www.kammi.or.id

BIODATA PENULIS

Najib lahir di Bekasi, 21 Maret 1989. tepatnya di desa Babelan Kota. Lahir dari Bapak bernama M.Yusuf Alwy dan Ibu Marfu’ah Shidiq. Ia merupakan anak ke 4 dari 7 bersaudara. Kecil layaknya anak-anak lainnya senang bermain sepak bola, pada usia 5 Tahun mulai pra sekolah di TK Attaqwa 19 kemudian melanjutkan sekolah di MI Attaqwa 15, MTs Attaqwa 03, MA Negeri 1 Kota Bekasi, kemudian sampai saat ini tercatatan sebagai Mahasiswa di Jurusan Fisika Universitas Negeri Jakarta.

Najib sejak kecil sampai sekarang gemar sekali bersosialisasi, sehingga kegiatan ekstrakurikuler selalu menjadi incarannya. Sejak SD ia sudah menjadi ketua Pramuka, SMP menjadi ketua Paskibra dan Pramuka, Kemudia SMA mengikuti kegiatan Jurnalis, Rohis, Paduan Suara, PMR, kemudia Ketua OSIS. Dan saat ini sebagai Wakil Ketua Keluarga Alumni MAN 1 Bekasi, Sekjen HMI FMIPA UNJ, dan Pengurus BEMJ Fisika.

Memang tidak banyak yang mampu digambarkan darinya, tidak ada prestasi yang sangat luar biasa, tidak juga penting bagi sebagian orang. Tetapi semangatnya untuk selalu merenggut khazanah ilmu sedalam-dalamnya akan terus mengantarkannya mengelilingi dunia ini sampai akhir hayatnya. Dalam kehidupannya ia cenderung memikirkan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya karena menurutnya mempertanyakan merupakan awal menemukan kebenaran.

Pria yang bercita-cita ingin menjadi presiden ini sangat senang dengan internet, bukan hanya sebagai media informasi. Tetapi internet menurutnya merupakan alternatif dakwah baru di era modernisasi.

 

[1] http://www.yusril.ihzamahendra.com, diakses pada 20 April 2009

[2] ibid

[3] http://www.pbb-online.org, diakses pada 20 Aril 2009

[4] www.pemilu.antara.com diakses pada 21 Aril 2009

[5] Qardhawi, DR. Yusuf (2001), Umat Islam Menyongsong Abad ke-21, Era Intermedia, Solo

[6] www.pk-sejahtera.org , diakses pada 19 Aril 2009

[7] Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Depdikbud, 1988)

[8] Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)

[9] Thomas P. Jenkin, The Study of Poltical Theory (New York: Random ouse Inc., 1967)

[10] www.nu.or.id diakses pada 16 Mei 2009

[11] www.lakpesdam.com diakses pada 16 Mei 2009

[12] Sayyid Qutbh. Abdullah Azzam. Mengapa Aku Dihukum Mati. ( Jawa Tengah: Kafayeh, 2008)

[13] ibid

[14] Umaruddin Masdar. Eman Hermawan. Ahmad Baso, Politik Walisongo dan Visi Kebangkitan Bangsa (Jakarta : KLIK R, 2006)

[15] Mahmud, Ali Abdul Halim.Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin  (Solo : Era Intermedia, 2008)

[16] http://www.al-ikhwan.net diakses pada5 Mei 2009

[17] Majalah Sabili Edisi Khusu tahun 2004

[18] Rafik, Ishack. Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia : Sebuah Investigasi 1997-2007, mafia ekonomi dan Jalan Baru Membangun Indonesia (Jakarta : Ufuk Publishing House, 2008)

[19] www.kammi.or.id diakses pada 12 Mei 2009

[20] Mahmud, Ali Abdul Halim, Peangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin (Solo : Era Intermedia, 2008)

[21] ibid

[22] ibid

[23] Ahmad Izzudin, HAMAS : Intifadlah yang Tertindas (Jakarta: Gema Insan Press, 1993)